DPRD Ngotot Gelar Pemilihan Wagub di Tengah Corona, Pengamat: Memungkinkan Money Politic

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 26 Maret 2020
DPRD Ngotot Gelar Pemilihan Wagub di Tengah Corona, Pengamat: Memungkinkan Money Politic

Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019). (ANTARA/Andi Firdaus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Gubernur (Wagub) DKI bersikukuh tetap menggelar pelaksanaan penetapan pendamping Gubernur Anies pada Jumat (27/3) lusa di tengah meningkatnya kasus virus corona di Jakarta.

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun menilai, adanya dugaan politik uang dalam memperebutkan kursi pemerintaha nomor dua di DKI itu sebab terlihat memaksakan di tengah pandemik COVID-19.

Baca Juga:

DPRD DKI: Tidak Ada Uji Kelayakan dan Tanya Jawab Saat Pemilihan Wagub

Ubedilah menduga, apa yang dilakukan oleh Panlih Wagub itu dalam rangka memanfaatkan momentum lemahnya pengawasan publik saat ini.

"Publik sedang fokus dengan COVID-19. Kan pemilihan Wakil Gubernur DKI di DPRD DKI itu berdasarkan data pada pola-pola lama di masa Orde Baru, itu memungkinkan terjadinya money politic atau politik transaksional. Nah saat ini pertanyaannya adalah siapa yang mengawasi proses itu?," kata Ubedilah saat dihubungi, Rabu (25/3).

Panlih Wagub DKI Jakarta. Foto: @PSI_Jakarta
Panlih Wagub DKI Jakarta. Foto: @PSI_Jakarta

Menurut dia, pelaksanaan pemilihan pengganti Sandiaga Uno ini tidak sejalan dengan seruan Presiden Jokowi dan Gubernur Anies Baswedan soal pencegahan penularan virus mematikan dari Wuhan Tiongkok itu.

"Ini juga menunjukkan DPRD DKI tidak mengindahkan perintah Presiden Joko Widodo dan upaya serius Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menangani kasus COVID-19 ini," jelas dia.

Ubedilah menilai, Panlih mengabaikan imbauan pemerintah mengenai penanganan penyebaran virus corona ini. Harusnya kata dia, DPRD mengikuti seruan itu.

"Jadi mengabaikan kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang diarahkan semuanya untuk melakukan social distancing," tutupnya.

Baca Juga:

Gelar di Tengah Corona, Masyarakat Dilarang Hadiri Pemilihan Wagub

Seperti diketahui, Wakil Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Wagub Basri Basco mengatakan, pihaknya akan tetap menggelar pelaksanaan penetapan Wagub DKI pada Jumat (27/3) lusa.

Baco menjelaskan, alasan pihaknya ngotot menggelar pemilihan pengganti Sandiaga Uno karena kemauan Fraksi DPRD DKI. Bahkan, lanjutnya, dalam situasi dan kondisi COVID-19 ini Gubernur Anies perlu wakil untuk kerja bareng mengatasinya.

"Jumat besok pemilihan (wagub DKI Jakarta) pukul 13.00 wib," kata Baco saat dikonfirmasi, Selasa (24/3). (Asp)

Baca Juga:

Di Tengah Wabah Virus Corona, DPRD Tetap Gelar Pemilihan Wagub DKI

#Virus Corona #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Bagikan