Melunak, PKS Pertimbangkan Empat Figur Cawagub DKI dari Partai Gerindra

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 20 November 2019
 Melunak, PKS Pertimbangkan Empat Figur Cawagub DKI dari Partai Gerindra

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin mengatakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS tengah mempertimbangkan empat figur yang diusulkan Partai Gerindra menjadi kandidat calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta.

Menurut dia, banyak penilaian yang menjadi tolok ukur apakah nama-nama yang diajukan partai besutan Prabowo Subianto itu bisa diterima PKS atau sebaliknya.

Baca Juga:

Cawagub Syaikhu Geram Gerindra Ajukan Empat Nama Pengganti Sandi

Karenanya sambung dia, jabatan nomor dua di pemerintahan DKI tersebut sangatlah penting, pasalnya menyangkut kemaslahatan masyarakat DKI Jakarta.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M Arifin ungkap pihaknya mulai pertimbangkan empat nama yang diajukan Partai Gerindra
Ketua Fraksi PKS M Arifin ungkap pihaknya mulai pertimbangkan empat nama yang diajukan Partai Gerindra sebagai Cawagub DKI (MP/Asropih)

"Sedang dipelajari (empat nama usulan Gerindra) oleh DPP PKS. Kita melihat sisi kemaslahatannya bagi masyarakat DKI," kata Arifin saat dikonfirmasi, Rabu (20/11).

Untuk saat ini, Arifin menuturkan, dua nama cawagub dari PKS yang sudah disodorkan Gubernur Anies Baswedan belum berubah. Dua nama itu yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Arifin mengaku, partainya tengah fokus untuk mengkaji empat nama figur yang diusulkan Gerindra hingga belum mengutak-atik dua nama Cawagubnya.

"Sementara belum (diganti). Kits tunggu perkembangannya karena ada masukan 4 nama dari Gerindra. Itu sedang dipelajari oleh PKS," papar dia.

Ketika disinggungkan apakah PKS terzholimi dengan keputusan Gerindra mengusulkan empat nama baru pengganti Sandiaga Uno. Padahal dalam kesepakatan kursi wagub milik PKS. Kata Arifin PKS terzholomi bila pemilihan wagub ditunda-tunda.

"Terzholimi kalau menunda-nunda pemilihan Wagub, menzholimi masyarakat Jakarta karena akan menggagu kinerja gubernur," tutupnya.

Sebelumnya, Partai Gerindra secara mendadak mengusulkan empat nama menjadi calom wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta ke DPP PKS.

Baca Juga:

Ajukan 4 Nama Cawagub DKI, Gerindra: Barang Sudah Setahun Enggak Jalan

Adapun empat nama anyar Gerindra yang diajukan jadi cawagub DKI, yakni Sekda DKI Jakarta Saefullah, Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry J Yuliantoro, dan Ketua DPP Partai Gerindra Ariza Patria.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M. Taufik mengatakan Gerindra mengusulkan empat nama baru ke DPP PKS karena dua nama yang diajukan PKS sejak awal, alami kebuntuan di DPRD DKI.

"Benar. Makanya kita usulkan ke PKS. Hasil informasi intenal Gerindra, kemarin dua nama macet," kata Taufik, saat dikonfirmasi, Kamis (7/11).(Asp)

Baca Juga:

4 Nama Cawagub yang Diusulkan Gerindra Harus Punya Kapasitas dan 'Track Record'

#DPRD DKI Jakarta #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Partai Gerindra #Wakil Gubernur DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Gerindra mengklaim kinerja pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dinilai oke.
Soffi Amira - Senin, 10 Agustus 2026
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Bagikan