DKPP Terima 14 Aduan Daring Dugaan Pelanggaran KEPP Selama WFH
Angga Yudha Pratama - Jumat, 03 April 2020
Ilustrasi: sidang DKPP (dkpp.go.id)
Merahputih.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima 14 pengaduan lewat dalam jaringan (online) terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) selama diberlakukannya kerja dari rumah atau work from home (WFH).
"Itu data per 31 Maret 2020, pengaduan yang kita terima melalui online selama WFH adalah 14 aduan," kata Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno di Jakarta, Jumat (3/4).
Baca Juga:
Sekretariat DKPP ikut memberlakukan sistem bekerja dari rumah guna mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19, kebijakan itu diberlakukan sejak 17 Maret 2020.
"Karena kode etik dan integritas penyelenggara pemilu tetap harus ditegakkan meskipun COVID-19 menjadi pandemi, sehingga DKPP membuka pengaduan online melalui email," kata Bernad.
Menurut dia, 14 aduan tersebut nantinya tetap akan melalui tahapan verifikasi secara formil dan materil sebelum ditetapkan sebagai perkara.
Selain pengaduan online, DKPP juga tengah menyiapkan persidangan melalui konferensi video (video conference) bagi perkara-perkara dugaan pelanggaran KEPP. Menurut Bernad, terdapat tiga perkara yang sidangnya harus ditunda karena menyebarnya virus Corona.
Baca Juga:
Hotel Grand Cempaka Disulap Anies Jadi Tempat Inap Tenaga Medis Tangani Corona
Sebelum COVID-19 mewabah dan menjadi pandemi, sebagaimana dikutip Antara, DKPP lanjut dia memang sudah sering menggelar sidang melalui konferensi video.
"Hanya saja, saat itu kami mengirimkan staf DKPP untuk keperluan video conference. Untuk saat ini, kami masih menyiapkan protokol persidangannya," ujarnya. (*)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP Ingatkan Potensi PSU Berulang seperti di Pilkada 2024, Minta Integritas Penyelenggara Diperketat
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
DKPP Pecat Anggota KPU Lombok Timur Zainul Muttaqin, Masih Terdaftar Kader PDIP
DKPP Diminta Segera Tindaklanjuti Laporan Sengketa Pilkada Hingga Pileg
Evaluasi secara Tertutup, Komisi II DPR Akui Potensi Pergantian Anggota DKPP
Dugaan Pelanggaran Pemilu Barito Utara, KPU Dinilai Langgar Aturan
DKPP: KPU Kab Sukabumi Terbukti Bersalah Tidak Akomodir Aduan Ribka Tjiptaning
