Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Presiden Prabowo Subianto akan segera mencari pengganti sosok wakil presiden. Langkah ini diambil menyusul kekosongan kursi 'RI 2' setelah Gibran Rakabuming berhenti dari jabatannya.
Namun, proses pencarian sosok pendamping baru akan dimulai setelah Prabowo merampungkan rangkaian lawatan luar negerinya ke Manila, Filipina, dan Shenzhen, Tiongkok.
Baca juga:
Bamsoet Dorong Wapres Pengganti Gibran Jadi Mitra Strategis Prabowo
Agenda Padat Luar Negeri Sebelum Menentukan Calon Wapres
Dalam pidatonya di hadapan peserta Tanwir Muhammadiyah di Palu, Prabowo menekankan bahwa perjalanan diplomatiknya ke dua negara di Asia tersebut merupakan tugas negara yang krusial sebelum ia fokus mengisi kekosongan posisi wakil presiden.
Dari sini saya berangkat ke Manila, ASEAN, bukan jalan-jalan. Dari Manila, saya ke Tiongkok, Shenzhen, dari situ kembali harus mencari pengganti wakil presiden,
ujar Prabowo.
Hingga pidato itu berakhir, Prabowo belum membeberkan satu pun nama maupun kriteria spesifik mengenai sosok calon wakil presiden yang sedang ia pertimbangkan untuk mendampinginya menjalankan roda pemerintahan.
Tunggu "Bisikan" dan Ritme Kerja Tanpa Hari Libur
Menjawab rasa penasaran publik mengenai siapa figur yang akan dipilih, Prabowo menyebut bahwa penentuan pengganti wakil presiden membutuhkan petunjuk spiritual. Ia mengatakan bahwa dirinya harus mendapat "bisikan dari Yang Maha Kuasa" sebelum mengambil keputusan final.
Selain menyinggung soal suksesi kursi wakil presiden, Prabowo juga menggambarkan tingginya intensitas kerja yang tengah ia jalani bersama jajaran kabinetnya.
Ia bahkan masih bekerja hingga pukul 24.00 pada malam sebelumnya, sebelum bertolak ke Palu pada pagi harinya.
“Bagi kami, tidak ada hari istirahat,” tegas Prabowo.
Baca juga:
AHY Ingatkan Spekulasi Politik soal Pengganti Gibran jangan Mendahului Konstitusi
Mekanisme Konstitusi dan Batas Waktu 60 Hari Menurut UUD 1945
Terlepas dari dinamika politik dan pertimbangan Presiden dalam menjaring nama kandidat, proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia.
Mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang paling lambat dalam waktu 60 hari. Dalam sidang tersebut, MPR akan memilih satu wakil presiden dari dua nama calon yang diusulkan secara resmi oleh Presiden.
