DPRD Minta Pemprov DKI Terjunkan Petugas untuk Awasi Laporan Keuangan DWP

MerahPutih.Com - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Jupiter meminta kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Faisal Syafruddin untuk menginstruksikan bawahannya guna menempatkan petugas di Djakarta Warehouse Project (DWP).

Sehingga, sambung dia, setiap harinya bisa memantau laporan keuangan dari kegiatan DWP yang digelar pada 13-15 Desember 2019.

Baca Juga:

Meski Didemo Sekelompok Massa, PKS Dukung Penyelenggaraan DWP 2019 di Jakarta

"Mendesak pegawai BPRD melakukan pengawasan mulai dari hari ini, sampai di hari Minggu," ujar Jupiter saat dikonfirmasi, Jumat (13/12).

Jupiter pun berharap, pihak penyelenggara DWP Ismaya Live untuk memberikan laporan keuangan hasil penjualan tiket, makanan dan minuman secara transparan ke BPRD.

Menurut dia, dengan adanya transparansi keuangan itu maka nantinya pendapatan pajak yang dihasilkan dari hasil kegiatan itu bakal terserap secara maksimal.

"Penyelenggara DWP ini harus memberikan laporan yang transparan, terkait dengan penjualan tiket, pendapatan dari penjualan tiket, kemudian dari penjualan makanan dan minuman," paparnya.

Berdasarkan pengalaman pada tahun 2017 lalu dari penyelanggaran DWP, Pemprov DKI mendapatkan keuntungan pajak sebesar Rp 10 miliar. Ia menilai penghasilan itu masih terbilang belum maksimal, karena melihat harga tiket dan jumlah peserta yang hadir, seharusnya acara itu bisa menyumbang pemasukan ke kas daerah sebesar Rp 20 miliar.

"Karena dari tiket bisa maraup keuntungan lebih dari Rp 30 miliar selama 3 hari. (Harusnya) pajak yang diterima sekitar Rp 20 miliar," tutur Jupiter.

Baca Juga:

Konser DWP Kemayoran Sampai Batal, DKI Bisa Tekor Rp6 Miliar

Menurut Jupiter, perolehan pendapatan asli daerah yang diterima, belum maksimal karena masih terjadi banyak kebocoran, terutama di sektor pajak.

“Beri ruang usaha lebih luas dan mudah bagi mereka, tetapi awasi ketat kewajiban mereka membayar pajak," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Janji Bangun Jakarta Tanpa Maksiat Ditagih, Anies Diminta Tak Izinkan DWP