Defisit Rp10 Triliun, PSI Desak Anies Tegas Pangkas Anggaran

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 22 November 2019
  Defisit Rp10 Triliun, PSI Desak Anies Tegas Pangkas Anggaran

Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari PSI Idris Ahmad (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk segera melakukan pemangkasan rancangan anggaran KUA-PPAS 2020 yang mengalami defisit sebesar Rp10 triliun.

Diketahui setelah pembahasan di komisi-komisi DPRD rancangan anggara KUA-PPAS sebagai dasar APBD menyetuh angka 97 triliun, tapi kemampuang anggaran yang dimiliki hanya Rp 87,1 triliun. Artinya dalam rancangan APBD mengalami defisit hingga Rp10 triliun.

Baca Juga:

Pekan Depan DPRD DKI Pangkas Defisit APBD Rp10 Triliun

Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad mengatakan Jakarta membutuhkan kepemimpinan dan ketegasan dari sosok Anies dalam memperbaiki secara komprehensif rancangan anggaran Jakarta yang ada.

PSI desak Anies segera pangkas anggaran yang tak perlu di APBD DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, Idris Ahmad (MP/Asropih)

"Dalam setiap pemotongan anggaran besar pasti ada banyak pertentangan dan kepentingan. Tidak bisa dipungkiri, ini adalah ujian besar bagi Gubernur Anies," kata Idris melalui pernyataan tertulis yang diterima merahputih.com, Kamis (21/11).

Idris meyakini masih banyak pos-pos anggaran yang bisa dipotong untuk efisiensi. Dalam anggaran tersebut, terdapat pos belanja langsung dan tidak langsung, serta pos pembiayaan.

Untuk melakukan efisiensi, kata dia, diperlukan keterbukaan dan kecermatan, apalagi mengingat batas waktu pembahasan di akhir November sudah kurang dari dua minggu.

“Konsekuensinya jelas penganggaran akan molor. Kami tidak mau penyisiran anggaran ini dilakukan secara sulap. Untuk eksekutif menyisir 10 triliun Rupiah, bisa habis berminggu-minggu,” kata Idris.

Baca Juga:

Posisi Wagub DKI Kosong Lantaran Anies Tak Punya Kekuatan Politik

PSI menilai Gubernur Anies harus berani mengeluarkan keputusan komprehensif untuk memotong 10 triliun Rupiah. Menurut Idris, pemotongan anggaran sebesar itu sudah bukan sekedar keputusan teknokratis lagi, tapi sudah menjadi keputusan dan kebijakan politis.

"Ini level pengambilan keputusan yang tidak bisa dilakukan oleh Bappeda atau Sekda, tapi harus langsung dari Gubernur. Harus segera dilakukan," tutup Idris.(Asp)

Baca Juga:

Soroti Anggaran Aneh APBD DKI Beli Bolpoin Rp124 M, PSI: Siapa yang Usul?

#PSI #APBD DKI #Anies Baswedan #APBD
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
KAHMI Jaksel menyebutkan, bahwa kader PSI salah alamat jika sebut PAM Jaya menabrak aturan soal IPO.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
Indonesia
Ribuan Ojol hingga Anies Antarkan Jenazah Affan Kurniawan yang Dilindas Mobil Rantis Brimob ke Liang Lahat
Adapula sejumlah direksi dari Gojek ikut mengantarkan pemakaman korban.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Agustus 2025
Ribuan Ojol hingga Anies Antarkan Jenazah Affan Kurniawan yang Dilindas Mobil Rantis Brimob ke Liang Lahat
Indonesia
PSI Tolak Rencana Sistem Ganjil-Genap di Jalan TB Simatupang, Dinilai Bukan Solusi Atasi Macet
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau, menolak rencana sistem ganjil-genap di Jalan TB Simatupang. Hal itu dinilai bukan solusi untuk mengatasi kemacetan.
Soffi Amira - Selasa, 26 Agustus 2025
PSI Tolak Rencana Sistem Ganjil-Genap di Jalan TB Simatupang, Dinilai Bukan Solusi Atasi Macet
Indonesia
Anak Jokowi Minta Wamenaker Immanuel Ebenezer Ikuti Proses Hukum
Aparat penegak hukum dinilai akan bertindak secara profesional
Angga Yudha Pratama - Jumat, 22 Agustus 2025
Anak Jokowi Minta Wamenaker Immanuel Ebenezer Ikuti Proses Hukum
Indonesia
Kaesang Ziarah ke Makam Presiden ke-3 BJ Habibie, PSI Ingin Anak Muda Berkiprah di Bidang Iptek
Presiden Habibie juga merupakan simbol sekaligus bukti kemampuan bangsa ini untuk berkiprah di bidang teknologi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Agustus 2025
Kaesang Ziarah ke Makam  Presiden ke-3 BJ Habibie, PSI Ingin Anak Muda Berkiprah di Bidang Iptek
Indonesia
Semprot Dewan PSI, Ketua Dewas PAM Jaya: Kita Mau Kerja, Bukan Cari Benar atau Salah
Ketua Dewas PAM Jaya, Pasetyo Edi Marsudi mengatakan, Francine Widjojo tak mengerti kondisi saat ini. PAM Jaya akan go public dengan status IPO.
Soffi Amira - Jumat, 22 Agustus 2025
Semprot Dewan PSI, Ketua Dewas PAM Jaya: Kita Mau Kerja, Bukan Cari Benar atau Salah
Indonesia
PSI Tolak Rencana Pramono Buka Ragunan hingga Malam Hari, Pertanyakan Kesiapan Fasilitas
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana membuka Ragunan hingga malam hari. Namun, hal itu langsung ditolak keras oleh fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
PSI Tolak Rencana Pramono Buka Ragunan hingga Malam Hari, Pertanyakan Kesiapan Fasilitas
Indonesia
Pagar Pedestrian Stasiun Cikini Sudah Ditinggikan, PSI Usul Minta Dibangun JPO
Ada alasan tertentu di balik banyaknya penumpang KRL yang melompati pagar di Stasiun Cikini.
Wisnu Cipto - Rabu, 13 Agustus 2025
Pagar Pedestrian Stasiun Cikini Sudah Ditinggikan, PSI Usul Minta Dibangun JPO
Bagikan