Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Ekonom Muda INDEF Kritik Materi Pelatihan Kartu Pra Kerja

Eddy FloEddy Flo - Senin, 04 Mei 2020
  Ekonom Muda INDEF Kritik Materi Pelatihan Kartu Pra Kerja

Ekonom Indef Bhima Yudhistira (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ekonom muda INDEF Bhima Yudhistira mengkritik beberapa konten dalam materi pelatihan Kartu Pra Kerja.

Menurut Bhima, materi pelatihan daring program Kartu Pra Kerja disesuaikan dan direvisi kembali sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dan industri usai pandemi Covid-19.

Baca Juga:

Sekitar 218 Akun Medsos Layak Ditakedown Karena Sebar Hoaks dan Ujaran Kebencian

Lebih lanjut, Bhima mengungkapkan secara konten Kartu Prakerja saat ini tidak sesuai dengan peningkatan skill seperti training memancing, manajemen stress atau membuat makaroni keju.

Padahal tujuan materi Kartu Prakerja adalah meningkatkan skill tenaga kerja secara luas.

Sejumlah materi pelatihan dalam Kartu Pra Kerja dianggap tidak sesuai kondisi industri dan pelaku usaha
Pemerintah mengeluarkan kartu pra kerja bagi warga yang terdampak Covid-19 (Foto: antaranews)

Dengan demikian para pelaku usaha dan industri yang ingin merekrut lulusan Kartu Prakerja akan menjadi ragu, karena konten-konten pelatihan Kartu Prakerja kurang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

“Padahal tujuan akhir dari Kartu Prakerja ini adalah menciptakan lapangan kerja pascapandemi Covid-19,” kata Bhima kepada wartawan, Senin (4/5).

Ia mendorong agar pemerintah berkolaborasi dengan kampus-kampus nasional baik negeri maupun swasta untuk memberikan berbagai macam pelatihan online dalam program Kartu Prakerja serta masyarakat luas secara keseluruhan.

"Kenapa pemerintah tidak berkolaborasi saja dengan kampus-kampus nasional baik negeri maupun swasta untuk memberikan pelatihan-pelatihan online kepada masyarakat luas. Ini yang memang harus terus didorong," ujar Bhima.

Dia mengatakan bahwa dirinya setuju sekali jika kampus-kampus nasional diajak bekerjasama dengan pemerintah dalam memberikan pelatihan-pelatihan online.

Banyak dosen-dosen perguruan tinggi saat ini yang menawarkan kuliah online secara gratis.

Namun, bukan hanya kampus juga lembaga-lembaga pelatihan kerja nasional maupun internasional berbobot tapi gratis seperti Coursera yang diajak bekerjasama.

"Kampus-kampus nasional baik negeri maupun swasta bisa memberikan pelatihan skill kerja online yang bermutu, mengingat hal tersebut merupakan wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi," katanya.

Sehingga, lanjut Bhima, kampus-kampus akan saling berlomba untuk membuat berbagai macam pelatihan online yang bisa diakses oleh masyarakat luas.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menyebutkan terdapat 8,6 juta orang yang telah mendaftar program Kartu Prakerja.

Denni mengatakan jumlah itu menunjukkan bahwa program Kartu Prakerja semakin dikenal oleh masyarakat secara luas serta keberhasilan pemerintah dalam menyediakan mekanisme pendaftaran yang mudah untuk diakses.

Baca Juga:

IPW Nilai Langkah Polri Tunjuk Boy Rafli Jadi Kepala BNPT Tidak Sah

Denni menyebutkan untuk gelombang pertama jumlah peserta yang diterima sebanyak 168.111 dan gelombang kedua sejumlah 288.154 orang.

Pemerintah juga telah melakukan transfer dana sebanyak Rp3,55 juta kepada 288.154 peserta yang lolos Program Kartu Prakerja gelombang kedua.

