DPRD Ngotot Gelar Pemilihan Wagub di Tengah Corona, Pengamat: Memungkinkan Money Politic

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 26 Maret 2020
DPRD Ngotot Gelar Pemilihan Wagub di Tengah Corona, Pengamat: Memungkinkan Money Politic

Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019). (ANTARA/Andi Firdaus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Gubernur (Wagub) DKI bersikukuh tetap menggelar pelaksanaan penetapan pendamping Gubernur Anies pada Jumat (27/3) lusa di tengah meningkatnya kasus virus corona di Jakarta.

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun menilai, adanya dugaan politik uang dalam memperebutkan kursi pemerintaha nomor dua di DKI itu sebab terlihat memaksakan di tengah pandemik COVID-19.

Baca Juga:

DPRD DKI: Tidak Ada Uji Kelayakan dan Tanya Jawab Saat Pemilihan Wagub

Ubedilah menduga, apa yang dilakukan oleh Panlih Wagub itu dalam rangka memanfaatkan momentum lemahnya pengawasan publik saat ini.

"Publik sedang fokus dengan COVID-19. Kan pemilihan Wakil Gubernur DKI di DPRD DKI itu berdasarkan data pada pola-pola lama di masa Orde Baru, itu memungkinkan terjadinya money politic atau politik transaksional. Nah saat ini pertanyaannya adalah siapa yang mengawasi proses itu?," kata Ubedilah saat dihubungi, Rabu (25/3).

Panlih Wagub DKI Jakarta. Foto: @PSI_Jakarta
Panlih Wagub DKI Jakarta. Foto: @PSI_Jakarta

Menurut dia, pelaksanaan pemilihan pengganti Sandiaga Uno ini tidak sejalan dengan seruan Presiden Jokowi dan Gubernur Anies Baswedan soal pencegahan penularan virus mematikan dari Wuhan Tiongkok itu.

"Ini juga menunjukkan DPRD DKI tidak mengindahkan perintah Presiden Joko Widodo dan upaya serius Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menangani kasus COVID-19 ini," jelas dia.

Ubedilah menilai, Panlih mengabaikan imbauan pemerintah mengenai penanganan penyebaran virus corona ini. Harusnya kata dia, DPRD mengikuti seruan itu.

"Jadi mengabaikan kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang diarahkan semuanya untuk melakukan social distancing," tutupnya.

Baca Juga:

Gelar di Tengah Corona, Masyarakat Dilarang Hadiri Pemilihan Wagub

Seperti diketahui, Wakil Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Wagub Basri Basco mengatakan, pihaknya akan tetap menggelar pelaksanaan penetapan Wagub DKI pada Jumat (27/3) lusa.

Baco menjelaskan, alasan pihaknya ngotot menggelar pemilihan pengganti Sandiaga Uno karena kemauan Fraksi DPRD DKI. Bahkan, lanjutnya, dalam situasi dan kondisi COVID-19 ini Gubernur Anies perlu wakil untuk kerja bareng mengatasinya.

"Jumat besok pemilihan (wagub DKI Jakarta) pukul 13.00 wib," kata Baco saat dikonfirmasi, Selasa (24/3). (Asp)

Baca Juga:

Di Tengah Wabah Virus Corona, DPRD Tetap Gelar Pemilihan Wagub DKI

#Virus Corona #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - 31 menit lalu
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Bagikan