Prabowo Ungkap 290 BUMN Ditutup, Pemerintah Targetkan Tersisa 250-300 Perusahaan yang Produktif

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 14 Agustus 2026
Prabowo Ungkap 290 BUMN Ditutup, Pemerintah Targetkan Tersisa 250-300 Perusahaan yang Produktif

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8) (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden RI, Prabowo Subianto, menilai kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini belum optimal.

Menurut Prabowo, masih banyak BUMN yang mengalami kerugian dan justru membebani negara.

Baca juga:

Presiden Prabowo Usul Bentuk Pengadilan Ad Hoc, Usut Kasus Direksi BUMN 30 Tahun ke Belakang

Prabowo Tegaskan BUMN Bukan Milik Komisaris

Prabowo menegaskan, BUMN bukan milik komisaris ataupun sumber pendanaan bagi penguasa.

Jadi, perusahaan negara harus dikelola secara profesional dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap.

kata Prabowo saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Senayan, Jakarta, Jumat (14/8)

Menurut Prabowo, persoalan tersebut antara lain muncul karena sejumlah BUMN bekerja sama dengan perusahaan asing.

Kondisi itu dinilai dapat membuat orientasi BUMN bergeser, sehingga keuntungan yang seharusnya menjadi manfaat bagi negara justru lebih banyak dinikmati investor.

Baca juga:

Prabowo Klaim MBG hingga Hilirisasi tak Lagi Jadi Rencana di Atas Kertas, Sudah Dirasakan Rakyat

Pemerintah Sudah Tutup 290 Perusahaan BUMN

Pemerintah pun terus melakukan penataan dan perampingan BUMN. Sampai saat ini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup.

Pemerintah menargetkan pada akhir tahun hanya tersisa sekitar 250–300 BUMN yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah.

Perampingan tersebut diperkirakan menghasilkan potensi penghematan biaya overhead sekitar Rp 50 triliun per tahun.

Dana yang sebelumnya digunakan untuk membiayai struktur yang tidak produktif dapat dialihkan untuk investasi, pengembangan industri, pelayanan, dan memberikan manfaat bagi rakyat. (knu)

#Prabowo Subianto #Sidang Tahunan MPR #BUMN #Kerugian BUMN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bareskrim Geledah 5 Lokasi Kasus Dugaan Makar Prabowo, Dokumen dan Spanduk Disita dari Posko Pemufakatan
Bareskrim Polri menggeledah lima lokasi terkait dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penyidik menyita dokumen dan spanduk dari rumah yang diduga menjadi posko pemufakatan
Frengky Aruan - Sabtu, 21 November 2026
Bareskrim Geledah 5 Lokasi Kasus Dugaan Makar Prabowo, Dokumen dan Spanduk Disita dari Posko Pemufakatan
Indonesia
Ekspose Kasus Dugaan Makar Penyadapan Prabowo Ditunda, Bareskrim Ungkap Alasannya
Bareskrim Polri menunda ekspose hasil penyidikan kasus dugaan makar terkait penyadapan Prabowo. Agenda bersama Kejagung dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Ekspose Kasus Dugaan Makar Penyadapan Prabowo Ditunda, Bareskrim Ungkap Alasannya
Indonesia
Puan Minta Publik Sabar, Prabowo Umumkan Cawapres 25 November 2026
Puan Maharani meminta publik bersabar menunggu pengumuman cawapres Prabowo pada 25 November 2026. Penentuan nama sepenuhnya hak prerogatif Presiden.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan Minta Publik Sabar, Prabowo Umumkan Cawapres 25 November 2026
Indonesia
Bersih-Bersih Lingkaran Inti Presiden Prabowo, PNS Istana Masuk Radar Sterilisasi
Wamensesneg Juri Ardiantoro memastikan sterilisasi lingkungan Presiden Prabowo Subianto telah berjalan pascakasus penyadapan ilegal. Pemeriksaan mencakup PNS hingga tenaga profesional di sekitar Istana.
Wisnu Cipto - Kamis, 19 November 2026
Bersih-Bersih Lingkaran Inti Presiden Prabowo, PNS Istana Masuk Radar Sterilisasi
Indonesia
PSI Belum Tinggalkan Koalisi Prabowo, Dasco: Belum Ada Partai yang Mundur
Dasco menegaskan PSI masih berada di koalisi pemerintahan Prabowo. Mundurnya sejumlah kader, termasuk Raja Juli dan Giring, tak mengubah posisi partai.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
PSI Belum Tinggalkan Koalisi Prabowo, Dasco: Belum Ada Partai yang Mundur
Indonesia
Kapolri Ungkap Belum Ada Tersangka Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Masih Diselidiki
Kapolri mengungkap belum ada tersangka dalam kasus dugaan makar. Bareskrim Polri masih mengumpulkan alat bukti dan mendalami keterangan saksi.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
Kapolri Ungkap Belum Ada Tersangka Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Masih Diselidiki
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Segera Jalani Sidang Etik Hari ini
Polri menjadwalkan sidang etik Irjen Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus penyadapan Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 17 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Segera Jalani Sidang Etik Hari ini
Indonesia
Bocoran Nama Wapres Baru, Semua Ketum Partai Koalisi Manut Gerindra
Seluruh partai koalisi sepakat mendukung calon wakil presiden yang diusung Gerindra. Bocoran nama pengganti Wapres Gribran.
Wisnu Cipto - Minggu, 15 November 2026
Bocoran Nama Wapres Baru, Semua Ketum Partai Koalisi Manut Gerindra
Indonesia
Presiden: Orang yang Bisa Membuat Revolusi di Indonesia ialah Prabowo
Prabowo menegaskan tidak akan mundur menghadapi berbagai ancaman dari pihak asing.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Presiden: Orang yang Bisa Membuat Revolusi di Indonesia ialah Prabowo
Indonesia
Pulang dari Manila dan Shenzhen, Prabowo Siap Cari Pengganti Wapres: Tunggu Bisikan dari Yang Maha Kuasa
Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mencari pengganti wakil presiden sepulang dari Manila dan Shenzhen usai Gibran Rakabuming berhenti. Simak pernyataan dan aturan UUD 1945.
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 14 November 2026
Pulang dari Manila dan Shenzhen, Prabowo Siap Cari Pengganti Wapres: Tunggu Bisikan dari Yang Maha Kuasa
Bagikan