RAPBD DKI Defisit Rp 10 Triliun, Sekda Usul Pengurangan Anggaran

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 21 November 2019
RAPBD DKI Defisit Rp 10 Triliun, Sekda Usul Pengurangan Anggaran

Sekda DKI Jakarta Saefullah (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rancangan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai dasar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2020 masih mengalami defisit hingga Rp 10 triliun.

Setelah pembahasan dengan komisi-komisi di DPRD DKI anggaran KUA-PPAS menyetuh 97 triliun, tapi kemampuang anggaran yang dimiliki hanya Rp 87,1 triliun. Artinya anggota legislatif dan eksekutif harus memangkas mata anggata hingga Rp 10 triliun dalam rancangan KUA-PPAS 2020.

Baca Juga

Anak Buah Tito tak Berani Asal Tegur Anies Lalai Susun KUA-PPAS 2020

"Jadi rencana pendapatan kita di 2020 yang akan datang tadi berdasarkan rapat-rapat Komisi itu terungkap angka 97 triliun. Tapi kemampuan keuangan daerah kita, setelah kita hitung, itu ada di 87 triliun sekian-sekian. Jadi masih ada selisih 10 triliun," kata Sekda Saefullah di Gedung DPRD DKI, Kamis (21/11).

Adanya defisit Rp Rp 10 triliun, Saefullah mengimbau adanya pengurangan usulan anggaran belanja daerah. Sehingga menurutnya, perlu dipilih mana anggaran belanja yang menjadi prioritas.

Sekda DKI Jakarta Saefullah (MP/Asropih)
Sekda DKI Jakarta Saefullah (MP/Asropih)

Lebih lanjut, Saefullah pun menyebutkan beberapa usulan anggaran belanja yang bisa dijadikan prioritas adalah program wajib, seperti pendidikan dan kesehatan.

Baca Juga

Sekda DKI Instruksikan SKPD Sisir Satu-Satu Draf KUA-PPAS

"Bagaimana mengurangi yang 10 itu, mana yang harus dihapus, mana yang dikurangi, mana yang merupakan prioritas Nasional, mana yang merupakan prioritas daerah, mana yang merupakan program wajib," papar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufim mengatakan masih ada waktu untuk memangkas defisit uang capai Rp 10 miliar di Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI. Adapun pelaksanaan itu rencananya bakal digelar Senin (25/11) pekan depan.

Baca Juga

Redam Polemik, NasDem Minta Anies Buka Anggaran KUA-PPAS

"Minggu depan Senin Selasa banggar untuk menetapkan KUA-PPAS," papar dia. (Asp)

#Saefullah #APBD DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Ruang Terbuka Hijau Jakarta Baru 5,6 Persen di 2025, Pemprov Kejar Target 30 Persen pada 2045
Pemprov DKI Jakarta mencatat RTH baru 5,6 persen pada 2025. Target 30 persen pada 2045, pemerintah siapkan berbagai strategi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Ruang Terbuka Hijau Jakarta Baru 5,6 Persen di 2025, Pemprov Kejar Target 30 Persen pada 2045
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Target Sekolah Swasta Gratis DKI 2026 Turun Jadi 100 Sekolah
Pemprov DKI Jakarta menurunkan target sekolah gratis 2026 menjadi 100 sekolah. APBD DKI 2026 turun menjadi Rp 81,3 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Target Sekolah Swasta Gratis DKI 2026 Turun Jadi 100 Sekolah
Indonesia
Pemprov DKI Kucurkan Subsidi Rp 6,4 Triliun untuk Urusan Transportasi, Perut Sampai Pengelolaan Air Limbah
Dana jumbo ini dialokasikan khusus untuk subsidi transportasi, pangan, hingga pengelolaan air demi menjaga stabilitas ekonomi warga ibu kota
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Pemprov DKI Kucurkan Subsidi Rp 6,4 Triliun untuk Urusan Transportasi, Perut Sampai Pengelolaan Air Limbah
Indonesia
Pemprov DKI Alokasikan Triliunan Rupiah untuk Transportasi dan Pendidikan di APBD 2026
APBD DKI Jakarta 2026 resmi diundangkan. Anggaran dialokasikan untuk infrastruktur, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial warga.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 27 Desember 2025
Pemprov DKI Alokasikan Triliunan Rupiah untuk Transportasi dan Pendidikan di APBD 2026
Indonesia
APBD Jakarta 2026 Rp 81,32 Triliun, Masih Fokus Masalah Banjir hingga Kemacetan
APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp 81,32 triliun, turun Rp 10,54 triliun akibat penurunan dana transfer dari pusat.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 27 Desember 2025
APBD Jakarta 2026 Rp 81,32 Triliun, Masih Fokus Masalah Banjir hingga Kemacetan
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Indonesia
DBH DKI Dipotong Rp 15 Triliun, Tunjangan tak Dipangkas biar ASN Full Senyum
ASN yang murung bikin Gubernur enggak semangat.
Dwi Astarini - Selasa, 11 November 2025
DBH DKI Dipotong Rp 15 Triliun, Tunjangan tak Dipangkas biar ASN Full Senyum
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Bagikan