Meski Didemo Sekelompok Massa, PKS Dukung Penyelenggaraan DWP 2019 di Jakarta

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 12 Desember 2019
 Meski Didemo Sekelompok Massa, PKS Dukung Penyelenggaraan DWP 2019 di Jakarta

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi mengatakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak melarang penyelenggaraan acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 13-15 Desember.

Tapi dalam event DWP ini, kata dia, panitia harus membuat aturan dan melakukan pengawasan ketat agar musik 'dugem' itu tak menabrak aturan hukum yang ada. Karena Indonesia merupakan negara hukum.

Baca Juga:

Konser DWP Kemayoran Sampai Batal, DKI Bisa Tekor Rp6 Miliar

"Kita gak larang seni budaya. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangannya itu harus berdasarkan kepada ketaatan hukum. Itu intinya jadi monggo bermusik dan seni budaya tapi selalu pada aturan yang ada," kata Suhaimi saat dikonfirmasi Kamis (12/12).

DWP 2019 jadi ajang EDM terbesar tahun ini
Djakarta Warehouse Project, salah satu festival EDM terbesar di dunia. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Suhaimi menegaskan, pihaknya juga tak mempermasalahkan sejumlah kalangan yang melancarkan penolakan kegiatan DWP ini dengan alasan berisikan agenda kemaksiatan. Namun, ia kembali menegaskan bahwa semuanya harus sesuai aturan.

Ia juga menuturkan bahwa penolakan adalah hal biasa dalam demokrasi. Namun, ia mengingatkan bahwa sesuatu yang tak disetujui belum tentu harus dilarang.

"Protes silakan karena kan negara Demokrasi. Jadi itu kan biasa aja. Tapi semua dikembalikan kepada aturan," papar dia.

Suhaimi pun mengungkapkan, bahwa tidak setuju bukan berarti harus melarang. Karena menurut dia, membuat kegiatan harus melakukan pengkajian yang matang apakah merugikan atau sebaliknya.

"Jadi kita negara hukum semua dilihat dari sisi sana. Bukan dari selera. Silahkan bermusik melakukan hal-hal yang sifatnya seni budaya," tutup dia.

Baca Juga:

Janji Bangun Jakarta Tanpa Maksiat Ditagih, Anies Diminta Tak Izinkan DWP

Seperti diketahui, belasan orang yang mengaku dari GEPRINDO mendatangi dan melakukan aksi di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).

Mereka mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk membatalkan izin penyelenggaraan DWP 2019 dengan alasan acara tersebut hanya berisikan agenda kemaksiatan yang dapat merugikan warga Jakarta.(Asp)

Baca Juga:

DWP 2019 Umumkan Lineup Fase Pertama, Salah Satunya DJ Nomor 1 Dunia

#Djakarta Warehouse Project #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Penyediaan ruang merokok tersebut lebih diprioritaskan di area terbuka (outdoor), bukan di dalam ruangan (indoor smoking).
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Indonesia
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menunjukkan perhatian besar terhadap isu pengelolaan sampah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Bagikan