Egois Ingin Duluan Tes Corona, Tingkah Anggota DPR Menyedihkan


Pengamat politik Ujang Komarudin (Foto: unialazhar.ac.id)
MerahPutih.Com - Pengamat politik Ujang Komarudin mengkritik sikap anggoga DPR yang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dan keluarga ketimbang rakyat yang membutuhkan. Hal ini disampaikan Ujang, lantaran DPR ingin lebih dulu melakukan rapid test corona bersama anggota keluarganya.
Menurut Ujang, sebagai wakil rakyat, mereka harus mengutamakan rakyat yang membutuhkan dan sedang mengalami kesulitan.
Baca Juga:
Cegah Sebaran Corona, KAI DAOP 6 Terapkan Boarding Tiket Mandiri
Sebab, saat ini banyak masyarakat yang masuk daftar Orang Dalam Pengawasan (ODP) hingga Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang memiliki tingkat kerawanan tertular virus corona yang tinggi.

"Rakyat yang sedang kesulitan," kata Ujang kepada wartawann di Jakarta, Senin (23/3).
Ujang menjelaskan, harusnya, kelompok masyarakat ini harus didahulukan ketimbang anggota DPR.
"Sungguh menyedihkan jika para elite politik lebih mengutamakan diri dan keluarganya," sesalnya.
Sehingga tidak salah, jika rakyat memberi stempel buruk terhadap DPR. Sebab selama ini, peran mereka hanya mewakili privilege, fasilitas dan kemewahan saja.
"Semua diwakili sama mereka. Fasilitas-fasilitas mewah, gaji besar, mobil, rumah, jalan-jalan keluar negeri. Sampai rapid test pun diwakili. Nanti masuk neraka juga diwakili mereka," lanjutnya.
"Mereka memang berhak untuk rapid test. Namun utamakan rakyat yang sekarang banyak menjadi korban keganasan virus Corona," harapnya.
Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan, pekan ini ada 575 anggota DPR RI beserta seluruh keluarganya akan menjalani pemeriksaan virus corona(Covid-19) pekan ini. Totalnya, ada sekitar 2.000 orang.
Baca Juga:
Makin Meluas, Kini Jambi, Kepulauan Riau dan Maluku Utara Terjangkit Corona
Rapid test ini, terang Indra akan tiba di DPR besok Selasa (24/3). Pemeriksaannya direncanakan akan berlangsung Kamis (26/3) atau Jumat (27/3).
Tes cepat tersebut, kata dia tidak dibiayai oleh Kesekjenan DPR. Melainkan dari hasil patungan pimpinan dan anggota DPR.(Knu)
Baca Juga:
DPD Sarankan Pemerintah Geser Anggaran PUPR dan Alutsista untuk Tangani COVID-19
Bagikan
Berita Terkait
Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan

Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri

Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali

Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak

Drainase Diduga Jadi Penyebab Banjir di Bali, DPR: Jika Dibiarkan Bisa Rugikan Masyarakat

[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat Karena Tak Bisa Membubarkan DPR
![[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat Karena Tak Bisa Membubarkan DPR](https://img.merahputih.com/media/df/92/f7/df92f72b6654ca72e44ade13c4d171f3_182x135.png)
Profil Rahayu Saraswati, Cucu Pendiri BNI dan Keponakan Prabowo yang Lepas Kursi DPR Usai Ucapan Kontroversial

Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
