Dukung Pimpinan KPK Baru, Fahri Hamzah: Jangan Lagi Berpolitik dan Sok Suci

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 13 September 2019
Dukung Pimpinan KPK Baru, Fahri Hamzah: Jangan Lagi Berpolitik dan Sok Suci

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. (Instagram/@fahrihamzah)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Komisi III DPR sudah memilih lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru pada Kamis (12/9). Kelimanya adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, dan Lili Pintauli Siregar.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Pimpinan KPK yang baru bekerja secara sistematis dan menghentikan segala kegiatan politik.

Baca Juga

Komisi III DPR Sepakat Firli Bahuri Jadi Ketua KPK

"Selamat kepada Pimpinan KPK yang baru. Kerja besar menunggu. Kembali pada pangkuan Pertiwi, kembali pada konstitusi dan hukum. Hentikan segala kegiatan politik dan penggalangan intelijen. Bekerjalah sistematis dengan penguatan koordinasi, supervisi, dan monitoring. Sukses!" tulis Fahri dalam akun Twitter resminya, Jumat (13/9)

Menurut Fahri, dengan kekuatannya, KPK menjadi seperti wakil presiden ke-2. Karena itu lah, Fahri meminta para pimpinan KPK untuk bersikap fleksibel dan tidak 'sok suci'.

Fahri Hamzah. (Antaranews)
Fahri Hamzah. (Antaranews)

"Bergaul lah secara fleksibel. Jangan sok suci mentang-mentang bisa nyadap dan mengetahui dosa-dosa tersembunyi. Hentikan kegiatan bawah tanah itu! Itu dosa besar. Hadapilah bangsamu dengan senyum. Percayalah manusia sama saja. Iblis sedikit, malaikat sedikit. Manusia yang banyak," imbuh Fahri.

Mantan politikus PKS ini mengimbau agar Pimpinan KPK yang baru diberi kepercayaan dan dibersihkan dari kerja politik. Ia juga menyinggung pegawai KPK yang menurutnya harus kembali bekerja secara profesional.

Baca Juga

Mantan Pansel Capim KPK Tuding Saut Bunuh Karakter Firli Bahuri

"Saya usulkan Pimpinan @KPK_RI yang sekarang segera demisioner. Pegawai KPK harus kembali bekerja profesional. Hentikan demonstrasi. Renungkan kembali makna bekerja untuk negara. Kalian bukan LSM. Konsepnya beda. Tapi yang mau kembali LSM silakan mengundurkan diri hari ini juga," ujar Fahri.

Fahri meminta semua lembaga bersatu dan mengkonsolidasikan kekuatan demi kedamaian negara. Ia pun mengingatkan soal tantangan besar yang akan dihadapi KPK ke depan.

Firli Bahuri Ketua KPK 2019-2023
Irjen Pol Firli Bahuri Ketua KPK (Foto/Antaranews)

"Tantangan besar menghadang kita. Ke depan, @KPK_RI dengan fungsi supernya yang tidak hilang harus mengutamakan kerja konsolidasi, supervisi, dan monitoring. Jangan percaya bahwa korupsi di Indonesia tidak bisa dihentikan. Itu bohong dan omong kosong. Tertibkan itu!" tegasnya.

Fahri mendoakan para pimpinan dan pegawai KPK.

Baca Juga

Soal Revisi UU KPK, Saut 'Tantang' Pemerintah dan DPR: Mari Kita Perang Pikiran!

"Inilah pesanku kepada pimpinan KPK yang baru dan kepada pegawai KPK. Pegawai @KPK_RI berbanggalah kalian bekerja di tempat itu. Selamat bekerja KPK, semoga Allah melindungi kalian dan semoga Allah menjayakan bangsa Indonesia. Mari maju ke depan. Hadapi tantangan zaman. Merdeka!" kata Fahri. (Knu)

#Fahri Hamzah #Komisi Pemberantasan Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
Amnesti Hasto dan Tom Lembong, Fahri Hamzah: Prabowo Bagus Redam Perpecahan Jelang Kemerdekaan
Fahri berharap penggunaan hak konstitusional ini menjadi ikhtiar untuk menyatukan kembali bangsa dari ancaman perpecahan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 01 Agustus 2025
Amnesti Hasto dan Tom Lembong, Fahri Hamzah: Prabowo Bagus Redam Perpecahan Jelang Kemerdekaan
Indonesia
Fahri Hamzah Usul Pajak Rumah Tapak Tinggi, DPR Pertanyakan Kesiapan Masyarakat Beralih ke Hunian Vertikal
Kementerian PKP tidak memiliki otoritas penuh atas pertanahan untuk pengembangan hunian perkotaan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 17 Juni 2025
Fahri Hamzah Usul Pajak Rumah Tapak Tinggi, DPR Pertanyakan Kesiapan Masyarakat Beralih ke Hunian Vertikal
Indonesia
DPR Ingatkan Kajian Mendalam Sebelum Kebijakan Pajak Rumah Tapak untuk Hunian Vertikal
Alih-alih mendorong adaptasi, kebijakan ini justru berpotensi menekan daya beli masyarakat dan membuat pasar properti domestik menjadi tidak kompetitif
Angga Yudha Pratama - Selasa, 17 Juni 2025
DPR Ingatkan Kajian Mendalam Sebelum Kebijakan Pajak Rumah Tapak untuk Hunian Vertikal
Indonesia
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mereka yang berpotensi terjerumus dalam tindak korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Indonesia
Wamen Fahri Ingin Tanah Negara di Kota Jadi Rumah Untuk Warga, Jadi Elemen Subsidi
Nanti dihitung berapa biayanya dan nantinya biaya tersebut ditambah dengan keuntungan sehingga pemerintah dapat memutuskan berapa harga rumah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 April 2025
Wamen Fahri Ingin Tanah Negara di Kota Jadi Rumah Untuk Warga, Jadi Elemen Subsidi
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Tessa belum bisa menyampaikan informasi lengkap mengenai kasus tersebut
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Indonesia
Fahri Hamzah Usulkan Pembentukan Bank Tanah di Kementerian PKP, Apa Tugasnya?
Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 08 Maret 2025
Fahri Hamzah Usulkan Pembentukan Bank Tanah di Kementerian PKP, Apa Tugasnya?
Indonesia
Respons Gerindra Fahri Hamzah Bakal Diberi 'Jatah' Menteri Perumahan oleh Prabowo
Mungkin bisa ditanyakan sama yang bicara
Angga Yudha Pratama - Jumat, 11 Oktober 2024
Respons Gerindra Fahri Hamzah Bakal Diberi 'Jatah' Menteri Perumahan oleh Prabowo
Indonesia
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Komposisi panel yang terdiri atas lima orang dari unsur pemerintah dan empat orang dari unsur masyarakat menimbulkan pertanyaan terkait isu independensi KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 12 Mei 2024
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Bagikan