DPD Sarankan Pemerintah Geser Anggaran PUPR dan Alutsista untuk Tangani COVID-19

Eddy FloEddy Flo - Senin, 23 Maret 2020
  DPD Sarankan Pemerintah Geser Anggaran PUPR dan Alutsista untuk Tangani COVID-19

Ketua Komite I DPD Teras Narang (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pemerintah melakukan penyesuaian anggaran demi mendukung penanganan COVID-19. Hal itu guna memastikan terjaganya kepentingan publik serta masyarakat di daerah di tengah pandemi COVID-19.

"Saya meminta agar pemerintah menimbang anggaran Kementerian PUPR dan belanja alutsista, sebagian dialihkan untuk penanganan Covid19" kata Ketua Komite I DPD Teras Narang dalam keterangannya, Senin (23/3).

Baca Juga:

Petugas Medis Jadi Korban Corona, Pemerintah Dianggap Lalai dan Gagal

Teras mengingatkan agar Kementerian Keuangan tidak memangkas Anggaran Dana Desa. Sebab dalam situasi saat ini, dana tersebut akan bermanfaat bagi desa. Khususnya dalam menghadapi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan COVID-19.

DPD minta pemerintah pakai anggaran PUPR dan Alutsista untuk tangani corona
Agustin Teras Narang (Foto: antaranews)

Pria yang pernah memimpin Kalimantan Tengah periode 2005-2015 ini pun meminta agar pemerintah menyusun mekanisme agar pemanfaatan dana desa dapat dialihkan pada sektor kesehatan masyarakat. Hal ini juga sekaligus untuk membangun kesadaran masyarakat atas peran dana desa bagi kepentingan publik.

Secara khusus Teras juga meminta setiap unsur pimpinan daerah agar melakukan hal yang sama mendukung pemerintah pusat mengatasi penyebaran COVID-19. Di antaranya dengan melakukan penyesuaian terhadap APBD agar lebih tanggap pada penanganan COVID-19.

"Dalam hal ini, Gubernur selaku wakil pemerintah pusat, agar melakukan koordinasi, pengawasan dan supervisi terhadap kabupaten dan kota sampai tingkat pedesaan demi memastikan daerah sungguh siap hadapi situasi yang ada," ujarnya.

Terlebih, lanjut Teras, dalam situasi saat ini, perhatian khusus pada tenaga kesehatan yang berada di garda depan, mendesak dibutuhkan. Ketersediaan APD hingga fasilitas kesehatan yang memadai, perlu jadi perhatian pemerintah agar tak perlu tenaga kesehatan mengalami kesulitan dalam memenuhi tanggungjawabnya.

Teras menyesalkan, ada tenaga kesehatan dan masyarakat yang meninggal karena situasi ini. Untuk itu, menurut dia, pemerintah dari pusat hingga daerah perlu melakukan koordinasi intensif dan mengelola anggaran bersama untuk mengatasi penyebaran COVID-19.

Baca Juga:

Pemerintah Harus Berikan Bantuan kepada Warga yang Terdampak Pandemi Corona

Selain itu, DPD juga mendorong agar dilakukan pengawasan terpadu dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota hingga tingkat RT. Sebab masyarakat pada tingkat desa hingga RT perlu lebih sigap menyikapi situasi ini, agar tak menimbulkan kepanikan.

"Semangat gotong royong masyarakat perlu didorong oleh pemerintah daerah, agar mata rantai penyebaran COVID-19 dapat segera kita putus" pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

Petugas Medis Meninggal Saat Tangani Paaien Corona, Pemerintah Sampaikan Duka

#DPD RI #Virus Corona #Penyakit Corona #Alutsista
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KSAL: KRI Sriwijaya-100 Siap Jalankan Tugas Negara, Tinggal Tunggu Perintah
KSAL Laksamana Muhammad Ali menyatakan KRI Sriwijaya-100 siap menjalankan tugas negara. TNI AL juga menyiapkan rencana retrofit kapal.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
KSAL: KRI Sriwijaya-100 Siap Jalankan Tugas Negara, Tinggal Tunggu Perintah
Indonesia
KRI Sriwijaya-100 Punya Panjang 180 Meter, Bisa Angkut hingga 18 Helikopter
KRI Sriwijaya-100 memiliki panjang 180,2 meter dan mampu membawa hingga 18 helikopter kelas menengah maupun berat serta drone.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
KRI Sriwijaya-100 Punya Panjang 180 Meter, Bisa Angkut hingga 18 Helikopter
Indonesia
Giuseppe Garibaldi Lagi Dicat Ulang, Nomor Lambung Kapal Induk Pertama Bocor
TNI AL mengebut pengecatan kapal induk Giuseppe Garibaldi jelang serah terima 24 September 2026. Kapal akan berganti nama jadi KRI Sriwijaya. Cek selengkapnya!
Wisnu Cipto - Selasa, 22 September 2026
Giuseppe Garibaldi Lagi Dicat Ulang, Nomor Lambung Kapal Induk Pertama Bocor
Indonesia
Megah dan Khidmat, Intip Formasi Militer Kapal Induk Giuseppe Garibaldi di Perairan Bangka
Indonesia resmi punya kapal induk pertama! ITS Giuseppe Garibaldi buatan Fincantieri Italia memasuki ALKI I dikawal KRI Brawijaya dan Prabu Siliwangi.
Wisnu Cipto - Kamis, 17 September 2026
Megah dan Khidmat, Intip Formasi Militer Kapal Induk Giuseppe Garibaldi di Perairan Bangka
Berita Foto
Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD Bahas RUU tentang APBN TA 2027
Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 16 September 2026
Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD Bahas RUU tentang APBN TA 2027
Indonesia
DPR Setuju KRI Ki Hajar Dewantara Dijual Pakai Skema Lelang. Harganya Berapa?
Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).
Wisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
DPR Setuju KRI Ki Hajar Dewantara Dijual Pakai Skema Lelang. Harganya Berapa?
Indonesia
BKD DPD Panggil Senator Bali, Bawa Ajudan TNI ke Kontes Transgender Thailand Bakal Dicecar
BK DPD memanggil senator Bali Arya Wedakarna. Isu pendampingan TNI juga akan ditelaah untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran etik.
Wisnu Cipto - Jumat, 04 September 2026
BKD DPD Panggil Senator Bali, Bawa Ajudan TNI ke Kontes Transgender Thailand Bakal Dicecar
Indonesia
Ketua DPD Ungkap Duri dalam Transformasi Ekonomi Era Presiden Prabowo
Persoalan-persoalan tersebut menjadi tantangan yang harus diatasi untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Ketua DPD Ungkap Duri dalam Transformasi Ekonomi Era Presiden Prabowo
Indonesia
Ketua DPD Apresias Swasembada Pangan Kurang dari 2 Tahun, Mimpi Lama Jadi Nyata
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran telah menghadirkan berbagai program yang berorientasi pada kemandiran ekonomi nasional.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Ketua DPD Apresias Swasembada Pangan Kurang dari 2 Tahun, Mimpi Lama Jadi Nyata
Indonesia
Komeng Sampaikan Harapan dari Pidato Presiden Prabowo: yang Penting Minta Juara Satu
Dia berharap pemerintah terus memikirkan kepentingan rakyat.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Komeng Sampaikan Harapan dari Pidato Presiden Prabowo: yang Penting Minta Juara Satu
Bagikan