Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan yang diajukan Setya Novanto atas statusnya sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Selasa (12/12).
Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan ahli dari pihak termohon atau KPK. Pihak KPK menghadirkan dua ahli yakni mantan Hakim Agung yang juga Guru Besar Emiritius di Universitas Padjadjaran Prof Komariah Emong Sapardjaja dan dosen pidana di Universitas Sumatera Utara Mahmud Mulyadi.
Dalam keterangannya di hadapan hakim tunggal Kusno, kedua saksi tersebut berbeda pendapat mengenai frasa dari kata "mulai diperiksa" sebagai alasan kuat gugurnya praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP.
Padahal, gugurnya praperadilan menjadi pembahasan penting lantaran perkara pokok korupsi e-KTP dengan tersangka Setya Novanto bakal digelar pada Rabu (13/13) besok di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sebelum sidang praperadilan usai.
Menurut Komariah, praperadilan akan gugur saat pemeriksaan dimulai atau ketika surat dakwaan dibacakan. Dia menilai, meskipun sidang perdana telah dimulai, belum tentu langsung masuk pada pemeriksaan apabila dakwaan belum dibacakan.
"Kalau biasanya sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada waktu itu belum ada pemeriksaan, ketika ada surat dakwaan dibacakan (baru gugur)," jelas dia.
Sementara, Mahmud memberikan pendapat yang berbeda. Menurut dia, praperadilan akan gugur apabila sidang pokok perkara telah dibuka oleh majelis hakim Tipikor Jakarta.
Mahmud menegaskan, sejak Pengadilan Tipikor membuka sidang maka secara otomatis praperadilan yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Golkar nonaktif itu bakal gugur demi hukum.
"Ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan ketika dimulai sidang pertama dimulai pokok perkara atas nama terdakwa yang memohon praperadilan," tegas Mahmud. (Pon)
Baca juga berita lainnya terkait Setya Novanto dalam artikel: Sidang E-KTP Digelar Besok, Hakim Minta Pendapat Ahli Soal Gugurnya Praperadilan Novanto
