Eks Hakim MK: Putusan DKPP Tidak Bisa Jadi Objek Gugatan di PTUN

MerahPutih.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menyidangkan perkara gugatan mantan komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik terhadap SK pemberhentian dirinya yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Kubu Evi Novida Ginting Manik menghadirkan saksi ahli mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palaguna dan saksi fakta Ketua KPU Arief Budiman.

Baca Juga:

DKPP Pecat Komisioner KPU Evi Novida Ginting

Di hadapan majelis hakim PTUN, Palaguna menegaskan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak bisa menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Memang putusan DKPP tidak bisa dijadikan objek gugatan PTUN, yang bisa digugat kemudian adalah kelanjutan proses itu, yaitu keppres (keputusan presiden),” tegas Palaguna yang memberikan kesaksian melalui video conference, Selasa (7/7).

Keppres yang dimaksud I Dewa Gede Palaguna adalah Nomor 34/P Tahun 2020 tentang pemberhentian Evi Novida Ginting Manik yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 23 Maret 2020.

Jawaban tersebut disampaikan Palaguna menanggapi pernyataan jaksa penuntut negara (JPN) mengenai kelaziman di mana putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 sebagai subtansi di dalam gugatan PTUN nomor perkara 82/G/2020/PTUN.JKT

“Tadi Saudara Saksi mengatakan, objek dari gugatan ini adalah keppres pemberhentian komisioner KPU RI, namun yang menjadi substansi gugatan adalah putusan DKPP. Apakah itu sebuah kelaziman?” kata JPN.

Baca Juga:

DKPP Terima 14 Aduan Daring Dugaan Pelanggaran KEPP Selama WFH

Diketahui, Evi Novida Ginting Manik terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara pemilu dalam perkara nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 dalam persidangan yang dilakukan oleh DKPP. Evi dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh DKPP.

Dengan dasar itu, kemudian Presiden Jokowi mengeluarkan keppres pemberhentian Evi Novida ginting Manik sebagai anggota KPU RI pada tanggal 23 Maret 2020. (Pon)

Baca Juga:

Gagal Penuhi Syarat Dukungan, Calon Independen Laporkan KPU Solo ke DKPP