Dukung KPU, Demokrat Sepakat Pemilu Digelar Februari 2024
Persiapan logistik kotak suara Pemilu 2019 di Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Rabu, (10/4/2019). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)
MerahPutih.com - Fraksi Partai Demokrat DPR RI sepakat dengan agenda Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pemilu digelar pada 21 Februari 2024.
Harapannya, agar cukup waktu bagi partai-partai untuk mendaftar pilkada dan agenda politik lainnya.
Hal itu disampaikan Kapoksi Partai Demokrat di Komisi II DPR Anwar Hafid dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Pemilu Serentak 2024, Ujian Demokrasi?" di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10).
Baca Juga:
Menakar Peluang Partai Buruh di Pemilu 2024
"Kami Fraksi Demokrat mendukung KPU, Pemilu 21 Februari, karena kita akan menghadapi pilkada. Kita perlu KPU mempunyai waktu untuk bisa mendesain pilkada, sehingga irisan tahapan pilkada dan pemilu tidak berada pada posisi yang krusial," kata Anwar.
Ia lantas mencontohkan, tahapan yang mungkin akan bertabrakan pada agenda Pemilu 2024 adalah ketika belum sempat hasil pemilu ditetapkan, KPU sudah disibukkan lagi pada tahapan pilkada serentak.
Menurutnya, yang jadi titik pertanyaan apakah untuk mendaftar kontestasi pilkada harus menggunakan hasil Pemilu 2024 atau 2019. Untuk itu, Fraksi Demokrat sepakat pemilu digelar pada 21 Februari.
Selain itu, Anwar juga mendesak agar semua hasil Pemilu 2019 tidak dijadikan indikator kontestasi pada Pemilu 2024. Menurutnya, tiket hasil Pemilu 2019 masih jadi persoalan untuk prasyarat kontestasi Pemilu 2024. Semuanya, kata dia, harus didasarkan pada hasil Pemilu 2024 sendiri. Ini dinggap lebih objektif dan kredibel.
Baca Juga:
PDIP Berharap Jadwal Pemilu Sesuai UU
"Kalau kita semua sepakat Pemilu 2019 adalah tiket untuk bisa mendaftar sebagai pasangan calon kepala daerah, saya kira tidak masalah. Tapi, saya kira kita menjadi mundur kalau 2019 yang dijadikan patokan. Harusnya patokan itu adalah 2024," kata Anwar. (Pon)
Baca Juga:
Pembahasan Jadwal Pemilu 2024 Dilanjutkan setelah Reses
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan