Janji Bangun Jakarta Tanpa Maksiat Ditagih, Anies Diminta Tak Izinkan DWP

MerahPutih.com - Sejumlah orang mengatasnamakan Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) menggeruduk kantor gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (11/12) siang.

Mereka mendesak Anies Baswedan agar membatalkan izin penyelenggaraan kegiatan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 yang berlangsung pada 13-15 Desember mendatang di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Baca Juga

Cekidot Partygoers, Ini Dia Full Lineup DWP 2019

Koordinator Aksi GEPRINDO, Abdurahman menilai acara tersebut hanya berisikan agenda kemaksiatan yang hanya merusak moral masyatakat Jakarta.

Abdurahman meminta komitmen Anies untuk selalu mengawasi agar kegiatan yang dapat merugikan warga Jakarta tidak ada di Ibu Kota ini.

"Kami hanya ingin jangan sampai cuma Alexis yang ditutup. Kemudian DWP ini sebagai langkah awal untuk memulai ajang kemaksiatan yang selanjutnya," ujar Abdurahman sembari memegang mikrofon.

Belasan massa aksi yang rata-rata menggunakan jaket berwarna merah dan penutup kepala berwarna krem hanya bisa mendukung ucapan Abdurahman.

"Betul!..Betul!" balas massa lainnya.

Abdurahman menuturkan salah satu desakan massa unjuk rasa untuk Anies membatalkan DWP 2019 karena bertentangan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 18 tahun 2018 tentang Pariwisata dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

"Pribumi adalah bangsa pemenang dan bangsa pendiri negara NKRI yang mengerucut dari paham bangsa ketimuran yang cinta dengan adab dan kebudayaan leluhur banga sendiri," papar dia.

Abdurahman menegaskan, bila komitmen Anies untuk membangun Jakarta tanpa maksiat tak ditepati, pihaknya mendesak Anies untuk mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI.

"Kalau seandainya komitmen itu telah dikhianati, maka kami minta Bapak Anies sebagai gubernur untuk meninggalkan jabatannya," tuturnya.

Baca Juga:

60 DJ Siap Pecahkan DWP 2019

Sebab Abdurahman mengungkapkan, jika seorang gubernur telah mengingkari komitmennya sendiri, maka ia tak layak lagi duduk sebagai seorang pemimpin.

"Oleh karena itu kami sebagai Gerakan Pribumi Indonesia, meminta kepada gubernur kami agar tidak memberikan izin kepada penyelenggara DWP yang akan melaksanakan kegiatan pada 13-15 Desember," cetus dia. (Asp)