DPRD DKI dan Anies Tanda Tangan MoU KUA-PPAS Rp87,95 Triliun

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 28 November 2019
DPRD DKI dan Anies Tanda Tangan MoU KUA-PPAS Rp87,95 Triliun

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pimpinan DPRD DKI bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan menggelar penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2020, Kamis (28/11)

Keputusan itu disampaikan Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Prasetyo Edi Marsudi usai rapat pimpinan gabungan (rapimgab) penelitian akhir rancangan KUA-PPAS APBD 2020 bersama Pemprov DKI Jakarta.

Baca Juga

Anak Buah Tito tak Berani Asal Tegur Anies Lalai Susun KUA-PPAS 2020

Adapun DPRD dan Pemprov DKI telah menyepakati usulan KUA-PPAS tahun anggaran APBD 2020 sebesar Rp87.956.148.476.363 atau Rp87,95 triliun.

"Setelah rapimgab, kita akan melakukan penandatangan MoU KUA-PPAS APBD DKI tahun anggaran 2020 oleh lima pimpinan dewan dan Gubernur, dilanjutkan pada hari Kamis 28 November 2019 pukul 10.00 WIB," ujar Prasetyo di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (27/11)

DPRD DKI Jakarta
DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih

Sedangkan, Wakil Ketua Bamus DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi menerangkan setidaknya keputusan waktu tersebut akan memberikan ruang bagi SKPD untuk menginput dan mengkoreksi setiap nomenklatur pagu anggaran yang telah disetujui legislator melalui e-Budgeting yang akan diselaraskan bersama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI.

Baca Juga

DPRD Desak Pemprov DKI Evaluasi KUA-PPAS yang Defisit Rp 10 Triliun

"Jadi nanti angka matang disetujuin oleh Gubernur bersama DPRD, jadi sudah sepakat itu. Besok sudah fix, bahkan mulai hari ini sudah tidak akan ada perubahan lagi," ungkapnya.

Suhaimi menuturkan, setelah MoU pihak legislatif dan eksekutif akan membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD 2020 mulai senin pekan depan.

Suhaimi memastikan proses pembahasan APBD 2020 akan berjalan sesuai kesepakatan yang disetujui bersama TAPD, yakni 11 Desember 2019 beragendakan sidang paripurna pengesahan Raperda DKI 2020 bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca Juga

Defisit Rp10 Triliun, KUA-PPAS Dikembalikan ke Komisi untuk Dipangkas

"Pembahasan yang sudah kita lewati akan berjalan sesuai kesepakatan di Bamus, yang berubah hanya agenda MoU (KUA-PPAS APBD 2020) besok kamis," tutupnya. (Asp)

#Prasetyo Edi Marsudi #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Bagikan