Pemerintah Harus Berikan Bantuan kepada Warga yang Terdampak Pandemi Corona

Eddy FloEddy Flo - Senin, 23 Maret 2020
 Pemerintah Harus Berikan Bantuan kepada Warga yang Terdampak Pandemi Corona

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie. (MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi keputusan pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan tunai kepada 89 juta rakyat dalam mengantisipasi penanggulangan corona.

Ketua Umum DPP PSI, Grace Natalie, menambahkan, bantuan tunai itu akan sangat berguna untuk membeli bahan kebutuhan pokok yang diperlukan.

Baca Juga:

Daerah-Daerah yang Belum Terkena Virus Corona Diminta Hati-Hati

“Pada gilirannya bantuan tunai akan menggerakkan roda perekonomian karena daya beli yang kembali menguat. Ketika daya beli menguat, sektor konsumsi akan kembali dinamis setelah dalam beberapa hari ini melemah,” kata Grace dalam keterangannya, Minggu (22/3).

Ia berujar, pemberian bantuan tunai adalah langkah paling cepat dan efektif dalam membantu masyarakat melewati masa-masa sulit seperti sekarang.

Ketum PSI apresiasi pemerintah beri bantuan langsung kepada warga akibat dampak corona
Ketum PSI Grace Natalie (Foto: MP/Achmad)

“Pada saat bersamaan, PSI juga mengingatkan agar ada pengawasan yang ketat, sehingga seluruh bantuan jatuh ke tangan mereka yang benar-benar membutuhkan atau tepat sasaran,” pungkas Grace.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada sekitar 89 juta warga yang akan mendapat bantuan uang dari pemerintah di tengah penyebaran virus Corona.

Sri Mulyani menceritakan, pemerintah sendiri sudah menerbitkan stimulus jilid I untuk sektor swasta, ada yang bisa dirasakan langsung masyarakat seperti penambahan manfaat di program keluarga harapan (PKH) dan kartu sakti lainnya yang sudah berjalan.

Pada stimulus jilid II, kata Sri Mulyani, pemerintah memberikan keringanan pajak untuk masyarakat, pengusaha yang bekerja di sektor industri manufaktur.

"Tujuannya adalah 89 juta masyarakat, akan diberikan uang dalam bentuk banyak. Atau diberikan dalam kartu sembako yang juga dinaikkan," tambahnya.

Pemerintah juga memberikan banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti halnya program Kartu Pra Kerja bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang terkena PHK untuk meningkatkan keterampilan dan menyesuaikan kebutuhan pasar kerja.

Baca Juga:

Pemerintah Klaim Wisma Atlet Layak Jadi RS Darurat Penanganan Corona

Menurut Sri Mulyani kebutuhan dana-dana tersebut masih bisa dipenuhi oleh APBN yang anggaran belanjanya mencapai sekitar Rp 2.500 triliun.

"Space APBN kita total belanja lebih dari Rp 2.500 triliun cukup memadai. Namun kalau banyak sekali terjadi hal-hal yang berubah, tentu kita harus segera melakukan penyesuaian," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

RSUD dr Moewardi Rawat 3 Pasien Positif COVID-19, Pinsar Kirim 2000 Telur Ayam

#PSI #Grace Natalie #Virus Corona #Penyakit Corona
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Menunjukkan ketidakmampuan Dinas PPKUKM untuk melakukan pembinaan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Indonesia
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Dinas KPKP harus membahas isunya supaya tidak menjadi permasalahan di kemudian hari setelah Raperda KTR disahkan DPRD DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Indonesia
Kumpulkan Pengurus DPP PSI di Bali, Jokowi Ngaku hanya Beri Arahan Kerja Politik
Menyatakan siap kerja keras untuk PSI.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Oktober 2025
Kumpulkan Pengurus DPP PSI di Bali, Jokowi Ngaku hanya Beri Arahan Kerja Politik
Indonesia
Kader Partai Lain Loncat Gabung PSI, Jokowi Melihat Masa Depan Cerah
Jokowi menilai mereka yang bergabung ke PSI kemungkinan melihat masa depan cerah PSI atau merasa cocok dengan suasananya.
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
Kader Partai Lain Loncat Gabung PSI, Jokowi Melihat Masa Depan Cerah
Indonesia
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Ketua sebelumnya Tri Mardiyanto kini menjabat sebagai Bendahara di kepengurusan DPD PSI Solo periode 2025-2030.
Wisnu Cipto - Minggu, 12 Oktober 2025
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Indonesia
Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi
Siswa sekolah di Jakarta Timur mengeluhkan soal menu MBG yang bau. Dewan PSI pun meminta SPPG dievaluasi.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta
Meski begitu, ia meminta agar Pemprov DKI Jakarta memberikan kajian yang mendasari usul kepada Transjakarta tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Oktober 2025
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta
Bagikan