Meski Didemo Sekelompok Massa, PKS Dukung Penyelenggaraan DWP 2019 di Jakarta

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 12 Desember 2019
 Meski Didemo Sekelompok Massa, PKS Dukung Penyelenggaraan DWP 2019 di Jakarta

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi mengatakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak melarang penyelenggaraan acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 13-15 Desember.

Tapi dalam event DWP ini, kata dia, panitia harus membuat aturan dan melakukan pengawasan ketat agar musik 'dugem' itu tak menabrak aturan hukum yang ada. Karena Indonesia merupakan negara hukum.

Baca Juga:

Konser DWP Kemayoran Sampai Batal, DKI Bisa Tekor Rp6 Miliar

"Kita gak larang seni budaya. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangannya itu harus berdasarkan kepada ketaatan hukum. Itu intinya jadi monggo bermusik dan seni budaya tapi selalu pada aturan yang ada," kata Suhaimi saat dikonfirmasi Kamis (12/12).

DWP 2019 jadi ajang EDM terbesar tahun ini
Djakarta Warehouse Project, salah satu festival EDM terbesar di dunia. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Suhaimi menegaskan, pihaknya juga tak mempermasalahkan sejumlah kalangan yang melancarkan penolakan kegiatan DWP ini dengan alasan berisikan agenda kemaksiatan. Namun, ia kembali menegaskan bahwa semuanya harus sesuai aturan.

Ia juga menuturkan bahwa penolakan adalah hal biasa dalam demokrasi. Namun, ia mengingatkan bahwa sesuatu yang tak disetujui belum tentu harus dilarang.

"Protes silakan karena kan negara Demokrasi. Jadi itu kan biasa aja. Tapi semua dikembalikan kepada aturan," papar dia.

Suhaimi pun mengungkapkan, bahwa tidak setuju bukan berarti harus melarang. Karena menurut dia, membuat kegiatan harus melakukan pengkajian yang matang apakah merugikan atau sebaliknya.

"Jadi kita negara hukum semua dilihat dari sisi sana. Bukan dari selera. Silahkan bermusik melakukan hal-hal yang sifatnya seni budaya," tutup dia.

Baca Juga:

Janji Bangun Jakarta Tanpa Maksiat Ditagih, Anies Diminta Tak Izinkan DWP

Seperti diketahui, belasan orang yang mengaku dari GEPRINDO mendatangi dan melakukan aksi di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).

Mereka mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk membatalkan izin penyelenggaraan DWP 2019 dengan alasan acara tersebut hanya berisikan agenda kemaksiatan yang dapat merugikan warga Jakarta.(Asp)

Baca Juga:

DWP 2019 Umumkan Lineup Fase Pertama, Salah Satunya DJ Nomor 1 Dunia

#Djakarta Warehouse Project #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
ShowBiz
DWP26 Umumkan Lineup Fase Pertama, Ada Axwell B2B Sebastian Ingrosso hingga Afrojack
DWP26 mengumumkan lineup fase pertama. Ada Axwell b2b Sebastian Ingrosso, Afrojack, Alok, R3HAB, Cosmic Gate, hingga MaRLo.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
DWP26 Umumkan Lineup Fase Pertama, Ada Axwell B2B Sebastian Ingrosso hingga Afrojack
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Bagikan