Menakar Peluang Partai Buruh di Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 07 Oktober 2021
Menakar Peluang Partai Buruh di Pemilu 2024

Presiden Partai Buruh Said Iqbal (tengah) berdiri bersama jajaran pengurus pusat saat menutup Kongres Nasional Ke-4 Partai Buruh, di Jakarta, Selasa (5/10). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Buruh resmi dideklarasikan pada Selasa (5/10). Presiden Konfederasi Serikat Buruh (KSPI) Said Iqbal pun didapuk menjadi Presiden Partai Buruh untuk masa jabatan 2021-2026.

Partai Buruh mengeklaim didukung oleh sedikitnya 11 gerakan organisasi rakyat. Dengan jumlah 10 juta konstituen partai, Partai Buruh menargetkan untuk ikut dalam Pemilu 2024.

Baca Juga

Ini Syarat Partai Buruh Bisa Bersaing dengan Partai Besar

Lantas, bagaimana peluang Partai Buruh dalam kontestasi politik yang akan digelar 3 tahun mendatang?

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menilai, kans Partai Buruh untuk mendulang suara dalam Pemilu 2024 terbilang kecil. Setidaknya terdapat dua faktor, yakni belum adanya sokongan elit politik dan sifat Partai Buruh yang segmentif.

"Saya pikir kecil ya. Karena begini, dalam tanda kutip belum ada sokongan elit lain gitu, dan yang kedua partai ini sudah mendeklarasikan menjadi partai yang tersegmentasi," kata Wasisto kepada MerahPutih.com, Kamis (7/10).

Menurutnya, sifat segmentif Partai Buruh bertolak belakang dengan karakter partai politik di Indonesia yang umumnya mencakup seluruh kelas sosial.

"Kalau memang berani mendeklarasikan segmen partai seperti itu apakah mereka meyakinkan, agar satu buruh, satu Indonesia satu suara semua, usaha lebih keras," ujarnya.

Presiden Partai Buruh periode 2021-2026 Said Iqbal (dua kiri) menerima mandat dari Ketua Umum Partai Buruh periode sebelumnya Sony Pudjisasono (kanan). ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Presiden Partai Buruh periode 2021-2026 Said Iqbal (dua kiri) menerima mandat dari Ketua Umum Partai Buruh periode sebelumnya Sony Pudjisasono (kanan). ANTARA/Genta Tenri Mawangi


Meski demikian, kata Wasisto, terdapat dua strategi yang logis bagi Partai Buruh dalam mengikuti Pemilu 2024, yaitu bergabung dalam koalisi pemerintahan yang baru atau melebur dengan partai lain.

Kedua opsi tersebut, kata Wasisto, kerap dipilih oleh partai politik baru yang tidak lolos ambang batas parlemen atau presidential threshold.

"Saya pikir partai buruh nanti kurang lebih jalannnya seperti itu," imbuhnya.

Baca Juga

Partai Buruh Usung Visi Negara Sejahtera

Wasisto mengatakan, Said Iqbal belum memenuhi tiga unsur yang harus dimiliki elit politik dalam partai. Meski memiliki kharisma, ia tak melihat Said Iqbal mempunyai modal politik mau pun jaringan lintas kelompok yang cukup.

"Itu yang sebenarnya menjadi kunci utama kekuatan figur sebagai kekuatan partai politik. Karena kalo figurnya tidak kuat dari ketiga hal itu, Partai Buruh sebagai partai baru mungkin hanya sekedar partai peserta pemilu saja," paparnya.

Ia turut merasa sangsi Partai Buruh dapat lolos verifikasi untuk bisa mengikuti Pemilu 2024. Sebab, dibutuhkan modal yang besar agar partai baru dapat diakui sebagai peserta pemilu.

Salah satu modal yang dimaksud yakni dukungan kader. Ia menilai, Partai Buruh tidak akan lolos verifikasi apabila hanya mengandalkan dukungan dari buruh di Jabodetabek.

"Saya pikir yang menjadi pertanyaan krusialnya adalah buruh yang dimaksud Said Iqbal itu buruh yang seperti apa? Karena buruh cukup beragam, bukan sekadar kerja pabrik dan mungkin pekerja serabutan sebenarnya," ujarnya.

Presiden Partai Buruh periode 2021-2026 Said Iqbal menyampaikan pidato politiknya pada hari terakhir Kongres Nasional IV Partai Buruh. ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Presiden Partai Buruh periode 2021-2026 Said Iqbal menyampaikan pidato politiknya pada hari terakhir Kongres Nasional IV Partai Buruh. ANTARA/Genta Tenri Mawangi


Jika dibandingkan dengan tren perpolitikan luar negeri, dia mengatakan, Partai Buruh biasanya lahir dari kelompok atau organisasi yang telah terkonsolidasi sebelumnya.

Namun ia tak melihat hal itu dilakukan Partai Buruh yang dipimpin Said Iqbal. Pasalnya, kata dia, partai tersebut hanya mengandalkan basis dari KSPI dan belum menjangkau organisasi buruh lainnya.

"Kemudian yang namanya buruh itu kan identik dengan spektrum ideologi tengah kiri. Masalahnya deklarasi yang diadakan Said Iqbal ini di hotel mewah. Kalau narasinya tengah kiri seharusnya tidak semewah di launching itu," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Partai Buruh akan Berjuang Batalkan Omnibus Law

#Partai Buruh #Said Iqbal #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
KSPI Batalkan Aksi Buruh 24 November, Tunggu Keputusan Upah Minimum 2026
KSPI dan Partai Buruh menunda aksi 24 November karena pemerintah belum mengumumkan kenaikan upah minimum 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
KSPI Batalkan Aksi Buruh 24 November, Tunggu Keputusan Upah Minimum 2026
Indonesia
Aksi Buruh Siap Geruduk Istana dan DPR, Kenaikan Upah Rp 90 Ribu Dinilai Terlalu Rendah
KSPI dan Partai Buruh memprotes kenaikan upah minimum 2026 yang disebut hanya naik rata-rata Rp 90 ribu per bulan. Aksi digelar di Jakarta hingga daerah lain.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
Aksi Buruh Siap Geruduk Istana dan DPR, Kenaikan Upah Rp 90 Ribu Dinilai Terlalu Rendah
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
OSO Pimpin 9 Partai Nonparlemen, Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk Lawan Parliamentary Threshold
Sembilan partai yang telah bergabung adalah Partai Hanura, PBB, Partai Buruh, Perindo, PKN, Prima, PPP, Partai Berkarya, dan Partai Ummat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 25 September 2025
OSO Pimpin 9 Partai Nonparlemen, Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk Lawan Parliamentary Threshold
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Bagikan