DPRD Usulkan Disdik DKI Tak Ambil Proyek Rehabilitasi Sekolah
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak (Foto: beritajakarta.go.id)
MerahPutih.Com - Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar pelaksanaan rehabilitasi sekolah tidak lagi ditangani oleh Dinas Pendidikan (Disdik). DPRD mengingikan Disdik fokus urusi kurikulum sekolah.
Saran tersebut disampaikan Sekretaris Komisi E, Jhonny Simanjuntak sebagai evaluasi atas ambruknya atap SMK Negeri 24 Jakarta Timur di delapan titik di akhir Februari 2020 lalu.
Baca Juga:
Jhony pun menyarankan agar rehabilitasi sekolah dikerjakan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
"Agar urusan pembangunan fisik ini tidak lagi menjadi urusan Dinas Pendidikan, terserah mau diberikan kepada Jakpro atau diberikan kemana. Karena kita menginginkan urusan Dinas Pendidikan adalah urusan kurikulum pendidikan, tidak ikut-ikutan dalam pembangunan fisik," ujar Jhonny di Jakarta, Rabu (4/3).
Sedangkan, Anggota Komisi E DPRD DKI Achmad Nawawi mengatakan bahwa peristiwa yang dialami SMKN 24 Jakarta Timur setidaknya menjadi pelajaran berharga bagi Dinas Pendidikan untuk lebih selektif dalam pemilihan kontraktor.
Menurut dia, kegiatan vital seperti rehab fisik gedung sekolah perlu memiliki manajemen dan pengawasan yang optimal mulai dari tahapan perencanaan, proses rehab hingga pasca rehab secara berkelanjutan.
Baca Juga:
Tangani Pelajar yang Ditahan, Kadis Pendidikan DKI Berkoordinasi dengan Polda Metro
"Tapi kalau manajemen dari awal nya kurang bagus dan kurang baik maka akan kelihatan mana saja material atau spek yang digunakan bisa berubah saat pembangunan, padahal itu tidak boleh terjadi karena sudah ada perencanaan konstruksi sebelumnya," pungkasnya.(Asp)
Baca Juga:
Komisi E DPRD DKI Anggap Aneh, Anggaran Pos Satpam Lebih Besar dari Rehab Sekolah
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Jakarta Diprediksi Hanya Punya Lahan Makam 3 Tahun Lagi, Setelah Itu Mau Kubur di Mana?
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
MRT Jakarta Tambah 8 Kereta Baru dari Jepang untuk Rute HI–Kota, 'Headway' Bakal Jadi Secepat Kilat