Soffi Amira
MerahPutih.com - Presiden RI, Prabowo Subianto, menilai kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini belum optimal.
Menurut Prabowo, masih banyak BUMN yang mengalami kerugian dan justru membebani negara.
Baca juga:
Presiden Prabowo Usul Bentuk Pengadilan Ad Hoc, Usut Kasus Direksi BUMN 30 Tahun ke Belakang
Prabowo Tegaskan BUMN Bukan Milik Komisaris
Prabowo menegaskan, BUMN bukan milik komisaris ataupun sumber pendanaan bagi penguasa.
Jadi, perusahaan negara harus dikelola secara profesional dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap.
kata Prabowo saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Senayan, Jakarta, Jumat (14/8)
Menurut Prabowo, persoalan tersebut antara lain muncul karena sejumlah BUMN bekerja sama dengan perusahaan asing.
Kondisi itu dinilai dapat membuat orientasi BUMN bergeser, sehingga keuntungan yang seharusnya menjadi manfaat bagi negara justru lebih banyak dinikmati investor.
Baca juga:
Prabowo Klaim MBG hingga Hilirisasi tak Lagi Jadi Rencana di Atas Kertas, Sudah Dirasakan Rakyat
Pemerintah Sudah Tutup 290 Perusahaan BUMN
Pemerintah pun terus melakukan penataan dan perampingan BUMN. Sampai saat ini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup.
Pemerintah menargetkan pada akhir tahun hanya tersisa sekitar 250–300 BUMN yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah.
Perampingan tersebut diperkirakan menghasilkan potensi penghematan biaya overhead sekitar Rp 50 triliun per tahun.
Dana yang sebelumnya digunakan untuk membiayai struktur yang tidak produktif dapat dialihkan untuk investasi, pengembangan industri, pelayanan, dan memberikan manfaat bagi rakyat. (knu)
