Komisi III Beberkan Track Record Keuangan Calon Kapolri Komjen Listyo

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 14 Januari 2021
Komisi III Beberkan Track Record Keuangan Calon Kapolri Komjen Listyo

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. (ANTARA/HO-Dok Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi III DPR membeberkan track record transaksi keuangan calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyebut, transaksi keuangan Komjen Listyo masih dalam tahap wajar.

Hal itu disampaikan Sahroni usai rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Kamis (14/1).

Baca Juga:

Komjen Listyo Pegang Suara Partai Besutan Amien Rais, Tapi Ada Pesan Khusus

“Kami sudah mengadakan rapat untuk mendengar masukan dan pendapat dari PPATK terkait beberapa isu, salah satu di antaranya adalah terkait track record keuangan calon Kapolri tunggal Komjen Listyo. Hasilnya, transaksi keuangan beliau sangat wajar dan clear semuanya,” kata Sahroni.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj/aa.)
Kabareskrim Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj/aa.)

Menurut Sahroni, PPATK tidak pernah menemukan problem dalam transaksi yang pernah dilakukan oleh Komjen Listyo, baik pribadi maupun yang bersifat kerja sama dengan pihak lain.

“Ya dari PPATK memberikan lampu hijau. Semuanya wajar dan sesuai koridor. Tidak ada yang aneh-aneh,” ujarnya.

Baca Juga:

Listyo Minta Dukungan Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan di DPR

Bendahara Umum Partai Nasdem ini menambahkan bahwa terkait transaksi keuangan ini, Komisi III juga berkomitmen untuk bertindak tegas jika menemukan hal-hal yang mencurigakan.

“Untuk urusan ini kita saklek, walaupun calon tunggal, tetapi kalau kata PPATK ada kejanggalan, kita bisa anulir. Tapi hasilnya semua wajar, sesuai koridor. Clear,” tegas dia. (Pon)

Baca Juga:

Gebrakan Komjen Listyo, Tangkap Buronan Pembobol Bank Triliunan hingga Sabu 1,2 Ton

#Komisi III DPR #Calon Kapolri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Aset hasil tindak pidana investasi bodong diharapkan dapat dirampas dan dikembalikan kepada korban, bukan justru masuk ke kas negara.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Indonesia
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memuji penegakan hukum yang dilakukan Polri.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Keterlibatan langsung pemimpin Polri menjadi bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Indonesia
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Komisi III DPR mendukung usulan Kapolri untuk melarang total vape di Indonesia. Hal itu terkait temuan narkoba dalam liquid vape.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Indonesia
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Soedeson Tandra mengungkap alasan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto perlu segera menata internal Polri, termasuk perombakan sejumlah Kapolda.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Indonesia
Calon Kapolri Komjen Suyudi Janji Rombak Pola Rekrutmen hingga Penyederhanaan Lembaga Polri
Komjen Suyudi menegaskan tak boleh ada praktik titipan, transaksi, hingga sponsorship dalam proses rekrutmen dan pembinaan SDM Polri.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Calon Kapolri Komjen Suyudi Janji Rombak Pola Rekrutmen hingga Penyederhanaan Lembaga Polri
Indonesia
Tebak-Tebak Buah Manggis Varian Mini Cooper 2022 di Garasi Calon Kapolri Komjen Suyudi Ario Seto
Penasaran dengan isi garasi calon tunggal Kapolri Komjen Suyudi Ario Seto? Berdasarkan data LHKPN terbaru, ia hanya mendaftarkan NMAX dan Mini Cooper 2022 berstatus hibah. Intip ulasan lengkapnya!
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Oktober 2026
Tebak-Tebak Buah Manggis Varian Mini Cooper 2022 di Garasi Calon Kapolri Komjen Suyudi Ario Seto
Bagikan