Egois Ingin Duluan Tes Corona, Tingkah Anggota DPR Menyedihkan

Eddy FloEddy Flo - Senin, 23 Maret 2020
Egois Ingin Duluan Tes Corona, Tingkah Anggota DPR Menyedihkan

Pengamat politik Ujang Komarudin (Foto: unialazhar.ac.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat politik Ujang Komarudin mengkritik sikap anggoga DPR yang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dan keluarga ketimbang rakyat yang membutuhkan. Hal ini disampaikan Ujang, lantaran DPR ingin lebih dulu melakukan rapid test corona bersama anggota keluarganya.

Menurut Ujang, sebagai wakil rakyat, mereka harus mengutamakan rakyat yang membutuhkan dan sedang mengalami kesulitan.

Baca Juga:

Cegah Sebaran Corona, KAI DAOP 6 Terapkan Boarding Tiket Mandiri

Sebab, saat ini banyak masyarakat yang masuk daftar Orang Dalam Pengawasan (ODP) hingga Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang memiliki tingkat kerawanan tertular virus corona yang tinggi.

Pengamat politik Ujang Komarudin kritik DPR
Pengamat Politik Ujang Komarudin sayangkan anggota DPR yang lebih dulu ingin lakukan tes corona (Foto: Dok Pribadi)

"Rakyat yang sedang kesulitan," kata Ujang kepada wartawann di Jakarta, Senin (23/3).

Ujang menjelaskan, harusnya, kelompok masyarakat ini harus didahulukan ketimbang anggota DPR.

"Sungguh menyedihkan jika para elite politik lebih mengutamakan diri dan keluarganya," sesalnya.

Sehingga tidak salah, jika rakyat memberi stempel buruk terhadap DPR. Sebab selama ini, peran mereka hanya mewakili privilege, fasilitas dan kemewahan saja.

"Semua diwakili sama mereka. Fasilitas-fasilitas mewah, gaji besar, mobil, rumah, jalan-jalan keluar negeri. Sampai rapid test pun diwakili. Nanti masuk neraka juga diwakili mereka," lanjutnya.

"Mereka memang berhak untuk rapid test. Namun utamakan rakyat yang sekarang banyak menjadi korban keganasan virus Corona," harapnya.

Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan, pekan ini ada 575 anggota DPR RI beserta seluruh keluarganya akan menjalani pemeriksaan virus corona(Covid-19) pekan ini. Totalnya, ada sekitar 2.000 orang.

Baca Juga:

Makin Meluas, Kini Jambi, Kepulauan Riau dan Maluku Utara Terjangkit Corona

Rapid test ini, terang Indra akan tiba di DPR besok Selasa (24/3). Pemeriksaannya direncanakan akan berlangsung Kamis (26/3) atau Jumat (27/3).

Tes cepat tersebut, kata dia tidak dibiayai oleh Kesekjenan DPR. Melainkan dari hasil patungan pimpinan dan anggota DPR.(Knu)

Baca Juga:

DPD Sarankan Pemerintah Geser Anggaran PUPR dan Alutsista untuk Tangani COVID-19

#Virus Corona #Anggota DPR #Pengamat Politik #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Lebih jauh, muncul usulan untuk menaikkan angka ambang batas dari yang berlaku saat ini sebesar 4 persen menjadi kisaran 5 hingga 7 persen
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 14 menit lalu
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Indonesia
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Puteri menekankan bahwa pencapaian target tersebut memerlukan kerja sama yang solid antar lini kebijakan
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 59 menit lalu
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Indonesia
Buntut Trading Halt Beruntun, Dirut BEI Buktikan Tanggung Jawab Moral Melalui Pengunduran Diri
Komisi XI DPR RI mendesak agar proses seleksi pengganti dilakukan dengan standar integritas yang tinggi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Buntut Trading Halt Beruntun, Dirut BEI Buktikan Tanggung Jawab Moral Melalui Pengunduran Diri
Indonesia
LPSK Dinilai Lamban Tangani Kasus di Daerah, DPR Desak Pembentukan Kantor Perwakilan Provinsi
LPSK didesak segera memperbanyak kantor perwakilan di tingkat provinsi guna memastikan korban kejahatan mendapatkan akses perlindungan yang cepat dan merata. ?
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
LPSK Dinilai Lamban Tangani Kasus di Daerah, DPR Desak Pembentukan Kantor Perwakilan Provinsi
Indonesia
Banjir Jawa, DPR Nilai Modifikasi Cuaca hanya Solusi Jangka Pendek
Modifikasi cuaca dinilai penting dalam kondisi darurat, tapi tidak dapat dijadikan satu-satunya andalan dalam penanggulangan bencana.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Banjir Jawa, DPR Nilai Modifikasi Cuaca hanya Solusi Jangka Pendek
Indonesia
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Dana Bagi Hasil untuk Balikpapan dipangkas hingga 70 persen. Anggota DPR RI, Syafruddin, memprotes keras kebijakan tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Indonesia
Komisi XII DPR Soroti Mafia Migas, Penyalahgunaan BBM Dinilai sebagai Kejahatan Sistematis
Anggota Komisi XII DPR, Rico Alviano, mendesak penegakan hukum untuk mafia migas. Hal itu terungkap setelah ditemukan pelangsiran BBM.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi XII DPR Soroti Mafia Migas, Penyalahgunaan BBM Dinilai sebagai Kejahatan Sistematis
Indonesia
BMKG dan BNPP Diminta Gandeng Influencer dan Aplikasi Populer Sebagai Modernisasi Early Warning System
Basarnas juga diminta memberikan perhatian khusus pada materi SAR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
BMKG dan BNPP Diminta Gandeng Influencer dan Aplikasi Populer Sebagai Modernisasi Early Warning System
Indonesia
Perkuat Sistem Pajak, DPR RI Pertahankan Pasal Kerahasiaan UU KUP
DPR RI menyoroti penggunaan frasa ‘pihak lain’ dalam pasal tersebut sebagai bentuk larangan yang bersifat menyeluruh
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Perkuat Sistem Pajak, DPR RI Pertahankan Pasal Kerahasiaan UU KUP
Indonesia
Dongkrak Produksi Petani, DPR Minta Plafon KUR di bawah Rp 10 Juta Dihitung Ulang
DPR RI juga menekankan pentingnya penguatan sistem informasi kredit dan peran lembaga penjamin dalam memitigasi risiko kredit bermasalah
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Dongkrak Produksi Petani, DPR Minta Plafon KUR di bawah Rp 10 Juta Dihitung Ulang
Bagikan