DPRD DKI Sahkan Perda APBD 2019


Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menggelar sidang rapat paripurna laporan Badan Anggaran DPRD DKI Hasil Pembahasan Terhadap Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Anggaran 2019 dan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD (P2APBD) 2019.
Namun dalam rapat kali ini, sebanyak 4 fraksi DPRD walkout saat agenda tersebut di antaranya Golkar, NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Baca Juga
Alasan keempat fraksi itu keluar ruang sidang, karena menolak laporan P2APBD Pemprov DKI. Mereka menilai eksekutif tidak transparan dalam menyampaikan data laporan pengeluaran APBD 2019.
"Mewakili pimpinan perempuan dan termuda saya menolak P2APBD karena tidak ada transparansi. Kita percuma reses sudah tiga kali kalau itu tidak ditindaklanjuti," ujar Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Zita Anjani dalam rapat di ruang paripurna gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (7/9).

Politikus PAN ini menilai bahwa Pemprov tidak menindaklanjuti aspirasi warga melalui catatan reses yang dilakukan anggota DPRD selama tiga kali dalam setahun.
"Kita di sini bukan cuma kunker, mohon Saudara Gubernur hargai kami. Kami mempertanyakan hasil reses kami," paparnya.
Meskipun wakil rakyat DKI beramai-ramai keluar rapat, DPRD tetap mengesahkan laporan P2APBD tahun anggaran 2019.
Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi menuturan rapat pripurna tersebut dihadiri oleh 50 orang anggota DPRD. Kata dia, jumlah tersebut sudah kuorum sehingga P2APBD dapat disahkan.
Baca Juga
"Paripurna 50 orang. Secara keputusan ini sah ya. Saya ingin menanyakan apakah raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2019 untuk ditetapkan jadui peraturan daerah dapat disetujui?," ujar Prasetyo. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
