Pembahasan Jadwal Pemilu 2024 Dilanjutkan setelah Reses

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 07 Oktober 2021
Pembahasan Jadwal Pemilu 2024 Dilanjutkan setelah Reses

Ilustrasi Pemilihan Umum (Pemilu). Foto: Istimewa

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Komisi II DPR gagal menggelar rapat dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Ketua Dewan Kehormatan Pemyelenggara Pemilu (DKPP) guna membahas persiapan Pemilu serentak 2024 pada Rabu (6/10).

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan, batalnya rapat bersama tersebut lantaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian harus hadir dalam rapat intern dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.

Baca Juga

PDIP Ingin Pemungutan Suara Pemilu di 21 Februari 2024

"Mendagri bersurat ke komisi II untuk memohon menunda raker hari ini (kemaren). Karena hari ini (kemarin) beliau ada rapat internal yang dipimpin langsung oleh pak presiden," kata Junimart saat dikonfirmasi oleh awak media, Rabu, (6/10.

Pasca batalnya rapat bersama tersebut, kata Junimart, Komisi II DPR menggelar rapat internal untuk menyikapi surat dari Mendagri. Komisi II DPR memutuskan untuk melanjutkan rapat usai masa reses 8 Oktober hingga 23 Oktober 2021.

"Kita putuskan ya ini kita tunda dan akan dilanjutkan di persidangan berikutnya reses ini diawal," ujar politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Simulasi TPS
Simulasi TPS. (Foto:Bawaslu)

Terkait dengan jadwal pencoblosan pemilu 2024 yang masih menjadi perdebatan, Junimart mengaku, pihaknya dalam beberapa hari terakhir melakukan rapat konsinyering dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu.

"Nah di dalam konsinyering itu KPU membuat simulasi mengenai jadwal kalau bulan Februari itu maka perintah UU untuk pilkada pada bulan November itu bisa direalisiretapi kalau saran pemerintah bulan Mei maka mereka meminta pilkada itu ditunda ke bulan Februari 2025 sementara perintah UU itu kan bulan November 2024 harus sudah pilkada," bebernya.

Dengan demikian, kata Junimart, ada dua usulan pencoblosan pemilu yang pihaknya bahas dalam konsionyering itu dalam beberapa hari ini termasuk sampai tadi malam, Selasa, (5/10).

"Karena KPU bukan tidak mampu atau tidak siap kalau melakukan bulan Mei, mereka siap melaksanakan bulan Mei apabila pilkada itu mundur ke Februari 2025," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Gerindra Pilih 15 Mei 2024 Jadi Hari Pemungutan Suara Pemilu

#Pemilu #Junimart Girsang #Komisi II DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Komisi II DPR: Pilkada Harus Lewat DPRD
Pilkada melalui DPRD juga bisa menghentikan kegaduhan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Agustus 2025
Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Komisi II DPR: Pilkada Harus Lewat DPRD
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Indonesia
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN
Prabowo baru bersedia meneken Keppres Pemindahan IKN dengan syarat infrastruktur dan sarana prasarana telah benar-benar siap.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 Juli 2025
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN
Indonesia
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Selain itu, pemisahan pemilu juga dinilai akan memperkuat otonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 Juli 2025
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Indonesia
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Indonesia
Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029
Pada Pemilu 2019, sedikitnya ada 12 dapil DPR RI yang jumlah suara terbuangnya bahkan melampaui jumlah suara yang terkonversi menjadi kursi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029
Bagikan