DPRD Ngotot Gelar Pemilihan Wagub di Tengah Corona, Pengamat: Memungkinkan Money Politic

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 26 Maret 2020
DPRD Ngotot Gelar Pemilihan Wagub di Tengah Corona, Pengamat: Memungkinkan Money Politic

Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019). (ANTARA/Andi Firdaus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Gubernur (Wagub) DKI bersikukuh tetap menggelar pelaksanaan penetapan pendamping Gubernur Anies pada Jumat (27/3) lusa di tengah meningkatnya kasus virus corona di Jakarta.

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun menilai, adanya dugaan politik uang dalam memperebutkan kursi pemerintaha nomor dua di DKI itu sebab terlihat memaksakan di tengah pandemik COVID-19.

Baca Juga:

DPRD DKI: Tidak Ada Uji Kelayakan dan Tanya Jawab Saat Pemilihan Wagub

Ubedilah menduga, apa yang dilakukan oleh Panlih Wagub itu dalam rangka memanfaatkan momentum lemahnya pengawasan publik saat ini.

"Publik sedang fokus dengan COVID-19. Kan pemilihan Wakil Gubernur DKI di DPRD DKI itu berdasarkan data pada pola-pola lama di masa Orde Baru, itu memungkinkan terjadinya money politic atau politik transaksional. Nah saat ini pertanyaannya adalah siapa yang mengawasi proses itu?," kata Ubedilah saat dihubungi, Rabu (25/3).

Panlih Wagub DKI Jakarta. Foto: @PSI_Jakarta
Panlih Wagub DKI Jakarta. Foto: @PSI_Jakarta

Menurut dia, pelaksanaan pemilihan pengganti Sandiaga Uno ini tidak sejalan dengan seruan Presiden Jokowi dan Gubernur Anies Baswedan soal pencegahan penularan virus mematikan dari Wuhan Tiongkok itu.

"Ini juga menunjukkan DPRD DKI tidak mengindahkan perintah Presiden Joko Widodo dan upaya serius Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menangani kasus COVID-19 ini," jelas dia.

Ubedilah menilai, Panlih mengabaikan imbauan pemerintah mengenai penanganan penyebaran virus corona ini. Harusnya kata dia, DPRD mengikuti seruan itu.

"Jadi mengabaikan kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang diarahkan semuanya untuk melakukan social distancing," tutupnya.

Baca Juga:

Gelar di Tengah Corona, Masyarakat Dilarang Hadiri Pemilihan Wagub

Seperti diketahui, Wakil Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Wagub Basri Basco mengatakan, pihaknya akan tetap menggelar pelaksanaan penetapan Wagub DKI pada Jumat (27/3) lusa.

Baco menjelaskan, alasan pihaknya ngotot menggelar pemilihan pengganti Sandiaga Uno karena kemauan Fraksi DPRD DKI. Bahkan, lanjutnya, dalam situasi dan kondisi COVID-19 ini Gubernur Anies perlu wakil untuk kerja bareng mengatasinya.

"Jumat besok pemilihan (wagub DKI Jakarta) pukul 13.00 wib," kata Baco saat dikonfirmasi, Selasa (24/3). (Asp)

Baca Juga:

Di Tengah Wabah Virus Corona, DPRD Tetap Gelar Pemilihan Wagub DKI

#Virus Corona #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Bagikan