Dugaan Korupsi e-KTP, Anas Urbaningrum Tawarkan Jadi Justice Collaborator?


Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam sidang lanjutan korupsi e-KTP. (MP/Dery Ridwansah)
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengaku tidak pernah menerima aliran dana proyek e-KTP yang telah merugikan negara sekitar Rp2,3 triliun rupiah. Bahkan, ia menyebut siap membantu pihak KPK untuk menyelesaikan kasus korupsi e-KTP tersebut.
Ia mengatakan, daun jambu saja tidak pernah, apalagi uang. Sebelumnya, nama Anas Urbaningrum disebutkan dalam dakwaan kasus korupsi e-KTP. Anas diduga menerima aliran dana sebesar US$500.000.
Selain itu, ia juga membantah adanya aliran dana e-KTP ke Kongres Demokrat seperti yang disebutkan Nazaruddin saat memberikan kesaksian.
"Begini, soal kongres, 'kan sudah ada sidangnya sendiri. Kalau mau jernih, mau jeli, dengan mudah mau bedakan mana karangan mana yang benar, mana kesaksian mana kesurupan," katanya dalam sidang lanjutan perkara korupsi pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor, Kamis (6/4).
Atas bantahan itu, Anas mengatakan siap membantu KPK untuk menjernihkan masalah tersebut.
"Tergantung materi yang ingin didalami, tapi prinsipnya saya akan membantu KPK untuk membedakan mana fakta mana fiksi. Membedakan mana cerita kosong mana keterangan yang benar," katanya. (Fdi)
Baca berita terkait korupsi e-KTP lainnya di: Sidang E-KTP, Setnov Bantah Pernah Bilang, "Jangan Galak-Galak"
Bagikan
Berita Terkait
KPK Tahan 3 Orang dari 4 Tersangka Korupsi Proyek Katalis Pertamina Rp 176,4 M

Mercy dan BAIC Eks Wamenaker Noel yang Disembunyikan Anaknya Akhirnya Diserahkan ke KPK

Khalid Basalamah Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji Kementerian Agama

KPK Sita 2 Rumah di Jaksel terkait Korupsi Kuota Haji, Nilainya Sekitar Rp 6,5 Miliar

Lelang HP Sitaan Koruptor: iPhone Hingga Samsung Mulai Harga Rp 1,9 Juta, Pahami Syarat dan Mekanismenya

KPK Periksa Wasekjen GP Ansor, Dalami Hasil Penggeledahan di Rumah Gus Yaqut

Mobil Peninggalan BJ Habibie yang Dibeli Ridwan Kamil Belum Lunas, Berpotensi Dirampas Negara untuk Dilelang

KPK Buka Peluang Minta Keterangan Ridwan Kamil dalam Kasus Pengadaan Iklan di BJB

KPK Akan Ekstrak Isi 4 HP Hasil Penggeledahan Buktikan Wamenaker Noel Bohong atau Tidak

KPK Periksa Eks Direktur Keuangan Telkom terkait Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina
