RAPBD DKI Defisit Rp 10 Triliun, Sekda Usul Pengurangan Anggaran

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 21 November 2019
RAPBD DKI Defisit Rp 10 Triliun, Sekda Usul Pengurangan Anggaran

Sekda DKI Jakarta Saefullah (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Rancangan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai dasar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2020 masih mengalami defisit hingga Rp 10 triliun.

Setelah pembahasan dengan komisi-komisi di DPRD DKI anggaran KUA-PPAS menyetuh 97 triliun, tapi kemampuang anggaran yang dimiliki hanya Rp 87,1 triliun. Artinya anggota legislatif dan eksekutif harus memangkas mata anggata hingga Rp 10 triliun dalam rancangan KUA-PPAS 2020.

Baca Juga

Anak Buah Tito tak Berani Asal Tegur Anies Lalai Susun KUA-PPAS 2020

"Jadi rencana pendapatan kita di 2020 yang akan datang tadi berdasarkan rapat-rapat Komisi itu terungkap angka 97 triliun. Tapi kemampuan keuangan daerah kita, setelah kita hitung, itu ada di 87 triliun sekian-sekian. Jadi masih ada selisih 10 triliun," kata Sekda Saefullah di Gedung DPRD DKI, Kamis (21/11).

Adanya defisit Rp Rp 10 triliun, Saefullah mengimbau adanya pengurangan usulan anggaran belanja daerah. Sehingga menurutnya, perlu dipilih mana anggaran belanja yang menjadi prioritas.

Sekda DKI Jakarta Saefullah (MP/Asropih)
Sekda DKI Jakarta Saefullah (MP/Asropih)

Lebih lanjut, Saefullah pun menyebutkan beberapa usulan anggaran belanja yang bisa dijadikan prioritas adalah program wajib, seperti pendidikan dan kesehatan.

Baca Juga

Sekda DKI Instruksikan SKPD Sisir Satu-Satu Draf KUA-PPAS

"Bagaimana mengurangi yang 10 itu, mana yang harus dihapus, mana yang dikurangi, mana yang merupakan prioritas Nasional, mana yang merupakan prioritas daerah, mana yang merupakan program wajib," papar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufim mengatakan masih ada waktu untuk memangkas defisit uang capai Rp 10 miliar di Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI. Adapun pelaksanaan itu rencananya bakal digelar Senin (25/11) pekan depan.

Baca Juga

Redam Polemik, NasDem Minta Anies Buka Anggaran KUA-PPAS

"Minggu depan Senin Selasa banggar untuk menetapkan KUA-PPAS," papar dia. (Asp)

#Saefullah #APBD DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
DPRD bersama Pemprov DKI Sepakati APBD 2026 Sebesar Rp 95 Triliun
Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Khoirudin bersyukur karena angka inflasi di Jakarta berada di bawah rata-rata inflasi nasional.
Frengky Aruan - Selasa, 12 Agustus 2025
DPRD bersama Pemprov DKI Sepakati APBD 2026 Sebesar Rp 95 Triliun
Indonesia
Sah! APBD DKI Jakarta Meroket Jadi Rp 95,351 Triliun, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Bakal Jadi Prioritas Utama?
Khoirudin optimistis bahwa APBD 2026 akan mampu meningkatkan kualitas layanan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bagi warganya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Agustus 2025
Sah! APBD DKI Jakarta Meroket Jadi Rp 95,351 Triliun, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Bakal Jadi Prioritas Utama?
Indonesia
Gubernur Pramono Pastikan Pembangunan Taman Bendera Pusaka Tak Pakai APBD DKI
Pramono menyampaikan bahwa pembangunan taman ini merupakan wujud komitmen Jakarta dalam menjaga warisan sejarah, budaya, dan lingkungan hidup.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 09 Agustus 2025
Gubernur Pramono Pastikan Pembangunan Taman Bendera Pusaka Tak Pakai APBD DKI
Indonesia
PSI DKI Bongkar Anggaran Proyektor Rp 50 Juta Dianggarkan Rp 214 Juta
Pemprov DKI harus sensitif terhadap perasaan masyarakat dalam melakukan pembelian dengan menggunakan pendapatan-pendapatan pajak dan retribusinya.
Dwi Astarini - Jumat, 25 Juli 2025
PSI DKI Bongkar Anggaran Proyektor Rp 50 Juta Dianggarkan Rp 214 Juta
Indonesia
PSI Jakarta Kritik Penambahan BTT APBD P 2025 Senilai Rp 2,89 Triliun
Penambahan BTT sebesar Rp 2,89 triliun dalam APBD TA 2025 disebut tidak didasari adanya kebutuhan nyata dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 21 Juli 2025
PSI Jakarta Kritik Penambahan BTT APBD P 2025 Senilai Rp 2,89 Triliun
Indonesia
Wagub Rano Ajukan Rancangan APBD Perubahan 2025 Sebesar Rp 91,86 triliun
Rano mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 91,86 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 Juli 2025
Wagub Rano Ajukan Rancangan APBD Perubahan 2025 Sebesar Rp 91,86 triliun
Indonesia
Pramono Buka Kartu, Tiap Penumpang Transjabodetabek 'Makan' Subsidi APBD Rp 11.500
Pramono Anung buka-bukaan biaya operasional layanan Transjabodetabek sebetulnya Rp 15.000 per penumpang.
Wisnu Cipto - Kamis, 12 Juni 2025
Pramono Buka Kartu, Tiap Penumpang Transjabodetabek 'Makan' Subsidi APBD Rp 11.500
Indonesia
Stafsus Gubernur Promono Bilang Dedi Mulyadi Salah Hitung APBD Jakarta Bisa Gaji Per KK Rp 10 Juta
Dedi Mulyadi memiliki ide dengan membagikan gaji Rp 10 juta per Kepala Keluarga (KK) setiap bulan dengan APBD DKI Rp 91,34 triliun, jika menjadi Gubernur Jakarta.
Wisnu Cipto - Senin, 12 Mei 2025
Stafsus Gubernur Promono Bilang Dedi Mulyadi Salah Hitung APBD Jakarta Bisa Gaji Per KK Rp 10 Juta
Indonesia
Pemprov DKI Efisiensi Anggaran Rp 1,548 Triliun pada Program Pram-Rano
Sejumlah pos anggaran di masing-masing OPD yang terkena efisiensi, pada program Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 Februari 2025
Pemprov DKI Efisiensi Anggaran Rp 1,548 Triliun pada Program Pram-Rano
Bagikan