DPRD DKI Perketat Pengawasan Bansos ke Warga Miskin

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 14 April 2020
DPRD DKI Perketat Pengawasan Bansos ke Warga Miskin

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menyatakan akan melakukan pengawasan ketat pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) Pemprov DKI bagi warga miskin dan rentan miskin selama selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat corona.

Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani mengatakan tujuan pengawasan itu agar bantuan diberikan secara transparan dan tepat sasaran. Adapun, data Pemprov DKI akan menyalurkan Bansos kepada 1,2 juta kepala keluarga (KK) di ibu kota.

Baca Juga

Ini Harapan Anies atas Penerapan PSBB Wilayah Jabar-Banten yang Berbatasan dengan Jakarta

Bantuan yang diberikan berupa Beras 5 kilogram, Sarden/Kornet 350 gram, Snack 300 gram, Minyak Goreng 0,9 liter-1,0 liter, Sabun Mandi 190 gram, dan Masker Kain 2 pics.

"Saya pastikan pengawasan dari kami DPRD ketat dalam hal ini, karena ini adalan hak warga. Kami terus memantau proses pembagiannya karena khawatir itu tidak sampai ke tangan yang berhak menerimanya," kata Zita di Jakarta Selada (14/4).

Soal sikap dalam pemilihan Wagub DKI, PAN masih tunggu instruksi DPP
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani (MP/Asropih)

Menurut dia, oengawasan ketat perlu dilakukan mengingat masih banyak warga yang membutuhkan belum mengetahui informasi adanya program Bansos dari Pemprov DKI. Padahal, sejauh ini sudah banyak warga yang terdampak secara ekonomi sejak Jakarta di landa pandemi virus korona.

"Kemarin banyak pesan yang masuk ke Saya, mempertanyakan kebenaran dari bantuan sosial ini, bahkan tidak sedikit pihak RT sebagai penanggung jawab di lingkungannya yang belum tahu terkait informasinya,” ucapnya.

Baca Juga

Tak Mau Dicap 'Omdo', Jokowi Ultimatum Menteri Cairkan Semua Bansos Pekan Ini

Zita berharap bantuan ke 1,2 juta KK ditahap awal yang sudah mulai dari 9 sampai 18 April nanti mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama beberapa waktu ke depan selama PSBB berlangsung.

"Jangan sampai pemerintah memberi bantuan yang tidak cukup untuk kebutuhan warga selama PSBB, kasihan raykat. Jangan sampai telat, kalau telat di tahap pertama, pasti tahap kedua juga molor. Kasihan warga belum mendapat bantuan," tutup dia. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
BK Award 2025 DPRD DKI Jakarta digelar sebagai ajang apresiasi kinerja sekaligus penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 14 Desember 2025
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Bagikan