Alasan PSI Jagokan Heru Budi Hartono Gantikan Anies Baswedan

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menyepakati tiga nama untuk diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri pengganti Anies Baswedan. Tiga nama tersebut Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar Baharuddin.

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menjagokan Kepala Sekretariat Presiden (KSP) Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan.

Baca Juga:

Sampaikan Usulan 3 Nama Calon Pj Gubernur, Ketua DPRD DKI Beberkan Alasannya

"Sebagai bentuk keseriusan dan kepedulian penuh kami terhadap Provinsi DKI Jakarta. Kami mendukung penuh Heru Budi Hartono sebagai calon Pj Gubernur yang diusulkan dari Fraksi PSI," kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar di Jakarta, Rabu (14/9).

Michael menjelaskan secara rinci mengapa fraksinya menjagokan Heru Budi Hartono yang saat ini menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

Pertama, memiliki banyak pengalaman di DKI Jakarta, pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

"Pak Heru sangat memahami seluk beluk problema DKI Jakarta, mampu mengelola anggaran agar tepat sasaran," tegasnya.

Alasan kedua, selama ini Jakarta kesulitan memenuhi target RPJMD, karena lemahnya sinergitas Jakarta dengan Pemerintah Pusat.

Michael yakin dengan latar belakang jabatannya sebagai Kepala Sekretariat Presiden, Heru adalah pilihan paling tepat yang dapat mengoptimalkan sinergi Pusat dan Jakarta.

"Pak Heru orang yang sangat dan paling dipercaya Presiden Jokowi bahkan sejak Pak Jokowi di Jakarta. Sebagai Kasetpres, Pak Heru tahu seluruh jadwal kegiatan Presiden, paham prioritas Presiden, dan hafal betul visi dan pemikiran Presiden," ungkap Michael.

Heru diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya dan jaringan Pemerintah Pusat untuk pembangunan Jakarta. Menurut PSI Jakarta, ini adalah kesempatan unik dalam sejarah di mana Presiden dan Gubernur Jakarta benar-benar dapat selaras.

"Pj Gubernur akan menjabat lebih dari dua tahun dan bertanggung jawab menyusun dan mengeksekusi tiga tahun masa APBD yaitu 2023, 2024, dan 2025, yang totalnya akan mendekati 300 Triliun Rupiah," katanya.

Tanggung jawab besar ini, kata ia, adalah momentum, supaya prioritas kerja Pusat dan struktur pemerintahan Jakarta benar-benar sinergis. Visi Pj Gubernur Jakarta adalah visi Presiden, sepenuhnya harus dan akan selaras satu sama lain,” terang Michael.

Alasan ketiga adalah konteks transisi Jakarta yang tidak lama lagi akan kehilangan status Ibu Kota Negara (IKN). Sebagai Pj Gubernur yang dekat dengan Pusat, Heru diyakini akan mampu melobi dan meyakinkan Pemerintah Pusat agar kebutuhan transisi Jakarta tersebut berjalan mulus dan tidak merugikan Jakarta.

"Tugas terbesar Pj Gubernur adalah mempersiapkan transisi Jakarta saat tidak lagi menjadi Ibukota. Jangan sampai Jakarta kemudian dilupakan dan dianaktirikan Pemerintah Pusat. Arah pembangunan Jakarta pasca pemindahan ibukota harus disusun dari sekarang," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Keputusan Final Pj Gubernur DKI Jakarta Ada di Tangan Jokowi