DKPP Terima 14 Aduan Daring Dugaan Pelanggaran KEPP Selama WFH

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 03 April 2020
DKPP Terima 14 Aduan Daring Dugaan Pelanggaran KEPP Selama WFH

Ilustrasi: sidang DKPP (dkpp.go.id)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima 14 pengaduan lewat dalam jaringan (online) terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) selama diberlakukannya kerja dari rumah atau work from home (WFH).

"Itu data per 31 Maret 2020, pengaduan yang kita terima melalui online selama WFH adalah 14 aduan," kata Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno di Jakarta, Jumat (3/4).

Baca Juga:

Sri Sultan Perintahkan Banbinkamtibmas Mendata Para Pemudik

Sekretariat DKPP ikut memberlakukan sistem bekerja dari rumah guna mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19, kebijakan itu diberlakukan sejak 17 Maret 2020.

"Karena kode etik dan integritas penyelenggara pemilu tetap harus ditegakkan meskipun COVID-19 menjadi pandemi, sehingga DKPP membuka pengaduan online melalui email," kata Bernad.

Ilustrasi: sidang DKPP (dkpp.go.id)

Menurut dia, 14 aduan tersebut nantinya tetap akan melalui tahapan verifikasi secara formil dan materil sebelum ditetapkan sebagai perkara.

Selain pengaduan online, DKPP juga tengah menyiapkan persidangan melalui konferensi video (video conference) bagi perkara-perkara dugaan pelanggaran KEPP. Menurut Bernad, terdapat tiga perkara yang sidangnya harus ditunda karena menyebarnya virus Corona.

Baca Juga:

Hotel Grand Cempaka Disulap Anies Jadi Tempat Inap Tenaga Medis Tangani Corona

Sebelum COVID-19 mewabah dan menjadi pandemi, sebagaimana dikutip Antara, DKPP lanjut dia memang sudah sering menggelar sidang melalui konferensi video.

"Hanya saja, saat itu kami mengirimkan staf DKPP untuk keperluan video conference. Untuk saat ini, kami masih menyiapkan protokol persidangannya," ujarnya. (*)

#DKPP
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DKPP Ingatkan Potensi PSU Berulang seperti di Pilkada 2024, Minta Integritas Penyelenggara Diperketat
Ketua DKPP mengingatkan pentingnya mitigasi terhadap isu-isu krusial yang muncul dalam penyelenggaraan Pilkada di 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 14 Juli 2025
DKPP Ingatkan Potensi PSU Berulang seperti di Pilkada 2024, Minta Integritas Penyelenggara Diperketat
Indonesia
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Mei 2025
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
Indonesia
DKPP Pecat Anggota KPU Lombok Timur Zainul Muttaqin, Masih Terdaftar Kader PDIP
Zainul Muttaqin dinilai belum memenuhi syarat mengundurkan diri sekurang-kurangnya lima tahun sebagai anggota partai politik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 Maret 2025
DKPP Pecat Anggota KPU Lombok Timur Zainul Muttaqin, Masih Terdaftar Kader PDIP
Indonesia
DKPP Diminta Segera Tindaklanjuti Laporan Sengketa Pilkada Hingga Pileg
Bahtra menekankan pentingnya independensi DKPP
Angga Yudha Pratama - Selasa, 18 Februari 2025
DKPP Diminta Segera Tindaklanjuti Laporan Sengketa Pilkada Hingga Pileg
Indonesia
Evaluasi secara Tertutup, Komisi II DPR Akui Potensi Pergantian Anggota DKPP
Komisi II DPR RI melakukan evaluasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara tertutup, Selasa (11/2).
Frengky Aruan - Selasa, 11 Februari 2025
Evaluasi secara Tertutup, Komisi II DPR Akui Potensi Pergantian Anggota DKPP
Indonesia
Dugaan Pelanggaran Pemilu Barito Utara, KPU Dinilai Langgar Aturan
DKPP menilai KPU telah melanggar aturan terkait Pemilu Barito Utara.
Soffi Amira - Kamis, 30 Januari 2025
Dugaan Pelanggaran Pemilu Barito Utara, KPU Dinilai Langgar Aturan
Indonesia
DKPP: KPU Kab Sukabumi Terbukti Bersalah Tidak Akomodir Aduan Ribka Tjiptaning
Ribka mendalilkan para teradu diduga telah melakukan tindakan yang struktur, sistematis dan masif dengan cara menggelembungkan suara Partai Amanat Nasional (PAN) untuk dapil Jawa Barat IV pada Pemilu 2024.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Januari 2025
DKPP: KPU Kab Sukabumi Terbukti Bersalah Tidak Akomodir Aduan Ribka Tjiptaning
Indonesia
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
IKEPP adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dwi Astarini - Rabu, 09 Oktober 2024
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Indonesia
DKPP Akan Panggil KPU dan Bawaslu se-Indonesia Jelang Pilkada 2024, Ada Apa?
Hal ini seperti disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Heddy Lukito
Frengky Aruan - Jumat, 27 September 2024
DKPP Akan Panggil KPU dan Bawaslu se-Indonesia Jelang Pilkada 2024, Ada Apa?
Indonesia
Heddy Lugito: DKPP Seharusnya Punya Kantor Perwakilan di Setiap Provinsi
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu melihat penanganan perkara demikian banyak
Frengky Aruan - Jumat, 27 September 2024
Heddy Lugito: DKPP Seharusnya Punya Kantor Perwakilan di Setiap Provinsi
Bagikan