Forkopimda Jateng Berkomitmen Jaga Kondusifitas Pasca-Demo Anarkis

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Forkopimda Jateng Berkomitmen Jaga Kondusifitas Pasca-Demo Anarkis

Massa aksi demo di Mapolda Jateng. (Dok.Humas Polda Jateng)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jateng dan kabupaten atau kota menggelar rapat untuk menyikapi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Siskamtibmas) pasca demo yang menimbulkan anarkis di sejumlah kota atau kabupaten.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan unjuk rasa adalah hak warga, namun harus dilakukan sesuai hukum dan tidak mengganggu ketertiban.

Petinggi jajaran Pemprov Jateng itu menekankan pentingnya sistem pengamanan, deteksi dini, dan dialog dengan masyarakat untuk mengendalikan situasi.

"Kami ajak semua pihak jaga kondusifitas di Jateng dan deteksi dini, dan dialog dengan masyarakat untuk mengendalikan situasi," ujar Luthi, Senin (1/9)

Baca juga:

Polda Metro Jaya Tangkap 1.240 Orang Luar Jakarta Saat Kerusuhan Demo, Mayoritas Warga Jabar dan Banten

Ketua DPRD Jateng, Sumanto meminta seluruh anggota DPRD turun ke masyarakat, memperkuat komunikasi, dan mencegah penyebaran hoaks. Hal ini penting agar program pembangunan dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan.

Kapolda Jateng, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo memaparkan bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama. Dia menekankan pentingnya kesolidan dan satu persepsi di antara anggota Forkopimda.

Untuk itu, Kapolda menginstruksikan untuk menyiapkan personel dan peralatan, serta melibatkan berbagai elemen masyarakat. Ia juga secara khusus mengajak para orang tua untuk aktif mengawasi anak-anaknya.

Hal senada dikemukakan Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen Achiruddin Darojat menyoroti pola aksi massa yang sering terjadi siang, sore, dan malam hari. Mantan Danpaspampres tersebut menyarankan perlunya antisipasi, operasi sosial untuk meredam anarkisme, serta sinergi intelijen yang cepat dan efektif.

Baca juga:

Kerugian Demo di Jakarta Capai Rp 55 M, Ini Rinciannya Versi Pemprov

Kajati Jateng, Hendro Dewanto mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak memicu kemarahan publik. Dia mengimbau ASN agar bijak menggunakan media sosial dan menyebarkan pesan damai untuk meredam konflik.

Dalam rapat itu dicapai kesepakatan bahwa seluruh pimpinan daerah dan instansi terkait harus bersatu padu dalam menghadapi potensi kerusuhan. Dengan kolaborasi yang solid, deteksi dini, dan komunikasi yang efektif, Jawa Tengah diharapkan dapat tetap aman, damai, dan kondusif. (Ismail/Jawa Tengah)

#Aksi Unjuk Rasa #Demonstrasi #Aksi Massa #Jawa Tengah
Bagikan
Ditulis Oleh

Ananda Dimas Prasetya

nowhereman.. cause every second is a lesson for you to learn to be free.

Berita Terkait

Indonesia
Polres Wonogiri Bongkar Makam Santri, Diduga Korban Bullying Senior di Ponpes
Korban dilaporkan meninggal dunia pada Senin (15/12). Sejumlah orang telah ditahan atas meninggalnya santri itu.
Dwi Astarini - Sabtu, 20 Desember 2025
Polres Wonogiri Bongkar Makam Santri, Diduga Korban Bullying Senior di Ponpes
Indonesia
Ada Penambangan di Gunung Slamet. Pemprov Ajukan Jadi Kawasan Taman Nasional
Langkah lain yang sudah dilakukan adalah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menangani permasalahan tambah yang ada di lereng Gunung Slamet tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Ada Penambangan di Gunung Slamet. Pemprov Ajukan Jadi Kawasan Taman Nasional
Indonesia
Bengkel Motor Satu Lantai di Solo Terbakar, Warga Geger
Dari keterangan pemilik ruko, disebutkan ada ledakan di lantai bawah sebelum api muncul.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Desember 2025
Bengkel Motor Satu Lantai di Solo Terbakar, Warga Geger
Indonesia
Belasan ASN Solo Terjaring Razia Kendaraan di Balai Kota, Telat Bayar Pajak
Kegiatan ini bisa meningkatkan kedisiplinan ASN dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Desember 2025
Belasan ASN Solo Terjaring Razia Kendaraan di Balai Kota, Telat Bayar Pajak
Indonesia
Gunung Merapi Status Siaga Level III, 7 Pendaki Ilegal Diamankan Polisi
Satu dari tujuh pendaki ilegal Gunung Merapi ialah perempuan. Mereka rata-rata masih berumur belasan tahun, yakni antara 17 dan 19 tahun.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Gunung Merapi Status Siaga Level III, 7 Pendaki Ilegal Diamankan Polisi
Indonesia
Runner yang Meninggal dalam Ajang Siksorogo Lawu Ultra 2025 Dimakamkan, Wakil Bupati Karanganyar Sebut Kehilangan Putra Terbaik
Sigit Joko Poernomo ialah Kepala Biro Umum dan Hukum Kementerian Pariwisata.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Runner yang Meninggal dalam Ajang Siksorogo Lawu Ultra 2025 Dimakamkan, Wakil Bupati Karanganyar Sebut Kehilangan Putra Terbaik
Indonesia
DPRD Solo Setujui APBD 2026 Pemkot Rp2,1 Triliun, Makan Minum Rapat Dipangkas
Penurunan APBD tahun ini disebabkan dampak pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, memaksa pemkot dan DPRD menyesuaikan anggaran menyeluruh.
Dwi Astarini - Jumat, 28 November 2025
DPRD Solo Setujui APBD 2026 Pemkot Rp2,1 Triliun, Makan Minum Rapat Dipangkas
Indonesia
Simulasi Baru Polri Dinilai Jadi Langkah Positif Transformasi Penanganan Unjuk Rasa
Koalisi Masyarakat Sipil menilai simulasi baru Polri dalam penanganan unjuk rasa yang berbasis pelayanan sebagai langkah positif menuju reformasi kepolisian yang lebih humanis dan sesuai prinsip HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 November 2025
Simulasi Baru Polri Dinilai Jadi Langkah Positif Transformasi Penanganan Unjuk Rasa
Indonesia
Polisi Cari Pola dan Model Pengamanan Unjuk Rasa Yang Paling Humanis
Polri tidak ingin tergesa-gesa dalam menetapkan regulasi baru yang akan diterapkan secara nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 November 2025
Polisi Cari Pola dan Model Pengamanan Unjuk Rasa Yang Paling Humanis
Indonesia
Pemprov Jateng Kembalikan Kebijakan 6 Hari Sekolah Jadi Polemik, Wagub Taj Yasin: masih Dikaji
Pemberlakuan lagi enam hari sekolah di Jateng banyak ditolak. Ketidaksetujuan masuk melalui kanal medsos aduan Pemprov Jateng.
Dwi Astarini - Rabu, 26 November 2025
Pemprov Jateng Kembalikan Kebijakan 6 Hari Sekolah Jadi Polemik, Wagub Taj Yasin: masih Dikaji
Bagikan