DPRD Gerak Cepat Serahkan 3 Calon Pj Gubernur Pengganti Anies ke Tito

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 14 September 2022
DPRD Gerak Cepat Serahkan 3 Calon Pj Gubernur Pengganti Anies ke Tito

DPRD DKI menyerahkan 3 nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta ke Kemendagri. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan dikirim ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian oleh Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi.

Pengiriman nama calon Pj Gubernur penerus Anies ini dilakukan selang sehari setelah dewan Kebon Sirih mengusulkan tiga nama.

Tiga nama tersebut, yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar.

Baca Juga:

Ketua DPRD Sebut Banyak PR yang Dikerjakan Pj Gubernur dari Warisan Anies

Ketua Prasetyo Edi Marsudi menyerahkan dokumen usulan tiga nama Pj Gubernur yang telah ditandatangani oleh sembilan fraksi DPRD DKI tersebut kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro.

"Saya menyerahkan berkas yang kemarin sudah saya bahas 3 nama itu, hari ini sudah diterima, ini tanda terimanya," kata Prasetyo di gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (14/9).

Ia menuturkan, dokumen usulan tiga nama Pj Gubernur yang diterima itu nantinya akan ditindaklanjuti untuk kemudian dibahas oleh Kemendagri dan diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Karena mekanismenya nanti ini akan semuanya diverifikasi dahulu persyaratan formilnya, administrasinya lalu nanti akan dibawakan Bapak Mendagri diusulkan ke Presiden," terangnya.

Baca Juga:

Sampaikan Usulan 3 Nama Calon Pj Gubernur, Ketua DPRD DKI Beberkan Alasannya

Maka dari itu, politikus PDI Perjuangan ini menuturkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Kemendagri dan nanti dipilih oleh Jokowi. Pekerjaan sebagai legislator Kebon Sirih untuk membantu Kemendagri sudah selesai.

"Nah dimekanisme yang ada nanti Bapak Presiden memimpin langsung pembahasan bersama lembaga atau kementerian terkait untuk diputuskan, karena kewenangnya ada di Presiden," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

DPRD Resmi Umumkan Pemberhentian Anies dan Riza sebagai Gubernur-Wakil Gubernur

#Kemendagri #DPRD DKI Jakarta #Gubernur DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Dukung Program Prabowo, Pemprov DKI Gratiskan BPHTB & PBG demi Wujudkan 3 Juta Rumah
Bank Jakarta turut menyambut baik dan mendukung penuh program pemenuhan hunian yang diakselerasi oleh Pemprov DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Dukung Program Prabowo, Pemprov DKI Gratiskan BPHTB & PBG demi Wujudkan 3 Juta Rumah
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Gubernur Pramono Targetkan MRT Tersambung ke Tangerang Banten dalam 5 Tahun
Jakarta masuk daftar kota dengan transportasi publik terbaik, Pramono geber pembangunan MRT.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
Gubernur Pramono Targetkan MRT Tersambung ke Tangerang Banten dalam 5 Tahun
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Mendagri juga meminta pemda untuk mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Bagikan