DPRD DKI Perketat Pengawasan Bansos ke Warga Miskin

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 14 April 2020
DPRD DKI Perketat Pengawasan Bansos ke Warga Miskin

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menyatakan akan melakukan pengawasan ketat pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) Pemprov DKI bagi warga miskin dan rentan miskin selama selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat corona.

Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani mengatakan tujuan pengawasan itu agar bantuan diberikan secara transparan dan tepat sasaran. Adapun, data Pemprov DKI akan menyalurkan Bansos kepada 1,2 juta kepala keluarga (KK) di ibu kota.

Baca Juga

Ini Harapan Anies atas Penerapan PSBB Wilayah Jabar-Banten yang Berbatasan dengan Jakarta

Bantuan yang diberikan berupa Beras 5 kilogram, Sarden/Kornet 350 gram, Snack 300 gram, Minyak Goreng 0,9 liter-1,0 liter, Sabun Mandi 190 gram, dan Masker Kain 2 pics.

"Saya pastikan pengawasan dari kami DPRD ketat dalam hal ini, karena ini adalan hak warga. Kami terus memantau proses pembagiannya karena khawatir itu tidak sampai ke tangan yang berhak menerimanya," kata Zita di Jakarta Selada (14/4).

Soal sikap dalam pemilihan Wagub DKI, PAN masih tunggu instruksi DPP
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani (MP/Asropih)

Menurut dia, oengawasan ketat perlu dilakukan mengingat masih banyak warga yang membutuhkan belum mengetahui informasi adanya program Bansos dari Pemprov DKI. Padahal, sejauh ini sudah banyak warga yang terdampak secara ekonomi sejak Jakarta di landa pandemi virus korona.

"Kemarin banyak pesan yang masuk ke Saya, mempertanyakan kebenaran dari bantuan sosial ini, bahkan tidak sedikit pihak RT sebagai penanggung jawab di lingkungannya yang belum tahu terkait informasinya,” ucapnya.

Baca Juga

Tak Mau Dicap 'Omdo', Jokowi Ultimatum Menteri Cairkan Semua Bansos Pekan Ini

Zita berharap bantuan ke 1,2 juta KK ditahap awal yang sudah mulai dari 9 sampai 18 April nanti mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama beberapa waktu ke depan selama PSBB berlangsung.

"Jangan sampai pemerintah memberi bantuan yang tidak cukup untuk kebutuhan warga selama PSBB, kasihan raykat. Jangan sampai telat, kalau telat di tahap pertama, pasti tahap kedua juga molor. Kasihan warga belum mendapat bantuan," tutup dia. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan