Zulfikar Sy
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta kompak menolak pembangunan sekolah asrama untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 74 sebesar Rp106 miliar.
Wakil Ketua DPRD Mohammad Taufik mengatakan, anggota dewan ingin dinas pendidikan memberikan konsep yang jelas. Ia menyebut, DPRD mendukung adanya pembangunan SMK asalkan memiliki kajian mendalam.
Baca Juga:
DPRD DKI Kaget Sekolah Pariwisata Anggarkan Laboratorium Fisika dan Kimia
"Dari sekarang membuat sesuatu itu harus terencana, jangan (instan). Saran saya setahun ini siapin konsepnya, mulai dari kurikulumnya, kalau sudah bener nanti 2021 mau dibikin satu wilayah satu, kami dorong," kata dia di DPRD DKI Jakarta, Senin (9/12).
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi juga meminta Disdik DKI untuk meyakini DPRD baik dari segi rencana, baik dari segi kurikulum, dan lainnya terkait urgensi pembangunan boarding school.
"Saya minta tolong itu dikaji dulu. Kita punya duit banyak, tapi kalau cuma pasang sarana sana-sini itu (enggak bisa)," tutur Pras.
Anggota Badan Anggaran Lukmanul Hakim juga menyuarakan penolakan agar sekolah asrama belum dianggarkan tahun ini.
Ia menyarankan bahwa rencana harus dimatangkan supaya lulusan SMK bisa berkualitas.
"Bagaimana mengatasi bukan menjadi pengangguran lagi, tetapi bagaimana bisa menjadi pekerja yang dubutuhkan. Saya setuju dengan pimpinan Taufik, tentu kepala dinas perlu dikaji pak, jangan bentuk boarding school terus pak," kata dia.
Baca Juga:
Sempat Nolak, DPRD Dorong Pemkab Kepulauan Seribu Anggarkan Kapal Jenazah
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Saefullah Hidayat menuturkan, lembaganya akan segera menyusun kajian pembangunan sebelum tahun 2021 termasuk kurikulum yang akan digunakan.
"Kami akan susun untuk pengadaan di tahun 2021 bulan Februari-Maret. Saya pikir masih ada satu tahun ke depan untuk memastikan kembali kurikulum, kemudian peralatan dan alat-alat praktek untuk siswa siswi SMK 74," kata Saefullah
Rencananya kata dia, SMK 74 akan mulai beroperasi pada Juli 2021, di mana pembangunan boarding school tersebut diharapkan selesai pada 20 desember 2020. (Knu)
Baca Juga:
Komisi E DPRD DKI Anggap Aneh, Anggaran Pos Satpam Lebih Besar dari Rehab Sekolah
