DPRD Desak Pemprov DKI Evaluasi KUA-PPAS yang Defisit Rp 10 Triliun


Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar), M. Taufik. Foto: MP/Asropih
MerahPutih.com - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar), M. Taufik mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali mengevaluasi anggaran Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.
Sebab, rancangan anggaran KUA-PPAS 2020 mengalami defisit hingga Rp 10 triliun setelah dibahas di komisi-komisi DPRD DKI. Postur pendapatan dan belanja Pemprov DKI di 2020 diproyeksi sebesar Rp 97 triliun. Namun, anggaran yang dimiliki Pemprov hanya sebesar Rp 87 triliun.
Baca Juga
Defisit Rp10 Triliun, PSI Desak Anies Tegas Pangkas Anggaran
Karena itu, Taufik menyatakan akan kembali merasionalisasi postur KUA-PPAS anggaran 2020 di rapat Banggar yang rencananya akan dimulai pekan depan.
“Yang penting kita KUA-PPAS dulu, karena KUA-PPAS DKI itu sudah hampir satuan tiga, maksudnya satuan tiga seperti misalkan bangun renovasi sekolah sudah detail.

Sedangkan, pengesahan APBD sebelum akhir Desember selesai, Kemendagri minta 30 November itu kenapa? supaya mereka waktu sampai tanggal maksimal 15 Desember bisa evaluasi di seluruh Indonesia, dan hasil evaluasi dari Kemendagri itu dikembalikan ke DPRD dan diparipurnakan," ungkap Taufik.
Baca Juga
Menanggapi permintaan itu, Ketua TAPD Provinsi DKI Jakarta Saefullah akan memperhatikan masukan-masukan dari legislator perihal efisiensi proyeksi KUA-PPAS 2020 untuk kembali disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
“Karena pada akhirnya kembali ke kemampuan keuangan, program boleh banyak dan angan-angan boleh banyak, rencana boleh banyak. Tapi pada akhirnya, kata kuncinya kemampuan rencana penerimaan keuangan di 2020," tutup Saefullah. (Asp).
Baca Juga
RAPBD DKI Defisit Rp 10 Triliun, Sekda Usul Pengurangan Anggaran
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

DPRD bersama Pemprov DKI Sepakati APBD 2026 Sebesar Rp 95 Triliun

Sah! APBD DKI Jakarta Meroket Jadi Rp 95,351 Triliun, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Bakal Jadi Prioritas Utama?

Gubernur Pramono Pastikan Pembangunan Taman Bendera Pusaka Tak Pakai APBD DKI

PSI DKI Bongkar Anggaran Proyektor Rp 50 Juta Dianggarkan Rp 214 Juta

PSI Jakarta Kritik Penambahan BTT APBD P 2025 Senilai Rp 2,89 Triliun

Wagub Rano Ajukan Rancangan APBD Perubahan 2025 Sebesar Rp 91,86 triliun

Pramono Buka Kartu, Tiap Penumpang Transjabodetabek 'Makan' Subsidi APBD Rp 11.500

Stafsus Gubernur Promono Bilang Dedi Mulyadi Salah Hitung APBD Jakarta Bisa Gaji Per KK Rp 10 Juta

Pemprov DKI Efisiensi Anggaran Rp 1,548 Triliun pada Program Pram-Rano
