Firli Diminta Berani Ungkap Kasus E-KTP hingga Tuntas

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 20 Desember 2019
Firli Diminta Berani Ungkap Kasus E-KTP hingga Tuntas

Ketua KPK terpilih Firli Bahuri di gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2019). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komando Aktivis Pembela Keadilan (KAPAK) mendesak Ketua KPK terpilih Komjen Firli Bahuri untuk berani membongkar kasus-kasus mangkrak. Seperti kasus e-KTP yang diduga beberapa tersangka belum tertangkap.

Koordinator KAPAK Purwanto mencontohkan, adanya nama-nama besar yang pernah disebut dalam kasus e-KTP seperti Puan Maharani.

Baca Juga:

Kritik Omnibus Law, KPK: Jangan Bawa Hukum Kembali ke Masa Kolonial!

"Kami memberikan pesan kritis dan masukan kepada Bapak Firli Bahuri dkk agar tidak melupakan kasus besar yaitu e-KTP," kata Purwanto dalam keterangannya, Kamis (19/12).

logo KPK (antaranews)
Logo KPK. (antaranews)

Kata dia, Firli yang pernah terkena isu tak sedap dalam pertemuannya dengan TGB diyakini tidak akan bisa mengubah wajah KPK dan berpotensi semakin suram. Makanya, dia pesimis apalagi Firli belum mengundurkan diri dari Kepolisian.

"Kami mendesak Komisi III agar meminta Firli mundur dari Kepolisian Republik Indonesia jika ingin memimpin lembaga independen tersebut. Sebab Firli berpotensi tunduk kepada Kapolri daripada Dewan Pengawas KPK," sebutnya lagi.

Baca Juga:

ICW Gusar, Jokowi Terkesan Permainkan Publik Terkait Redupnya Wacana Perppu KPK

Purwanto juga berencana akan menggelar aksi pada hari Jumat besok (20/12) di Gedung Merah Putih KPK bergabung dengan WP KPK menyampaikan aspirasi.

Lima pimpinan KPK saat konferensi pers "Kinerja KPK 2016-2019" di gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2019).  Agus Rahardjo mengatakan isu yang paling mendapat perhatian dalam empat tahun terakhir adalah kasus korupsi proyek pengadaan KTP-elektronik (KTP-e).(Antara/Benardy Ferdiansyah)
Lima pimpinan KPK saat konferensi pers "Kinerja KPK 2016-2019" di gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2019). Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan bahwa isu yang paling mendapat perhatian dalam empat tahun terakhir adalah kasus korupsi proyek pengadaan KTP-elektronik (KTP-e).(Antara/Benardy Ferdiansyah)

"Jumat besok kami akan turun dan KAPAK pesimis Firli bisa benahi pemberantasan dan pencegahan korupsi dinegeri ini. Kami beri deadline 1 bulan, berani tidak Firli tidak tebang pilih dan berantas korupsi tanpa pandang bulu dengan menghadirkan Puan Maharani untuk dimintai keterangan kasus e-KTP," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

KPK Sebut Hukuman Mati Koruptor Tak Bisa Turunkan Praktik Korupsi

#KPK #Korupsi E-KTP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Rejang Lebong Nonaktif Fikri Thobari Akui Terima Rp550 Juta
Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari mengakui menerima uang Rp550 juta.
Yusuf Abdillah - Selasa, 29 September 2026
Bupati Rejang Lebong Nonaktif Fikri Thobari Akui Terima Rp550 Juta
Indonesia
Kembangkan Kasus OTT di Bogor, KPK Sita Duit Ratusan Juta di Kantor ART/BPN Jatim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sejumlah ratusan juta rupiah seusai menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur pada 24 September 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Kembangkan Kasus OTT di Bogor, KPK Sita Duit Ratusan Juta di Kantor ART/BPN Jatim
Indonesia
KPK Bantah Arif Sugiyanton Orang Kepercayaan Nusron Wahid Eks Pegawainya, Tapi Bekas Polisi
KPK tegaskan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto bukan pegawai lembaganya usai terciduk OTT suap HGB Summarecon, bongkar status aslinya sekarang!
Wisnu Cipto - Rabu, 23 September 2026
 KPK Bantah Arif Sugiyanton Orang Kepercayaan Nusron Wahid Eks Pegawainya, Tapi Bekas Polisi
Indonesia
Hukum Tidak Pandang Bulu, Menko Yusril Persilakan KPK Periksa Menteri Nusron Wahid
Menko Yusril Ihza Mahendra persilakan KPK periksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait dugaan suap HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Wisnu Cipto - Rabu, 23 September 2026
Hukum Tidak Pandang Bulu, Menko Yusril Persilakan KPK Periksa Menteri Nusron Wahid
Indonesia
Pengusutan Kasus Suap HGB Berlanjut, KPK Geledah BPN Kota Mojokerto
KPK kembali menggeledah Kantor BPN Kota Mojokerto terkait penyidikan dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Pengusutan Kasus Suap HGB Berlanjut, KPK Geledah BPN Kota Mojokerto
Indonesia
KPK Dalami Aliran Rp 106,3 Miliar dalam Kasus Suap HGB Summarecon, Nama Nusron Wahid Disebut
KPK mendalami aliran uang Rp 106,3 miliar dalam kasus suap HGB Summarecon. Kini, nama Nusron Wahid ikut disebut.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
KPK Dalami Aliran Rp 106,3 Miliar dalam Kasus Suap HGB Summarecon, Nama Nusron Wahid Disebut
Indonesia
Bupati Bolmut Sirajudin Lasena Diduga Terima Gratifikasi Rp 11,14 Miliar
KPK menduga Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena menerima gratifikasi dengan total Rp 11,14 miliar sepanjang 2023 hingga 2026.
Frengky Aruan - Selasa, 22 September 2026
Bupati Bolmut Sirajudin Lasena Diduga Terima Gratifikasi Rp 11,14 Miliar
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Bolmut Tersangka Kasus Pemerasan
Sirajudin Lasena ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
KPK Tetapkan Bupati Bolmut Tersangka Kasus Pemerasan
Berita Foto
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT Bupati Bolmut Senilai Rp200 Juta
Petugas KPK menunjukkan barang bukti uang tunai OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 22 September 2026
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT Bupati Bolmut Senilai Rp200 Juta
Indonesia
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Parlemen masih membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Bagikan