Minta Anaknya Dipilih saat Bagikan Minyak Goreng, Mendag Zulhas Dinilai Tidak Etis

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Juli 2022
Minta Anaknya Dipilih saat Bagikan Minyak Goreng, Mendag Zulhas Dinilai Tidak Etis

Peluncuran minyak goreng curah murah "Minyakita" oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (dua dari kanan) dan Wamendag Jerry Sambuaga (kanan) di Jakarta, Rabu (6/7/2022). ANTARA/HO-Kemendag

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Vidio Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta warga memilih putrinya dalam pemilu saat acara pembagian minyak goreng curah gratis di TelukBetung Timur, Bandar Lampung yang diselenggarakan PAN-SAR Murah, Sabtu (9/7) jadi sorotan.

Sikap Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas yang menyisipkan kepentingan politik pribadinya dalam acara pembagian minyak goreng curah gratis dinilai tidak etis.

Baca Juga:

3 Minggu Jadi Menteri, Zulhas Klaim Turunkan Harga Beberapa Kebutuhan Pokok

Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak menilai, sebagai pejabat publik yang mestinya menjadi teladan bagi masyarakat karena dari sudut pandang edukasi politik, apa yang dilakukan Zulhas tersebut juga tidak mendidik.

"Meskipun tidak menggunakan uang atau fasilitas negara, karena munculnya ajakan untuk memilih, maka pemberian minyak goreng gratis tersebut bisa dianggap money politics," kata Amin kepada wartawan, Senin (11/7).

Meskipun tampil sebagai Ketua Umum PAN, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, jabatan yang diemban sebagai Mendag sulit dipisahkan.

"Sehingga apa yang dilakukan Mendag tersebut sarat dengan konflik kepentingan. Apalagi misalnya, jika beliau pergi ke lokasi tersebut menggunakan fasilitas sebagai menteri," ujarnya.

Amin mengingatkan, sebaiknya Zulhas fokus pada tugasnya sebagai Mendag yang telah berjanji segera mewujudkan minyak goreng kemasan sederhana dengan harga HET Rp 15.500 per kg dan memperbanyak pasokan sesuai jumlah yang dibutuhkan masyarakat yang berhak.

"Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Kemendag, per hari ini, harga minyak goreng curah masih diatas HET yakni Rp16.750 per kg," katanya.

Juru bicara PAN Viva Yoga Mauladi menyebut acara yang dihadiri Zulhas dan Futri merupakan acara partai.

"Acara itu hari Sabtu, di mana para pegawai ASN di pemerintahan libur. Acara itu bukan acara pemerintahan, tetapi acara partai," kata Viva.

Viva menyebut, Zulhas saat itu hadir bukan sebagai Mendag. Futri, hadir dalam kapasitas sebagai calon legislator PAN daerah pemilihan (dapil) Lampung I.

"Bang Zulkifli Hasan hadir selaku Ketua Umum PAN meninjau acara PAN, yaitu PANsar Murah. Di acara itu, Futri, putrinya hadir selaku pengurus DPP PAN dan calon legislatif PAN dapil Lampung 1," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Mendag Zulhas Harap Supermarket Mau Terima Minyakita

#Kemendag #Zulkifli Hasan #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Kemandag Terbitkan 3 Aturan Tata Kelola Ekspor SDA Strategis, ini Isinya
Ketiga permendag bertujuan untuk semakin memperkuat tata kelola perdagangan komoditas strategis.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
Kemandag Terbitkan 3 Aturan Tata Kelola Ekspor SDA Strategis, ini Isinya
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Beredar informasi yang menyebut Zulkifli Hasan meminta dana tambahan untuk program Kopdes Merah Putih. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 24 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Indonesia
Kemendag Bantu Hambatan Ekspor Makanan Siap Saji untuk Jemaah Calon Haji di Arab Saudi
Kemendag telah memfasilitasi hambatan ekspor eksportir PT Halalan Thayyiban Indonesia (PT HATI) dalam memasukkan hampir 360 ribu porsi makanan siap saji untuk kebutuhan di Tanah Suci.
Dwi Astarini - Jumat, 22 Mei 2026
Kemendag Bantu Hambatan Ekspor Makanan Siap Saji untuk Jemaah Calon Haji di Arab Saudi
Indonesia
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Harga Minyakita di Pulau Jawa dan Sumatera, diklaim relatif telah sesuai harga eceran tertinggi (HET), sedangkan sejumlah wilayah timur Indonesia masih menghadapi disparitas harga.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Indonesia
Kendalikan Harga Telur Ayam, Bulog Diperintahkan Gelontorkan Jagung Pakan ke Peternak
Langkah tersebut perlu segera dilakukan karena peternak telur menghadapi tekanan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Kendalikan Harga Telur Ayam, Bulog Diperintahkan Gelontorkan Jagung Pakan ke Peternak
Indonesia
Kemendag Ingin Franchise Jadi Model Bisnis Tingkatkan Wirausaha
Masyarakat untuk lebih cermat dan bijak dalam memilih penawaran bisnis dengan menggunakan prinsip 2L, yang berarti legal dan logis.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 07 Mei 2026
Kemendag Ingin Franchise Jadi Model Bisnis Tingkatkan Wirausaha
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Bagikan