Egois Ingin Duluan Tes Corona, Tingkah Anggota DPR Menyedihkan
Pengamat politik Ujang Komarudin (Foto: unialazhar.ac.id)
MerahPutih.Com - Pengamat politik Ujang Komarudin mengkritik sikap anggoga DPR yang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dan keluarga ketimbang rakyat yang membutuhkan. Hal ini disampaikan Ujang, lantaran DPR ingin lebih dulu melakukan rapid test corona bersama anggota keluarganya.
Menurut Ujang, sebagai wakil rakyat, mereka harus mengutamakan rakyat yang membutuhkan dan sedang mengalami kesulitan.
Baca Juga:
Cegah Sebaran Corona, KAI DAOP 6 Terapkan Boarding Tiket Mandiri
Sebab, saat ini banyak masyarakat yang masuk daftar Orang Dalam Pengawasan (ODP) hingga Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang memiliki tingkat kerawanan tertular virus corona yang tinggi.
"Rakyat yang sedang kesulitan," kata Ujang kepada wartawann di Jakarta, Senin (23/3).
Ujang menjelaskan, harusnya, kelompok masyarakat ini harus didahulukan ketimbang anggota DPR.
"Sungguh menyedihkan jika para elite politik lebih mengutamakan diri dan keluarganya," sesalnya.
Sehingga tidak salah, jika rakyat memberi stempel buruk terhadap DPR. Sebab selama ini, peran mereka hanya mewakili privilege, fasilitas dan kemewahan saja.
"Semua diwakili sama mereka. Fasilitas-fasilitas mewah, gaji besar, mobil, rumah, jalan-jalan keluar negeri. Sampai rapid test pun diwakili. Nanti masuk neraka juga diwakili mereka," lanjutnya.
"Mereka memang berhak untuk rapid test. Namun utamakan rakyat yang sekarang banyak menjadi korban keganasan virus Corona," harapnya.
Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan, pekan ini ada 575 anggota DPR RI beserta seluruh keluarganya akan menjalani pemeriksaan virus corona(Covid-19) pekan ini. Totalnya, ada sekitar 2.000 orang.
Baca Juga:
Makin Meluas, Kini Jambi, Kepulauan Riau dan Maluku Utara Terjangkit Corona
Rapid test ini, terang Indra akan tiba di DPR besok Selasa (24/3). Pemeriksaannya direncanakan akan berlangsung Kamis (26/3) atau Jumat (27/3).
Tes cepat tersebut, kata dia tidak dibiayai oleh Kesekjenan DPR. Melainkan dari hasil patungan pimpinan dan anggota DPR.(Knu)
Baca Juga:
DPD Sarankan Pemerintah Geser Anggaran PUPR dan Alutsista untuk Tangani COVID-19
Bagikan
Berita Terkait
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi