Komisi III Beberkan Track Record Keuangan Calon Kapolri Komjen Listyo
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. (ANTARA/HO-Dok Pribadi)
MerahPutih.com - Komisi III DPR membeberkan track record transaksi keuangan calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyebut, transaksi keuangan Komjen Listyo masih dalam tahap wajar.
Hal itu disampaikan Sahroni usai rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Kamis (14/1).
Baca Juga:
Komjen Listyo Pegang Suara Partai Besutan Amien Rais, Tapi Ada Pesan Khusus
“Kami sudah mengadakan rapat untuk mendengar masukan dan pendapat dari PPATK terkait beberapa isu, salah satu di antaranya adalah terkait track record keuangan calon Kapolri tunggal Komjen Listyo. Hasilnya, transaksi keuangan beliau sangat wajar dan clear semuanya,” kata Sahroni.
Menurut Sahroni, PPATK tidak pernah menemukan problem dalam transaksi yang pernah dilakukan oleh Komjen Listyo, baik pribadi maupun yang bersifat kerja sama dengan pihak lain.
“Ya dari PPATK memberikan lampu hijau. Semuanya wajar dan sesuai koridor. Tidak ada yang aneh-aneh,” ujarnya.
Baca Juga:
Listyo Minta Dukungan Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan di DPR
Bendahara Umum Partai Nasdem ini menambahkan bahwa terkait transaksi keuangan ini, Komisi III juga berkomitmen untuk bertindak tegas jika menemukan hal-hal yang mencurigakan.
“Untuk urusan ini kita saklek, walaupun calon tunggal, tetapi kalau kata PPATK ada kejanggalan, kita bisa anulir. Tapi hasilnya semua wajar, sesuai koridor. Clear,” tegas dia. (Pon)
Baca Juga:
Gebrakan Komjen Listyo, Tangkap Buronan Pembobol Bank Triliunan hingga Sabu 1,2 Ton
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
22 Tewas dalam Kebakaran Terra Drone, DPR Tekankan Audit Standar Keselamatan Gedung
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Legislator Golkar: Ultimatum Prabowo Jadi Peringatan Keras bagi Pejabat saat Tangani Bencana
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Elit Saling Adu Opini soal Bencana Alam Sumatra, Bamsoet: Stop Saling Menyalahkan, Fokus pada Penanganan
Raker Wamenkum Edward Omar Sharif dengan Komisi III DPR bahas RUU Penyesuaian Pidana
Raker Kakorlantas Polri dengan Komisi III DPR Bahas Arus Mudik Natal dan Tahun Baru 2026
PP Turunan KUHAP Ditargetkan Rampung Sebelum Desember, Mulai Berlaku Januari 2026
Prabowo Beri Rehabilitasi ke Eks Dirut ASDP, DPR: Penegak Hukum tak Boleh Gegabah
Uji Kelayakan Rampung, DPR Sahkan 7 Anggota Komisi Yudisial Periode 2025-2030