Fraksi PDIP Rotasi Johan Budi ke Komisi III Jelang Uji Kelayakan Calon Kapolri
Johan Budi. (Foto: Merahputih.com/Rizki Fitrianto)
MerahPutih.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR melakukan rotasi atau perubahan penugasan terhadap sejumlah anggota DPR.
Salah satu yang dirotasi adalah Johan Budi. Mantan Juru Bicara Kepresidenan itu dirotasi dari anggota Komisi II ke Komisi III.
Perubahan penugasan tersebut berdasarkan Surat Fraksi PDIP DPR Nomor 04/F-PDIP/DPR-RI/2022 yang ditandatangani oleh Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto.
Baca Juga:
Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto membenarkan adanya rotasi tersebut. "Benar (ada rotasi)," kata Bambang saat dikonfirmasi, Selasa (19/1).
Untuk diketahui, Komisi III DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo pada Rabu (20/1) besok.
Rotasi Johan Budi ke Komisi hukum DPR itu disinyalir dalam rangka uji kelayakan calon Kapolri tersebut.
Selain Johan, ada nama anggota Komisi IX Ribka Tjiptaning yang dirotasi menjadi anggota Komisi VII.
Kemudian Gilang Dhielafararez dari Komisi VI ke Komisi III dan Marinus Gea dari Komisi III ke Komisi XI. Selanjutnya ada Wakil Ketua Komisi VIII Ihsan Yunus yang dipindah ke Komisi II.
Baca Juga:
Ketua Komisi III Harap Makalah Calon Kapolri Mampu Jawab Tantangan Nasional
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Herman Herry berharap arah kebijakan calon Kapolri Listyo Sigit Prabowo bisa relevan dengan upaya mitigasi atas ancaman yang muncul terhadap keamanan nasional seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi.
Hal tersebut disampaikan oleh pria yang akrab disapa HH ini terkait penyerahan makalah calon Kapolri kepada Komisi III DPR pada Selasa (19/1) hari ini.
"Sebagai Ketua Komisi III, saya berharap arah dan kebijakan calon Kapolri yang tertuang dalam makalah itu selaras dan relevan terhadap tantangan nasional yang dihadapi bangsa ini, salah satunya terkait pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam memasuki revolusi industri 4.0," kata Herman dalam keterangannya, Selasa (19/1). (Pon)
Baca Juga:
Mekanisme Kompolnas Seleksi Calon Kapolri Hingga Jokowi Pilih Listyo
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Bareskrim Naikkan Status Perkara Gagal Bayar PT Dana Syariah Indonesia ke Penyidikan
Isu Krusial RUU Perampasan Aset: Sidang Maksimal 60 Hari Kerja, Harta Bisa Disita Sebelum Vonis
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
KUHP dan KUHAP Baru Digugat, DPR Ingatkan Mekanisme Konstitusional
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Pandji Dilaporkan soal Materi Komedi, DPR Ingatkan Hak Kritik Dijamin Konstitusi
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Legislator Gerindra Apresiasi Putusan Majelis Hakim PN Situbondo dalam Perkara Kakek Masir