DPRD Usulkan Disdik DKI Tak Ambil Proyek Rehabilitasi Sekolah

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 04 Maret 2020
 DPRD Usulkan Disdik DKI Tak Ambil Proyek Rehabilitasi Sekolah

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak (Foto: beritajakarta.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar pelaksanaan rehabilitasi sekolah tidak lagi ditangani oleh Dinas Pendidikan (Disdik). DPRD mengingikan Disdik fokus urusi kurikulum sekolah.

Saran tersebut disampaikan Sekretaris Komisi E, Jhonny Simanjuntak sebagai evaluasi atas ambruknya atap SMK Negeri 24 Jakarta Timur di delapan titik di akhir Februari 2020 lalu.

Baca Juga:

Dinas Pendidikan DKI Ingatkan Jangan Berbohong untuk KJP

Jhony pun menyarankan agar rehabilitasi sekolah dikerjakan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

"Agar urusan pembangunan fisik ini tidak lagi menjadi urusan Dinas Pendidikan, terserah mau diberikan kepada Jakpro atau diberikan kemana. Karena kita menginginkan urusan Dinas Pendidikan adalah urusan kurikulum pendidikan, tidak ikut-ikutan dalam pembangunan fisik," ujar Jhonny di Jakarta, Rabu (4/3).

Rapat koordinasi antara Komisi E DPRD DKI dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta
Rapat koordinasi Komisi E DPRD dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta (MP/Asropih)

Sedangkan, Anggota Komisi E DPRD DKI Achmad Nawawi mengatakan bahwa peristiwa yang dialami SMKN 24 Jakarta Timur setidaknya menjadi pelajaran berharga bagi Dinas Pendidikan untuk lebih selektif dalam pemilihan kontraktor.

Menurut dia, kegiatan vital seperti rehab fisik gedung sekolah perlu memiliki manajemen dan pengawasan yang optimal mulai dari tahapan perencanaan, proses rehab hingga pasca rehab secara berkelanjutan.

Baca Juga:

Tangani Pelajar yang Ditahan, Kadis Pendidikan DKI Berkoordinasi dengan Polda Metro

"Tapi kalau manajemen dari awal nya kurang bagus dan kurang baik maka akan kelihatan mana saja material atau spek yang digunakan bisa berubah saat pembangunan, padahal itu tidak boleh terjadi karena sudah ada perencanaan konstruksi sebelumnya," pungkasnya.(Asp)

Baca Juga:

Komisi E DPRD DKI Anggap Aneh, Anggaran Pos Satpam Lebih Besar dari Rehab Sekolah

#DPRD DKI Jakarta #Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta #Pemprov DKI #Dinas Pendidikan DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Abu Vulkanik Anak Krakatau Berkurang, Sekolah di Jakarta Kembali Tatap Muka Mulai Rabu 9 September 2026
Sekolah di Jakarta kembali menggelar pembelajaran tatap muka mulai 9 September 2026 setelah sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau berkurang.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Abu Vulkanik Anak Krakatau Berkurang, Sekolah di Jakarta Kembali Tatap Muka Mulai Rabu 9 September 2026
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Difokuskan pada antisipasi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, dan penurunan kualitas udara.
Yusuf Abdillah - Rabu, 02 September 2026
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Indonesia
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030.
Yusuf Abdillah - Kamis, 20 Agustus 2026
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Bagikan