DPRD DKI Perketat Pengawasan Bansos ke Warga Miskin


Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani (MP/Asropih)
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menyatakan akan melakukan pengawasan ketat pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) Pemprov DKI bagi warga miskin dan rentan miskin selama selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat corona.
Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani mengatakan tujuan pengawasan itu agar bantuan diberikan secara transparan dan tepat sasaran. Adapun, data Pemprov DKI akan menyalurkan Bansos kepada 1,2 juta kepala keluarga (KK) di ibu kota.
Baca Juga
Ini Harapan Anies atas Penerapan PSBB Wilayah Jabar-Banten yang Berbatasan dengan Jakarta
Bantuan yang diberikan berupa Beras 5 kilogram, Sarden/Kornet 350 gram, Snack 300 gram, Minyak Goreng 0,9 liter-1,0 liter, Sabun Mandi 190 gram, dan Masker Kain 2 pics.
"Saya pastikan pengawasan dari kami DPRD ketat dalam hal ini, karena ini adalan hak warga. Kami terus memantau proses pembagiannya karena khawatir itu tidak sampai ke tangan yang berhak menerimanya," kata Zita di Jakarta Selada (14/4).

Menurut dia, oengawasan ketat perlu dilakukan mengingat masih banyak warga yang membutuhkan belum mengetahui informasi adanya program Bansos dari Pemprov DKI. Padahal, sejauh ini sudah banyak warga yang terdampak secara ekonomi sejak Jakarta di landa pandemi virus korona.
"Kemarin banyak pesan yang masuk ke Saya, mempertanyakan kebenaran dari bantuan sosial ini, bahkan tidak sedikit pihak RT sebagai penanggung jawab di lingkungannya yang belum tahu terkait informasinya,” ucapnya.
Baca Juga
Tak Mau Dicap 'Omdo', Jokowi Ultimatum Menteri Cairkan Semua Bansos Pekan Ini
Zita berharap bantuan ke 1,2 juta KK ditahap awal yang sudah mulai dari 9 sampai 18 April nanti mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama beberapa waktu ke depan selama PSBB berlangsung.
"Jangan sampai pemerintah memberi bantuan yang tidak cukup untuk kebutuhan warga selama PSBB, kasihan raykat. Jangan sampai telat, kalau telat di tahap pertama, pasti tahap kedua juga molor. Kasihan warga belum mendapat bantuan," tutup dia. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