Ia mengaku optimis bahwa program Kartu Prakerja akan semakin mampu menjangkau masyarakat Indonesia secara lebih luas ke depannya sehingga mereka bisa meningkatkan kualitas dan siap mencari kerja.(Knu)

Baca Juga:

Di NTT, Program Kartu Pra Kerja Tak Bisa Diakses Lantaran Banyak Pendaftar

#INDEF #Program Kartu Pra Kerja #Presiden Jokowi #PHK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Ribuan Buruh Garmen Jateng Terancam PHK, Said Iqbal Upayakan Negara Selamatkan Perusahaan
Ribuan buruh garmen di Jawa Tengah terancam PHK. Said Iqbal desak pemerintah segera turun tangan menyelamatkan perusahaan dan pekerja. Dua pabrik besar, PT Victoria Apparel dan PT Samwon, berpotensi merumahkan 1.500 pekerja.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Juli 2026
Ribuan Buruh Garmen Jateng Terancam PHK, Said Iqbal Upayakan Negara Selamatkan Perusahaan
Dunia
PHK di Industri Bank, OJK Sebut Langkah Penyehatan Internal
Dian memastikan,rasionalisasi tenaga kerja di KB Bank sendiri juga telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Juli 2026
PHK di Industri Bank, OJK Sebut Langkah Penyehatan Internal
Indonesia
Dasco Fasilitasi Pertemuan TikTok dengan Kemenaker Soal PHK, TikTok: Pekerja Ambil Paket Kompensasi
Media sosial diramaikan kabar yang menyebut 90 persen karyawan Tokopedia mengalami PHK setelah perusahaan diakuisisi TikTok.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Juli 2026
Dasco Fasilitasi Pertemuan TikTok dengan Kemenaker Soal PHK, TikTok: Pekerja Ambil Paket Kompensasi
Indonesia
Tokopedia dan TikTok Dikabarkan Lakukan PHK, Pemerintah Cari Fakta Lapangan
Pendekatan pemerintah saat ini mengedepankan penyelesaian langsung di lapangan. Model tersebut sebelumnya telah diterapkan dalam sejumlah kasus hubungan industrial
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
Tokopedia dan TikTok Dikabarkan Lakukan PHK, Pemerintah Cari Fakta Lapangan
Indonesia
Kemnaker Telusuri Isu PHK di TikTok dan Tokopedia, Mediator HI Mulai Bergerak
Kemnaker mulai menelusuri isu PHK di TikTok dan Tokopedia. Hingga kini belum ada laporan resmi, sementara pemerintah masih menunggu klarifikasi dari perusahaan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Juli 2026
Kemnaker Telusuri Isu PHK di TikTok dan Tokopedia, Mediator HI Mulai Bergerak
Indonesia
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
PKS mendesak pemerintah mengevaluasi pajak pencairan JHT agar tidak membebani pekerja. Netty Prasetiyani menilai regulasi lama sudah tidak relevan dan perlu ditinjau ulang.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
Indonesia
Ancaman PHK Akibat Harga Gas Industri Naik, PGN Pastikan Turunkan Harga ke USD 13 per MMBTU
Saat ini, kebutuhan gas bumi industri dipenuhi melalui tiga kategori utama, yaitu Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas pipa non-HGBT, dan LNG non-HGBT
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Juni 2026
Ancaman PHK Akibat Harga Gas Industri Naik, PGN Pastikan Turunkan Harga ke USD 13 per MMBTU
Indonesia
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Pemerintah berjanji segera mengambil keputusan agar pasokan gas bagi sektor industri kembali normal.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Berita Foto
Audiensi Pimpinan DPR dengan Satgas Mitigasi PHK Bahas Antisipasi Gelombang PHK
Rapat koordinasi Satgas Mitigasi PHK bersama perwakilan pemerintah dan pimpinan DPR itu membahas monitoring terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan PHK
Didik Setiawan - Jumat, 26 Juni 2026
Audiensi Pimpinan DPR dengan Satgas Mitigasi PHK Bahas Antisipasi Gelombang PHK
Indonesia
Mensesneg Prasetyo Hadi Umumkan Dirinya Ditunjuk Ketuai Satgas Mitigasi PHK, Ini Tugasnya!
Satgas Mitigasi PHK akan bekerja sama dengan Polri dan DPR untuk mencegah gelombang PHK serta melindungi hak pekerja.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 Juni 2026
Mensesneg Prasetyo Hadi Umumkan Dirinya Ditunjuk Ketuai Satgas Mitigasi PHK, Ini Tugasnya!
Bagikan