DPRD DKI Nilai Pemprov DKI Transparan soal Pembagian Bansos COVID-19

MerahPutih.com - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengklaim, bahwa pendistribusian bantuan sembako bagi warga miskin oleh Pemprov DKI selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilai sudah cukup transparan.

Dengan begitu, ia meminta agat warga terdampak PSBB akibat corona untuk bersabar karena Pemda DKI telah menyediakan formulir pendaftaran melalui RT atau RW.

Baca Juga

BPTJ Pastikan Angkutan Jabodetabek tak ada yang Setop Beroperasi Selama PSBB

"Saya harap, masyarakat bersabar karena kita yakin pemerintah sudah melakukan yang terbaik," kata Mujiyono di Jakarta, Selasa (14/4).

Mujiyono berpendapat, Pemprov DKI memang sengaja tak mempublis data warga yang menerima sembako karena dikhawatirkan terjadi masalah, karena ditakutkan ada kecemburuan soal bila ada warga yang tak diberi.

"Mungkin datanya sengaja tidak dibuka agar tidak terjadi kericuhan," ujar Mujiyono.

Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani menuturkan, Dewan Parlemen Kebon Sirih akan melakukan pengawasan ketat pendistribusian bantuan Pemprov DKI bagi warga miskin dan rentan miskin tersebut

Lanjut Zita, tujuannya agar bantuan yang diberikan secara transparan dan tepat sasaran.

Baca Juga

DPRD DKI Perketat Pengawasan Bansos ke Warga Miskin

Adapun data Pemprov DKI akan menyalurkan Bansos kepada 1,2 juta kepala keluarga (KK) di ibu kota. Bantuan yang diberikan berupa Beras 5 kilogram, Sarden/Kornet 350 gram, Snack 300 gram, Minyak Goreng 0,9 liter-1,0 liter, Sabun Mandi 190 gram, dan Masker Kain 2 pics.

"Saya pastikan pengawasan dari kami DPRD ketat dalam hal ini, karena ini adalan hak warga. Kami terus memantau proses pembagiannya karena khawatir itu tidak sampai ke tangan yang berhak menerimanya," jelasnya. (Asp)