DPRD Desak Pemprov DKI Evaluasi KUA-PPAS yang Defisit Rp 10 Triliun

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 22 November 2019
DPRD Desak Pemprov DKI Evaluasi KUA-PPAS yang Defisit Rp 10 Triliun

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar), M. Taufik. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar), M. Taufik mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali mengevaluasi anggaran Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.

Sebab, rancangan anggaran KUA-PPAS 2020 mengalami defisit hingga Rp 10 triliun setelah dibahas di komisi-komisi DPRD DKI. Postur pendapatan dan belanja Pemprov DKI di 2020 diproyeksi sebesar Rp 97 triliun. Namun, anggaran yang dimiliki Pemprov hanya sebesar Rp 87 triliun.

Baca Juga

Defisit Rp10 Triliun, PSI Desak Anies Tegas Pangkas Anggaran

Karena itu, Taufik menyatakan akan kembali merasionalisasi postur KUA-PPAS anggaran 2020 di rapat Banggar yang rencananya akan dimulai pekan depan.

“Yang penting kita KUA-PPAS dulu, karena KUA-PPAS DKI itu sudah hampir satuan tiga, maksudnya satuan tiga seperti misalkan bangun renovasi sekolah sudah detail.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik. (Foto: MP/Ponco)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik. (Foto: MP/Ponco)

Sedangkan, pengesahan APBD sebelum akhir Desember selesai, Kemendagri minta 30 November itu kenapa? supaya mereka waktu sampai tanggal maksimal 15 Desember bisa evaluasi di seluruh Indonesia, dan hasil evaluasi dari Kemendagri itu dikembalikan ke DPRD dan diparipurnakan," ungkap Taufik.

Baca Juga

Pekan Depan DPRD DKI Pangkas Defisit APBD Rp10 Triliun

Menanggapi permintaan itu, Ketua TAPD Provinsi DKI Jakarta Saefullah akan memperhatikan masukan-masukan dari legislator perihal efisiensi proyeksi KUA-PPAS 2020 untuk kembali disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

“Karena pada akhirnya kembali ke kemampuan keuangan, program boleh banyak dan angan-angan boleh banyak, rencana boleh banyak. Tapi pada akhirnya, kata kuncinya kemampuan rencana penerimaan keuangan di 2020," tutup Saefullah. (Asp).

Baca Juga

RAPBD DKI Defisit Rp 10 Triliun, Sekda Usul Pengurangan Anggaran

#Politikus Partai Gerindra M Taufik #APBD DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Perubahan APBD DKI 2026 Disepakati Rp79,56 Triliun, Layanan Dasar Tetap Dijaga
DPRD DKI dan TAPD menyepakati Perubahan APBD 2026 sebesar Rp 79,56 triliun. Layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bansos tetap dijaga.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Perubahan APBD DKI 2026 Disepakati Rp79,56 Triliun, Layanan Dasar Tetap Dijaga
Indonesia
Pramono: Pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas Dimulai Paling Lambat Januari 2027
Gubernur DKI Pramono Anung menargetkan pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas dimulai Januari 2027 dan rampung pada Agustus 2028.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Pramono: Pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas Dimulai Paling Lambat Januari 2027
Indonesia
Pertama Kali Digelar Tanpa APBD, JITEX 2026 Targetkan Transaksi Rp 16 Triliun
JITEX 2026 akan berlangsung pada 16–19 September 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran.
Yusuf Abdillah - Selasa, 01 September 2026
Pertama Kali Digelar Tanpa APBD, JITEX 2026 Targetkan Transaksi Rp 16 Triliun
Indonesia
Pengurangan Dana Bagi Hasil untuk Jakarta Berlanjut hingga 2027
Pemprov DKI dan DPRD Jakarta tetap optimistis hal tersebut tak mengganggu layanan kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 19 Mei 2026
Pengurangan Dana Bagi Hasil untuk Jakarta Berlanjut hingga 2027
Indonesia
Gratiskan 103 Sekolah Swasta, Jakarta Ambil Duit APBD Rp 253 Miliar
Program ini mencakup jenjang SD, SMP, SMA/SMK, hingga SLB yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta.
Wisnu Cipto - Senin, 27 April 2026
Gratiskan 103 Sekolah Swasta, Jakarta Ambil Duit APBD Rp 253 Miliar
Indonesia
Ruang Terbuka Hijau Jakarta Baru 5,6 Persen di 2025, Pemprov Kejar Target 30 Persen pada 2045
Pemprov DKI Jakarta mencatat RTH baru 5,6 persen pada 2025. Target 30 persen pada 2045, pemerintah siapkan berbagai strategi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Ruang Terbuka Hijau Jakarta Baru 5,6 Persen di 2025, Pemprov Kejar Target 30 Persen pada 2045
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Target Sekolah Swasta Gratis DKI 2026 Turun Jadi 100 Sekolah
Pemprov DKI Jakarta menurunkan target sekolah gratis 2026 menjadi 100 sekolah. APBD DKI 2026 turun menjadi Rp 81,3 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Target Sekolah Swasta Gratis DKI 2026 Turun Jadi 100 Sekolah
Indonesia
Pemprov DKI Kucurkan Subsidi Rp 6,4 Triliun untuk Urusan Transportasi, Perut Sampai Pengelolaan Air Limbah
Dana jumbo ini dialokasikan khusus untuk subsidi transportasi, pangan, hingga pengelolaan air demi menjaga stabilitas ekonomi warga ibu kota
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Pemprov DKI Kucurkan Subsidi Rp 6,4 Triliun untuk Urusan Transportasi, Perut Sampai Pengelolaan Air Limbah
Indonesia
Pemprov DKI Alokasikan Triliunan Rupiah untuk Transportasi dan Pendidikan di APBD 2026
APBD DKI Jakarta 2026 resmi diundangkan. Anggaran dialokasikan untuk infrastruktur, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial warga.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 27 Desember 2025
Pemprov DKI Alokasikan Triliunan Rupiah untuk Transportasi dan Pendidikan di APBD 2026
Indonesia
APBD Jakarta 2026 Rp 81,32 Triliun, Masih Fokus Masalah Banjir hingga Kemacetan
APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp 81,32 triliun, turun Rp 10,54 triliun akibat penurunan dana transfer dari pusat.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 27 Desember 2025
APBD Jakarta 2026 Rp 81,32 Triliun, Masih Fokus Masalah Banjir hingga Kemacetan
Bagikan