Zulfikar Sy
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta telah mempunyai tiga nama sebagai calon Pejabat (Pj) Gubernur menggantikan Anies Baswedan yang lengser pada 16 Oktober 2022 mendatang.
Tiga nama tersebut, yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar.
Tiga nama tersebut hari ini dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Adapun nantinya akan ada 6 calon pengganti Anies, tiga dari DPRD dan lainnya dari jajaran Menteri Tito Karnavian.
Baca Juga:
Alasan PSI Jagokan Heru Budi Hartono Gantikan Anies Baswedan
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berpesan, calon Pj Gubernur nantinya yang terpilih harus menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang diwarisi Anies Baswedan.
Untuk itu, seorang Pj Gubernur DKI mesti mengerti berbagai permasalahan dan dinamika ibu kota.
"Menjadi seorang calon Pj Gubernur itu kan enggak sembarangan orang mendapatkan kesempatan, karena dia juga harus mengerti bagaimana penganggaran, menginstruksi pekerjaan, dan sebagainya," ujarnya.
Menurut dia, permasalahan utama dari segi infrastruktur, yakni mengenai pembangunan trotoar. Anies dinilai hanya mempercantik trotoar di pusat, tetapi mengabaikan yang di pinggiran kota.
Hal tersebut dianggap tak adil mengingat Jakarta memiliki 5 wilayah kota dan 1 kabupaten.
"Kedua masalah banjir, karena yang dia (Anies) ngomong akan bereskan dari hulu dan hilir ada terobosan namanya sumur resapan, enggak ada gunanya juga. Yang harus dibenerin itu kali-kali yang dimakan oleh oknum masyarakat," ucap dia.
Baca Juga:
DPRD DKI Bakal Hapus TGUPP Jakarta Usai Anies Lengser
Ketiga terkait badan perencanaan pembangunan daerah. DKI Jakarta memiliki anggaran yang sangat besar namun perencanaan pembangunan dianggap tidak mumpuni.
Pemprov DKI disebut kerap mementingkan pembangunan yang tidak urgen, tetapi mengabaikan hal penting lainnya.
Selanjutnya, Prasetyo buka suara mengenai rencana Anies yang ingin menjual saham Pemprov DKI di perusahaan minuman alkohol PT Delta Djakarta. Rencana itu dianggap tak logis lantaran Pemprov DKI selalu memperoleh keuntungan dari PT Delta Djakarta.
"Kalau memang mau dijual, semua minuman keras yang ada di Jakarta harus setop semua. Ini perusahaan sehat dijual. Jangan sembarangan juga teman-teman pemain saham ini mengoyak-ngoyak, itu seakan-akan karena janji Gubernur di dalam Pilkada," ungkapnya. (Asp)
Baca Juga:
Anies Tetap Bisa Tentukan Kebijakan Sampai Akhir Masa Jabatan
