MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Pemerintah Pegang Kepastian Hukum

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Pemerintah Pegang Kepastian Hukum

Ibu kota Indonesia masih Jakarta. (Dok PT KAI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya menyebutkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) jika ibu kota negara tetap berada di Jakarta hingga ada keputusan Presiden mengenai pemindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), harus menjadi pegangan dalam kebijakan nasional.

"Putusan MK harus menjadi pegangan final dalam memastikan seluruh kebijakan strategis nasional berjalan berdasarkan kepastian hukum, bukan sekadar kehendak politik," kata Indrajaya dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat (15/5).

Menurutnya, putusan tersebut semakin memperkuat prinsip negara hukum yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum.

"Ini merupakan penegasan bahwa setiap tahapan pemindahan ibu kota harus memiliki legitimasi konstitusional yang jelas," katanya.

Baca juga:

Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono

Terkait penerbitan keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota negara, Indrajaya menekankan, bahwa itu merupakan kewenangan penuh Presiden RI, Prabowo Subianto, sesuai amanat undang-undang.

Ia juga mengungkapkan, Kepala Negara memiliki pertimbangan strategis, administratif, dan konstitusional sebelum menerbitkan keputusan terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.

"Jika hingga saat ini keppres (keputusan presiden) belum diterbitkan, artinya masih terdapat sejumlah hal penting yang harus dipersiapkan secara matang karena pemindahan ibu kota negara bukanlah perkara sederhana," katanya.

Pemindahan ibu kota negara bukan semata persoalan pembangunan fisik dan infrastruktur, melainkan juga menyangkut legitimasi konstitusional, efektivitas pemerintahan, kesiapan aparatur negara, efisiensi penggunaan anggaran, serta keberlanjutan pelayanan publik.

Baca juga:

MK Tolak Gugatan UU IKN, Jakarta masih Ibu Kota

Bagi dia, pemindahan ibu kota adalah agenda besar negara yang harus dipersiapkan secara matang dan komprehensif.

"Tidak cukup hanya membangun gedung dan fasilitas, tetapi juga memastikan seluruh aspek tata kelola pemerintahan siap dijalankan secara efektif," ucap Indrajaya. (knu)

#Mahkamah Konstitusi #Ibu Kota Nusantara #Jakarta #Prabowo Subianto #Komisi II DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Mengintip Ratusan Mobil Truk Koperasi Desa Merah Putih di Lahan Kosong BKT Marunda
Foto udara memperlihatkan sejumlah truk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih terparkir di sebuah lahan kosong di Jakarta Utara, Rabu (18/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 November 2026
Mengintip Ratusan Mobil Truk Koperasi Desa Merah Putih di Lahan Kosong BKT Marunda
Berita Foto
Raker Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dengan Komisi XIII DPR
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengikuti RDP bersama Komisi XIII DPR di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 November 2026
Raker Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dengan Komisi XIII DPR
Berita Foto
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka (kiri) menyerahkan pendapat mini fraksi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 November 2026
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Indonesia
Kapolri Ungkap Belum Ada Tersangka Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Masih Diselidiki
Kapolri mengungkap belum ada tersangka dalam kasus dugaan makar. Bareskrim Polri masih mengumpulkan alat bukti dan mendalami keterangan saksi.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
Kapolri Ungkap Belum Ada Tersangka Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Masih Diselidiki
Berita Foto
Rumah Apung Muara Angke, Bertahan di Tengah Ancaman Tenggelam
Aktivitas penghuni rumah apung yang berdiri di kawasan perairan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rumah Apung Muara Angke, Bertahan di Tengah Ancaman Tenggelam
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Ferdiansyah (kiri) menyerahkan pendapat fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Segera Jalani Sidang Etik Hari ini
Polri menjadwalkan sidang etik Irjen Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus penyadapan Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 17 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Segera Jalani Sidang Etik Hari ini
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Berita Foto
Sohibul Iman Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Hidayat Nur Wahid
Wakil Ketua MPR RI pergantian antarwaktu (PAW) Mohamad Sohibul Iman mengucapkan sumpah jabatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Sohibul Iman Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Hidayat Nur Wahid
Indonesia
Ubah Wajah Pasar Senen, Proyek MRT Fase Barat-Timur Segara Ditandatangani Gubernur Pramono
Kehadiran MRT nantinya akan melengkapi integrasi transportasi di kawasan Pasar Senen. Apalagi, kawasan Pasar Senen sudah dilayani kereta rel listrik (KRL), Transjakarta, hingga terminal bus.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
Ubah Wajah Pasar Senen, Proyek MRT Fase Barat-Timur Segara Ditandatangani Gubernur Pramono
Bagikan