Fit and Proper Test Komjen Listyo di DPR Diprediksi Tak Akan Bergejolak

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 15 Januari 2021
Fit and Proper Test Komjen Listyo di DPR Diprediksi Tak Akan Bergejolak

Ilustrasi - Gedung DPR/MPR RI, Jakarta. (ANTARA FOTO/Fauzan/foc.)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memprediksi, tak akan "gejolak" dalam suksesi Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri.

Menurur peneliti Formappi Lucius Karus, proses fit and proper test di DPR hanya tahapan formal belaka.

"Tidak tepat disebut proses pemilihan, tapi proses penetapan cakapolri (calon Kapolri)," kata peneliti Karus dalam sebuah webinar yang dikutip, Jumat (15/1).

Baca Juga:

Komjen Listyo Pegang Suara Partai Besutan Amien Rais, Tapi Ada Pesan Khusus

Hal tersebut, kata Lucius, karena nama yang diserahkan Presiden Jokowi kepada DPR hanya satu nama yakni, Listyo Sigit. Sehingga, tidak ada nama lain yang bisa dipilih oleh DPR.

Sejarah mencatat bahwa DPR cenderung mengamini kehendak presiden dalam penentuan sosok pejabat publik.

Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai, dipilihnya Listyo Sigit sebagai calon tunggal Kapolri menandakan bahwa Jokowi mengedepankan pendekatan kemananan dan ketertiban masyarakat. Bukan mengedepankan pendekatan reformasi Polri.

"Karenanya, yang kita dorong adalah bagaimana DPR mesti menegaskan bagaimana visi reformasi Polri yang dimiliki oleh Listyo," kata Ray.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, calon tunggal Kapolri yang telah diajukan Presiden Jokowi ke DPR RI. (ANTARA /Sigid Kurniawan/Nz/aa)
Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, calon tunggal Kapolri yang telah diajukan Presiden Jokowi ke DPR RI. (ANTARA /Sigid Kurniawan/Nz/aa)

Seperti diketahui, surat presiden (surpres) terkait cakapolri telah diterima oleh DPR pada Rabu (14/1), kemarin.

Nama Listyo Sigit menjadi nama tunggal pilihan Presiden Jokowi untuk jadi Kapolri mendatang.

Selanjutnya, DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan guna mengambil keputusan menerima atau tidak menerima nama yang dipilih presiden Jokowi.

Baca Juga:

Komisi III Beberkan Track Record Keuangan Calon Kapolri Komjen Listyo

Terkait hal ini, Ketua Komisi III DPR Herman Herry menyatakan, mayoritas anggota komisi telah menerima sosok Listyo.

Sebagai pengganti Kapolri Jenderal Idham Azis yang tidak lama lagi masuk masa pensiun, Komjen Listyo Sigit Prabowo disebut menorehkan berbagai prestasi melalui perannya sebagai Kabareskrim Polri.

Di antaranya penangkapan buronan Djoko Tjandra, Maria Lumowa, dan mengungkap kasus penyerangan Novel Baswedan. (Knu)

Baca Juga:

Listyo Minta Dukungan Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan di DPR

#Calon Kapolri #Kapolri #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung tertutup.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Bantah 2 Mantan Kapolri Ditangkap
Kabareskrim Polri membantah isu dua mantan Kapolri ditangkap terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Bantah 2 Mantan Kapolri Ditangkap
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
Dahnil Cium Upaya Pengalihan Isu Penyadapan Presiden Prabowo dengan Dasco Jadi Wapres
Dahnil menyayangkan adanya tindakan penyadapan oleh para jenderal aktif Polri tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Dahnil Cium Upaya Pengalihan Isu Penyadapan Presiden Prabowo dengan Dasco Jadi Wapres
Indonesia
Ancaman Serius terhadap Perlindungan Hak Warga Negara, Pengusutan Dugaan Penyadapan Presiden Perlu Dilakukan Menyeluruh
Hendardi menilai kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden memiliki dimensi lebih luas dari sekadar tindak pidana penyadapan.
Yusuf Abdillah - Jumat, 06 November 2026
Ancaman Serius terhadap Perlindungan Hak Warga Negara, Pengusutan Dugaan Penyadapan Presiden Perlu Dilakukan Menyeluruh
Indonesia
Presiden Prabowo Beri Arahan ke Kapolri: Ungkap Tuntas Penyadapan, jangan Ditutupi
Prabowo meminta agar proses hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara objektif, dan transparan.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Presiden Prabowo Beri Arahan ke Kapolri: Ungkap Tuntas Penyadapan, jangan Ditutupi
Indonesia
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access yang tengah diselidiki tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Indonesia
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Polri menegaskan penegakan hukum kasus itu sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang ingin institusi Polri bersih.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Indonesia
Pemberantasan Narkoba hingga Pembenahan Pelayanan Publik Jadi Ujian Program Baru Kapolri
Efektivitasnya akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan hasil yang dirasakan masyarakat.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
Pemberantasan Narkoba hingga Pembenahan Pelayanan Publik Jadi Ujian Program Baru Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan