Pekan Depan DPRD DKI Pangkas Defisit APBD Rp10 Triliun

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 21 November 2019
Pekan Depan DPRD DKI Pangkas Defisit APBD Rp10 Triliun

Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - DPRD DKI Jakarta Bakal menggelar rapat badan anggaran (Banggar) pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementra (KUA-PPAS) tahun 2020 pekan depan.

"Minggu depan Senin atau Selasa Banggar untuk menetapkan KUA-PPAS," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik di gedung DPRD DKI lantai 3, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).

Baca Juga:

William PSI Terancam Dipecat

Rapat digelar untuk memangkas anggaran KUA-PPAS yang mengalami defisit sebesar Rp 10 triliun. Karenanya setelah pembahasan dengan komisi DPRD anggaran rancangan KUA-PPAS menyentuh angka Rp 97 triliun, padahal kemampuan anggaran 2020 hanya mencapai Rp 87,1 triliun.

"Ya harus ada rasionalisai. Ini kan, kelebihan nih harus di kurangi. Gitu," papar Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu.

Taufik bersama anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra (MP/Asropih)

Taufik pun menyangkal, bila anggotanya tak maksimal menyisir atau membahas rancangan KUA-PPAS kemarin sebagai dasar APBD DKI hingga defisit puluhan triliun.

"Kita potong lagi, duitnya cuma ada 87 triliun. Ayo beresini, temen-teman DPRD mau beresin jadi 87 triliun," papar dia.

Baca Juga:

Dilaporkan ke Badan Kehormatan, William PSI Siap Pertaruhkan Jabatannya

Defisit sebanyak Rp 10 triliun itu, Taufik pun berharap nantinya anggota dewan mampu menyisir usulan anggaran belanja mana saja yang akan diprioritaskan, dan yang akan dihapus.

"Ada pengurangan ada penghapusan di sektor sektor yang enggak terlalu penting yang bisa dikerjain nanti. Misalnya gini renovasi kantor kelurahan yang berstandar, kita tanya masih bisa dipakai enggak, kalau bisa ya sudah ditunda tahun depan," tutupnya. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Anggaran DPR #Taufik Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Putusan MK Soal Alokasi Dana MBG Berikan Kepastian Tata Kelola Anggaran Negara
MBG dinyatakan bukan komponen utama penyelenggaraan pendidikan, sehingga tidak boleh lagi dihitung ke dalam komponen wajib mandatory spending pendidikan minimal 20 persen dari APBN.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 Agustus 2026
Putusan MK Soal Alokasi Dana MBG Berikan Kepastian Tata Kelola Anggaran Negara
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Bagikan