Defisit Rp10 Triliun, PSI Desak Anies Tegas Pangkas Anggaran

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 22 November 2019
  Defisit Rp10 Triliun, PSI Desak Anies Tegas Pangkas Anggaran

Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari PSI Idris Ahmad (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk segera melakukan pemangkasan rancangan anggaran KUA-PPAS 2020 yang mengalami defisit sebesar Rp10 triliun.

Diketahui setelah pembahasan di komisi-komisi DPRD rancangan anggara KUA-PPAS sebagai dasar APBD menyetuh angka 97 triliun, tapi kemampuang anggaran yang dimiliki hanya Rp 87,1 triliun. Artinya dalam rancangan APBD mengalami defisit hingga Rp10 triliun.

Baca Juga:

Pekan Depan DPRD DKI Pangkas Defisit APBD Rp10 Triliun

Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad mengatakan Jakarta membutuhkan kepemimpinan dan ketegasan dari sosok Anies dalam memperbaiki secara komprehensif rancangan anggaran Jakarta yang ada.

PSI desak Anies segera pangkas anggaran yang tak perlu di APBD DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, Idris Ahmad (MP/Asropih)

"Dalam setiap pemotongan anggaran besar pasti ada banyak pertentangan dan kepentingan. Tidak bisa dipungkiri, ini adalah ujian besar bagi Gubernur Anies," kata Idris melalui pernyataan tertulis yang diterima merahputih.com, Kamis (21/11).

Idris meyakini masih banyak pos-pos anggaran yang bisa dipotong untuk efisiensi. Dalam anggaran tersebut, terdapat pos belanja langsung dan tidak langsung, serta pos pembiayaan.

Untuk melakukan efisiensi, kata dia, diperlukan keterbukaan dan kecermatan, apalagi mengingat batas waktu pembahasan di akhir November sudah kurang dari dua minggu.

“Konsekuensinya jelas penganggaran akan molor. Kami tidak mau penyisiran anggaran ini dilakukan secara sulap. Untuk eksekutif menyisir 10 triliun Rupiah, bisa habis berminggu-minggu,” kata Idris.

Baca Juga:

Posisi Wagub DKI Kosong Lantaran Anies Tak Punya Kekuatan Politik

PSI menilai Gubernur Anies harus berani mengeluarkan keputusan komprehensif untuk memotong 10 triliun Rupiah. Menurut Idris, pemotongan anggaran sebesar itu sudah bukan sekedar keputusan teknokratis lagi, tapi sudah menjadi keputusan dan kebijakan politis.

"Ini level pengambilan keputusan yang tidak bisa dilakukan oleh Bappeda atau Sekda, tapi harus langsung dari Gubernur. Harus segera dilakukan," tutup Idris.(Asp)

Baca Juga:

Soroti Anggaran Aneh APBD DKI Beli Bolpoin Rp124 M, PSI: Siapa yang Usul?

#PSI #APBD DKI #Anies Baswedan #APBD
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Indonesia
Sindir Gubernur Jabar soal Uang APBD di Giro Bank, Menkeu Purbaya: Pasti Nanti akan Diperiksa BPK
Purbaya sebut penempatan dana dalam bentuk giro bank justru kurang menguntungkan karena bunga yang dihasilkan lebih kecil.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Oktober 2025
Sindir Gubernur Jabar soal Uang APBD di Giro Bank, Menkeu Purbaya: Pasti Nanti akan Diperiksa BPK
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Duit Pemda Rp 14,6 Triliun Nganggur di Bank, ini Penyebabnya
Dalam mengelola anggaran, Pemprov DKI mempunyai semangat yang sama dengan Pemerintah pusat berdasarkan perencanaan yang baik, belanja yang semakin efisien dan efektif, serta pengelolaan kas yang prudent demi menjamin kesinambungan fiskal.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Duit Pemda Rp 14,6 Triliun Nganggur di Bank, ini Penyebabnya
Indonesia
Tensi Tinggi Dedi Mulyadi vs Purbaya Yudhi Sadewa Perkara Dugaan Deposito APBD Rp 4,1 Triliun
Dedi Mulyadi memastikan siap memecat pejabatnya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Tensi Tinggi Dedi Mulyadi vs Purbaya Yudhi Sadewa Perkara Dugaan Deposito APBD Rp 4,1 Triliun
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Bagikan