Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Posisi Wagub DKI Kosong Lantaran Anies Tak Punya Kekuatan Politik

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 21 November 2019
 Posisi Wagub DKI Kosong Lantaran Anies Tak Punya Kekuatan Politik

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kekosongan Wagub DKI Jakarta membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswersn berjalan sendiri. Hal ini tentu sangat tidak efektif dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pengamat politik Wempy Hadir menilai, faktor utama lamanya pengisian kekosongan wakil gubernur DKI Jakarta disebabkan dua hal.

Baca Juga:

Melunak, PKS Pertimbangkan Empat Figur Cawagub DKI dari Partai Gerindra

Pertama lemahnya kekuatan politik Gubernur Anis Baswedan.

"Kita ketahui bahwa Anis bukanlah kader partai politik. Dengan demikian dia tidak mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan partai politik. Sebaliknya partai politik juga enggan berjuang sekuat tenaga karena sikap Anies dianggap non partisan. Padahal dia didukung oleh partai politik. Jadi memang titik lemah yang pertama ada pada pak Anis sendiri," kata Wempy kepada wartawan di Jakarta (21/11).

Pengamat politik Wempy Hadir sebut Anies tak punya kekuatan politik
Pengamat politik Wempy Hadir (Foto: Dok Pribadi)

Yang kudua, lanjut Wempy adalah adanya tarik ulur kepentingan partai koalisi. Kalau kita melihat dinamika yang terjadi, kekosongan posisi wagub DKI Jakarta tidak terlepas tarik ulur kepentingan partai pengusung.

Hal ini bisa dilihat bagaimana PKS sudah sejak lama menyodorkan dua nama kepada gubernur Anis. Namun hingga saat ini kedua nama tersebut belum juga dibahas di DPRD DKI Jakarta.

Situasi tersebut diperparah lagi dengan munculnya empat nama baru yang diusulkan oleh partai Gerindra. Dengan demikian sudah ada enam nama yang diusulkan ke Gubernur Anies.

"Tinggal kita melihat apakah nama-nama yang usulkan oleh masing-masing partai akan diakomodir atau hanya mengakomodir kader dari partai yang mempunyai kekuatan politik di DPRD," terang Wempy.

Baca Juga:

Cawagub Syaikhu Geram Gerindra Ajukan Empat Nama Pengganti Sandi

Kekosongan posisi wagub DKI Jakarta diyakini Wempy bisa mengganggu jalannya pemerintahan. Dengan demikian beban kerja Anis semakin tinggi dan tidak meng-cover semua urusan.

"Anies sebaiknya segera berkoordinasi dengan semua partai politik di DPRD Jakarta agar pembahasan posisi wakil gubernur tidak berlarut," pungkas Wempy Hadir.(Knu)

Baca Juga:

Penggusuran Warga Sunter Sengaja Dipolitisasi untuk Sudutkan Anies

#Pengamat Politik #Anies Baswedan #Wakil Gubernur DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Rano Karno Tegaskan Jakarta Harus Jadi Ruang Aman untuk Berdiskusi dan Menyampaikan Pendapat
Wakil Gubernur DKI menegaskan Jakarta harus menjadi ruang publik yang inklusif, terbuka bagi diskusi, dan menjamin kebebasan masyarakat berpendapat.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
Rano Karno Tegaskan Jakarta Harus Jadi Ruang Aman untuk Berdiskusi dan Menyampaikan Pendapat
Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Indonesia
Rano Karno Ungkap Penyebab Utama Kebakaran Jakarta, 95 Persen karena Korsleting
Sebanyak 95 persen kebakaran di Jakarta disebut dipicu korsleting listrik. Rano Karno menyoroti kebiasaan penggunaan stopkontak berlebihan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Rano Karno Ungkap Penyebab Utama Kebakaran Jakarta, 95 Persen karena Korsleting
Indonesia
Meningkat dari Tahun Lalu, Pemprov DKI Jakarta Salurkan 210 Ekor Sapi untuk Kurban Idul Adha 2026
Rinciannya, 160 sapi dari BUMD, 44 sapi dari Baznas Bazis, serta 6 sapi dari HIPMI.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Meningkat dari Tahun Lalu, Pemprov DKI Jakarta Salurkan 210 Ekor Sapi untuk Kurban Idul Adha 2026
Indonesia
Sekitar 68 Ribu Hewan Kurban Disembelih di Jakarta saat Idul Adha 2026, Wagub Rano Tekankan Aspek Kesehatan dan Kelayakan
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, 68 ribu hewan kurban itu dipotong selama tiga hari.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Sekitar 68 Ribu Hewan Kurban Disembelih di Jakarta saat Idul Adha 2026, Wagub Rano Tekankan Aspek Kesehatan dan Kelayakan
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Bagikan