Posisi Wagub DKI Kosong Lantaran Anies Tak Punya Kekuatan Politik

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 21 November 2019
 Posisi Wagub DKI Kosong Lantaran Anies Tak Punya Kekuatan Politik

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kekosongan Wagub DKI Jakarta membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswersn berjalan sendiri. Hal ini tentu sangat tidak efektif dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pengamat politik Wempy Hadir menilai, faktor utama lamanya pengisian kekosongan wakil gubernur DKI Jakarta disebabkan dua hal.

Baca Juga:

Melunak, PKS Pertimbangkan Empat Figur Cawagub DKI dari Partai Gerindra

Pertama lemahnya kekuatan politik Gubernur Anis Baswedan.

"Kita ketahui bahwa Anis bukanlah kader partai politik. Dengan demikian dia tidak mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan partai politik. Sebaliknya partai politik juga enggan berjuang sekuat tenaga karena sikap Anies dianggap non partisan. Padahal dia didukung oleh partai politik. Jadi memang titik lemah yang pertama ada pada pak Anis sendiri," kata Wempy kepada wartawan di Jakarta (21/11).

Pengamat politik Wempy Hadir sebut Anies tak punya kekuatan politik
Pengamat politik Wempy Hadir (Foto: Dok Pribadi)

Yang kudua, lanjut Wempy adalah adanya tarik ulur kepentingan partai koalisi. Kalau kita melihat dinamika yang terjadi, kekosongan posisi wagub DKI Jakarta tidak terlepas tarik ulur kepentingan partai pengusung.

Hal ini bisa dilihat bagaimana PKS sudah sejak lama menyodorkan dua nama kepada gubernur Anis. Namun hingga saat ini kedua nama tersebut belum juga dibahas di DPRD DKI Jakarta.

Situasi tersebut diperparah lagi dengan munculnya empat nama baru yang diusulkan oleh partai Gerindra. Dengan demikian sudah ada enam nama yang diusulkan ke Gubernur Anies.

"Tinggal kita melihat apakah nama-nama yang usulkan oleh masing-masing partai akan diakomodir atau hanya mengakomodir kader dari partai yang mempunyai kekuatan politik di DPRD," terang Wempy.

Baca Juga:

Cawagub Syaikhu Geram Gerindra Ajukan Empat Nama Pengganti Sandi

Kekosongan posisi wagub DKI Jakarta diyakini Wempy bisa mengganggu jalannya pemerintahan. Dengan demikian beban kerja Anis semakin tinggi dan tidak meng-cover semua urusan.

"Anies sebaiknya segera berkoordinasi dengan semua partai politik di DPRD Jakarta agar pembahasan posisi wakil gubernur tidak berlarut," pungkas Wempy Hadir.(Knu)

Baca Juga:

Penggusuran Warga Sunter Sengaja Dipolitisasi untuk Sudutkan Anies

#Pengamat Politik #Anies Baswedan #Wakil Gubernur DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Intel Kodim Kepergok Anies Ikut Makan di Soto Mbok Giyem, TNI Klarifikasi Murni Spontan
Tiga anggota intel kodim itu mengaku sebelumnya menghadiri rapat pemantauan wilayah dan hendak makan siang di Soto Mbok Giyem. .
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Intel Kodim Kepergok Anies Ikut Makan di Soto Mbok Giyem, TNI Klarifikasi Murni Spontan
Indonesia
Kodam Diponegoro Akui 3 Pria Diajak Foto Bareng Anies Baswedan Intel Kodim
Kodam IV/Diponegoro Jawa Tengah membenarkan tiga pria TNI yang berfoto bersama Anies Baswedan merupakan anggota intel Kodim Karanganyar.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Kodam Diponegoro Akui 3 Pria Diajak Foto Bareng Anies Baswedan Intel Kodim
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
Beredar narasi di media sosial yang menyebut kehadiran Anies di lokasi bencana alam Aceh membuat beban korban hilang. Cek kebenaran informasinya!
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Wagub Rano Karno Jawab Ketidakpuasan soal UMP DKI Jakarta
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno memberi tanggapan soal ketidakpuasan kalangan tertentu soal besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026.
Frengky Aruan - Minggu, 28 Desember 2025
Wagub Rano Karno Jawab Ketidakpuasan soal UMP DKI Jakarta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Gelar Syukuran setelah Roy Suryo Dipenjara atas Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu Jokowi
Diketahui, konteks asli video yakni momen Anies tumpengan dalam peresmian jembatan jembatan gantung di Desa Cihanjuang, Pandeglang, Banten.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Gelar Syukuran setelah Roy Suryo Dipenjara atas Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Bagikan