Konser DWP Kemayoran Sampai Batal, DKI Bisa Tekor Rp6 Miliar

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Edi Prasetyo Marsudi mendukung penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) di Jakarta, meskipun ditolak oleh sejumlah warga Ibu Kota. DKI mendapat profit dari konser musik tersebut.

Menurut Prasetyo, DKI mendapat profit dalam bentuk aliran pendapatan daerah dari pajak tiket dan penyewaan gedung Jakarta International Expo Kemayoran dari konser DWP tersebut.

"DWP itu adalah pendapatan DKI yang terakhir (untuk menunjang pendapatan tahun ini). Dan itu bukan setahun ini saja. Bertahun-tahun kan sudah ada di situ," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).

Baca Juga:

Janji Bangun Jakarta Tanpa Maksiat Ditagih, Anies Diminta Tak Izinkan DWP

Jawaban Prasetyo ini menanggapi aksi massa mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk membatalkan izin DWP 2019 yang berlangsung 13-15 Desember di area Kemayoran mendatang itu.

Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Anies didemo masalah konser musik tahunan yang bakal digelar di Kemayoran, Jakarta Pusat tersebut. Bila diingat kembali, pada tahun 2017, Anies mendapat tekanan dari sejumlah ormas untuk membatalkan konser DWP.

Mereka menilai acara tersebut hanya berisikan agenda kemaksiatan. Dengan perizinan tersebut, Anies dianggap mendukung penjualan minuman keras yang disediakan dalam konser.

Namun, acara yang digelar dua tahun lalu itu tetap berjalan. Dengan catatan, Anies memerintahkan Dinas Pariwisata, Satpol PP dan Kepolisian untuk mengawasi jalannya acara. Setahun ke depan, DWP tak digelar di Jakarta, melainkan di Bali. Tak adanya konser musik tahunan tersebut, DKI kehilangan miliaran pendapatan.

Baca Juga:

60 DJ Siap Pecahkan DWP 2019

Kehilangan miliaran itu dibenarkan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Faisal Syafruddin. Dia mengungkapkan DKI kehilangan potensi pendapatan miliaran rupiah akibat acara DWP tahun lalu dipindah ke Bali.

"Yang sebelumnya adanya di Kemayoran, pindah ke Bali. Potensinya penurunan pendapatannya kurang lebih Rp6 miliar," kata Faisal, saat dikonfirmasi dalam kesempatan berbeda.

Faisal menambahkan konser-konser besar seperti DWP ini memang dibutuhkan DKI untuk menambah pendapatan daerah. Terlebih, lanjut dia, saat ini, DPRD DKI mendesak BPRD untuk menggenjot pendapatan sektor pajak untuk bertambah sebanyak Rp800 miliar dari prediksi awal Rp87,1 triliun.

Sebelumnya, massa dari GEPRINDO mendatangi dan melakukan aksi di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, mendesak Gubernur Anies membatalkan izin penyelenggaraan acara DWP 2019. GAPRINDO menilai acara tersebut hanya berisikan agenda kemaksiatan yang dapat merugikan warga Jakarta. (Asp)

Baca Juga

Cekidot Partygoers, Ini Dia Full Lineup DWP 2019