Meski Didemo Sekelompok Massa, PKS Dukung Penyelenggaraan DWP 2019 di Jakarta

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 12 Desember 2019
 Meski Didemo Sekelompok Massa, PKS Dukung Penyelenggaraan DWP 2019 di Jakarta

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi mengatakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak melarang penyelenggaraan acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 13-15 Desember.

Tapi dalam event DWP ini, kata dia, panitia harus membuat aturan dan melakukan pengawasan ketat agar musik 'dugem' itu tak menabrak aturan hukum yang ada. Karena Indonesia merupakan negara hukum.

Baca Juga:

Konser DWP Kemayoran Sampai Batal, DKI Bisa Tekor Rp6 Miliar

"Kita gak larang seni budaya. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangannya itu harus berdasarkan kepada ketaatan hukum. Itu intinya jadi monggo bermusik dan seni budaya tapi selalu pada aturan yang ada," kata Suhaimi saat dikonfirmasi Kamis (12/12).

DWP 2019 jadi ajang EDM terbesar tahun ini
Djakarta Warehouse Project, salah satu festival EDM terbesar di dunia. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Suhaimi menegaskan, pihaknya juga tak mempermasalahkan sejumlah kalangan yang melancarkan penolakan kegiatan DWP ini dengan alasan berisikan agenda kemaksiatan. Namun, ia kembali menegaskan bahwa semuanya harus sesuai aturan.

Ia juga menuturkan bahwa penolakan adalah hal biasa dalam demokrasi. Namun, ia mengingatkan bahwa sesuatu yang tak disetujui belum tentu harus dilarang.

"Protes silakan karena kan negara Demokrasi. Jadi itu kan biasa aja. Tapi semua dikembalikan kepada aturan," papar dia.

Suhaimi pun mengungkapkan, bahwa tidak setuju bukan berarti harus melarang. Karena menurut dia, membuat kegiatan harus melakukan pengkajian yang matang apakah merugikan atau sebaliknya.

"Jadi kita negara hukum semua dilihat dari sisi sana. Bukan dari selera. Silahkan bermusik melakukan hal-hal yang sifatnya seni budaya," tutup dia.

Baca Juga:

Janji Bangun Jakarta Tanpa Maksiat Ditagih, Anies Diminta Tak Izinkan DWP

Seperti diketahui, belasan orang yang mengaku dari GEPRINDO mendatangi dan melakukan aksi di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).

Mereka mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk membatalkan izin penyelenggaraan DWP 2019 dengan alasan acara tersebut hanya berisikan agenda kemaksiatan yang dapat merugikan warga Jakarta.(Asp)

Baca Juga:

DWP 2019 Umumkan Lineup Fase Pertama, Salah Satunya DJ Nomor 1 Dunia

#Djakarta Warehouse Project #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan