DKPP Ingatkan Potensi PSU Berulang seperti di Pilkada 2024, Minta Integritas Penyelenggara Diperketat
Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama jajaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di ruang rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/7).
Dalam RDP itu, Ketua DKPP Heddy Lugito mengingatkan pentingnya mitigasi terhadap isu-isu krusial yang muncul dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
Menurut Heddy, sejumlah persoalan dalam Pilkada berpotensi memicu Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagaimana telah terjadi pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sejumlah kasus Pemilu 2024.
“Isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 yang terjadi menjadi faktor penyebab PSU, saya kira wajib kita perhatikan. Kami mengkhawatirkan kalau tidak dilakukan mitigasi lagi, nanti akan muncul PSU di atas PSU,” kata Heddy.
Baca juga:
DPR Bakal Lakukan Kodifikasi dan Kompilasi UU Paket Pemilu dan Partai Politik
Heddy menegaskan pihaknya mendorong peningkatan integritas dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc, baik di tingkat kecamatan, kelurahan, maupun tempat pemungutan suara (TPS). Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berujung pada PSU berulang.
“DKPP menyarankan agar rekrutmen penyelenggara ad hoc terutama diperhatikan integritas mereka, sehingga tidak lagi terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan PSU nanti. Apalagi sampai nanti berujung pada PSU di atas PSU,” ujarnya.
Baca juga:
Mahfud MD Nilai MK Inkonsisten dan Memicu Kegaduhan Politik di Putusan Pemisahan Pemilu dan Pilkada
Dalam kesempatan itu, Heddy juga menegaskan komitmen DKPP untuk terus menegakkan etika dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
“DKPP kami, berlima dan seluruh jajaran DKPP, berpegang teguh memegang komitmen senantiasa akan menegakkan etika penyelenggaraan pemilu. Mohon dukungan seluruh pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI,” pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Ketua Komisi II DPR: Wacana Pilkada Lewat DPRD Belum Masuk Prolegnas
Komisi II DPR Nilai Retret Kabinet di Hambalang Jadi Forum Evaluasi dan Penguatan Soliditas Pemerintah
Presiden Gelar Retret Kedua, DPR: Momen Evaluasi Kinerja dan Penguatan Soliditas Kabinet
Ketua Komisi II DPR Tegaskan Pilkada lewat DPRD Sah secara Konstitusi dan tak Bertentangan UUD 1945
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Berangkat Umrah saat Dilanda Bencana, Komisi II DPR Minta Mendagri Tindak Tegas Bupati Aceh Selatan