Fraksi PAN Tetapkan Ashabul Kahfi sebagai Ketua Komisi VIII DPR

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 20 Juli 2022
Fraksi PAN Tetapkan Ashabul Kahfi sebagai Ketua Komisi VIII DPR

Ashabul Kahfi. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menetapkan Ashabul Kahfi sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI, mengganti Yandri Susanto yang kini menjabat sebagai wakil ketua MPR RI.

Sebelum menjadi anggota DPR, politikus senior PAN tersebut sudah pernah tiga periode menjadi pimpinan DPRD di Sulawesi Selatan. Bahkan, Kahfi saat ini tercatat sudah empat periode menjabat sebagai ketua DPW PAN Sulawesi Selatan.

Baca Juga:

Sekjen PDIP dan PAN Gowes Bareng, Sempat Bahas Isu Nasional

"Kalau pengalaman mengurus partai, ya sudah sangat cukup. Meski tegas dan sigap, beliau ini orangnya sabar. Enak diajak bicara dan diskusi," kata Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya, Rabu (20/7).

Selain itu, Kahfi dikenal sebagai aktivis sejak masih mahasiswa. Dia adalah kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Menurut Saleh, pengalaman Kahfi sebagai pengurus organisasi masyarakat tidak diragukan lagi.

"Pak Kahfi itu adalah kader Muhammadiyah. Almarhum ayahnya adalah Kiyai Muhammadiyah yang sangat disegani. Kalau di Sulsel, insya Allah sudah sangat terkenal," ujarnya.

Baca Juga:

PAN Nyatakan Tidak Akan Ganggu Kinerja Zulkifli Hasan sebagai Mendag

Ketum PAN Zulkifli Hasan, kata Saleh, merasa bahwa Kahfi sosok yang tepat menduduki kursi Ketua Komisi VIII. Selain karena dari unsur Muhammadiyah, juga mengakomodir kader dari Indonesia Timur.

"Jadi, semua dapat. Termasuk pemerataan dan distribusi kader di AKD DPR RI," imbuhnya.

Menurut Legislator Dapil Sumatera Utara II ini, keputusan tersebut sudah dikonsultasikan dengan DPP PAN. Dalam hal ini, Fraksi PAN telah diberi restu untuk melakukan pergantian pimpinan Komisi VIII.

"Insya Allah, akan dilantik begitu masa sidang nanti dibuka. Ini kan masih reses. Selain menunggu timwas haji komisi VIII yang sedang bertugas di Saudi, juga menunggu masa sidang lagi. Diharapkan, komisi VIII akan semakin baik dalam mengawal kegiatan dan program pemerintah," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

PAN Bela Zulhas Soal Bagikan Minyak Goreng Sambil Kampanyekan Anak

#Komisi VIII DPR #DPR RI #Yandri Susanto #Saleh Partaonan Daulay
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita Foto
Raker Menag, Mensos dan Menteri Haji dengan Komisi VIII DPR Bahas Anggaran Tahun 2027
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 17 Juni 2026
Raker Menag, Mensos dan Menteri Haji dengan Komisi VIII DPR Bahas Anggaran Tahun 2027
Indonesia
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas dan menyuarakan penolakan terhadap keputusan Israel tersebut di berbagai forum internasional.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Indonesia
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Kebutuhan anggaran PPATK pada 2027 mencapai Rp 769,8 miliar.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Indonesia
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) mengungkap latar belakang di balik mundurnya ratusan kepala sekolah dari jabatannya secara massal.
Frengky Aruan - Senin, 15 Juni 2026
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Indonesia
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Seluruh pihak harus mendukung penuh kesepakatan penghentian perang tersebut demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Indonesia
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang harus dibangun dengan perencanaan matang agar mampu menjadi sarana pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Indonesia
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Komcad bukanlah aparat yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perketat Pengawasan Badal Haji dan DAM Usai Dugaan Penipuan Rp 1,4 Miliar
Anggota Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah memperketat pengawasan badal haji dan pembayaran DAM setelah terungkap dugaan penipuan senilai Rp 1,4 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
DPR Desak Pemerintah Perketat Pengawasan Badal Haji dan DAM Usai Dugaan Penipuan Rp 1,4 Miliar
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Bagikan