PAN Nyatakan Tidak Akan Ganggu Kinerja Zulkifli Hasan sebagai Mendag

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 13 Juli 2022
PAN Nyatakan Tidak Akan Ganggu Kinerja Zulkifli Hasan sebagai Mendag

Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi. FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf/ed/ama/pri.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) tengah menjadi sorotan. Hal itu terkait tudingan penyalahgunaan kekuasaan ketika mengampanyekan putrinya saat melakukan pasar murah di Telukbetung Timur, Bandar Lampung.

Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, partainya tidak akan mengganggu kinerja Zulkifli Hasan sebagai Mendag yang diberikan tugas Presiden Jokowi untuk mengatasi persoalan pangan dan energi.

"Kami tidak akan mengganggu Bang Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan untuk fokus bekerja sesuai dengan amanat undang-undang dan penugasan dari Presiden," kata Viva Yoga di Jakarta, Rabu (14/7).

Baca Juga:

Mendag Akui Pembelian Minyak Goreng Gunakan PeduliLindungi Tidak Mudah

Menurut dia, PAN sebagai partai modern, konsolidasi dan program partainya akan tetap berjalan secara sistematis, organisatoris, dan digitalis.

Ia mengatakan bahwa Zulkifi Hasan sebagai Ketua Umum PAN akan bertemu dengan kadernya secara fisik pada hari libur, yaitu Sabtu dan Minggu, atau setelah jam kantor secara formal.

"Acara partai tidak akan mengganggu tugas dan tanggung jawab Bang Zul sebagai menteri. Intinya Bang Zulkifli Hasan tidak akan melakukan abuse of power, menyalahkan kekuasaan," ujarnya, dikutip Antara.

Selain itu, dia menilai pesan Presiden Joko Widodo terhadap Mendag Zulkifli Hasan merupakan hal yang wajar karena persoalan pangan dan energi berpotensi menjadi krisis global.

"Pesan Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara kepada Mendag agar fokus bekerja adalah sesuatu yang wajar karena saat ini persoalan pangan dan energi berpotensi menjadi krisis global," katanya.

Baca Juga:

Jokowi Tegur Mendag Zulhas, Diminta Fokus Kerja Turunkan Harga Minyak Goreng

Menurut dia, pesan Presiden tersebut juga karena dampak perang Rusia dan Ukraina serta inflasi global yang makin memperburuk situasi global yang berdampak pada nasional.

Viva Yoga mengatakan bahwa PAN percaya dan yakin Mendag akan bekerja serius, fokus, dan terencana sesuai dengan tugas pokok fungsinya.

"Pesan Presiden Jokowi kepada Menteri Perdagangan agar fokus bekerja sesuai penugasan dari Presiden untuk menjaga stabilitas dalam ketersediaan, distribusi, pasokan, dan harga dari komoditas pangan adalah juga sesuai dengan harapan dari seluruh kader PAN se-Indonesia," ujarnya.

Kementerian teknis yang berkaitan dengan produksi dan produktivitas pangan, termasuk Kemendag, kata dia, mempunyai tanggung jawab besar untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan, serta menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. (*)

Baca Juga:

Minta Anaknya Dipilih saat Bagikan Minyak Goreng, Mendag Zulhas Dinilai Tidak Etis

#Zulkifli Hasan #PAN
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Beredar informasi yang menyebut Zulkifli Hasan meminta dana tambahan untuk program Kopdes Merah Putih. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 24 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Indonesia
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Harga Minyakita di Pulau Jawa dan Sumatera, diklaim relatif telah sesuai harga eceran tertinggi (HET), sedangkan sejumlah wilayah timur Indonesia masih menghadapi disparitas harga.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Indonesia
Kendalikan Harga Telur Ayam, Bulog Diperintahkan Gelontorkan Jagung Pakan ke Peternak
Langkah tersebut perlu segera dilakukan karena peternak telur menghadapi tekanan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Kendalikan Harga Telur Ayam, Bulog Diperintahkan Gelontorkan Jagung Pakan ke Peternak
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
Pemerintah Tegaskan tak Ada Jalur 'Ordal' Rekrutmen Koperasi dan Kampung Nelayan Merah Putih
Pemerintah menutup ruang bagi calon pelamar yang ingin masuk melalui koneksi pihak tertentu atau jalur tidak resmi lainnya.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Pemerintah Tegaskan tak Ada Jalur 'Ordal' Rekrutmen Koperasi dan Kampung Nelayan Merah Putih
Indonesia
Lowongan 30 Ribu Manajer Koperasi Merah Putih Dibuka 24 April, Statusnya PKWT 2 Tahun!
Pemerintah resmi membuka rekrutmen besar-besaran untuk mengisi 30 ribu posisi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 April 2026
Lowongan 30 Ribu Manajer Koperasi Merah Putih Dibuka 24 April, Statusnya PKWT 2 Tahun!
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Bagikan