RAPBD DKI Defisit Rp 10 Triliun, Sekda Usul Pengurangan Anggaran


Sekda DKI Jakarta Saefullah (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Rancangan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai dasar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2020 masih mengalami defisit hingga Rp 10 triliun.
Setelah pembahasan dengan komisi-komisi di DPRD DKI anggaran KUA-PPAS menyetuh 97 triliun, tapi kemampuang anggaran yang dimiliki hanya Rp 87,1 triliun. Artinya anggota legislatif dan eksekutif harus memangkas mata anggata hingga Rp 10 triliun dalam rancangan KUA-PPAS 2020.
Baca Juga
Anak Buah Tito tak Berani Asal Tegur Anies Lalai Susun KUA-PPAS 2020
"Jadi rencana pendapatan kita di 2020 yang akan datang tadi berdasarkan rapat-rapat Komisi itu terungkap angka 97 triliun. Tapi kemampuan keuangan daerah kita, setelah kita hitung, itu ada di 87 triliun sekian-sekian. Jadi masih ada selisih 10 triliun," kata Sekda Saefullah di Gedung DPRD DKI, Kamis (21/11).
Adanya defisit Rp Rp 10 triliun, Saefullah mengimbau adanya pengurangan usulan anggaran belanja daerah. Sehingga menurutnya, perlu dipilih mana anggaran belanja yang menjadi prioritas.

Lebih lanjut, Saefullah pun menyebutkan beberapa usulan anggaran belanja yang bisa dijadikan prioritas adalah program wajib, seperti pendidikan dan kesehatan.
Baca Juga
"Bagaimana mengurangi yang 10 itu, mana yang harus dihapus, mana yang dikurangi, mana yang merupakan prioritas Nasional, mana yang merupakan prioritas daerah, mana yang merupakan program wajib," papar dia.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufim mengatakan masih ada waktu untuk memangkas defisit uang capai Rp 10 miliar di Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI. Adapun pelaksanaan itu rencananya bakal digelar Senin (25/11) pekan depan.
Baca Juga
"Minggu depan Senin Selasa banggar untuk menetapkan KUA-PPAS," papar dia. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

DPRD bersama Pemprov DKI Sepakati APBD 2026 Sebesar Rp 95 Triliun

Sah! APBD DKI Jakarta Meroket Jadi Rp 95,351 Triliun, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Bakal Jadi Prioritas Utama?

Gubernur Pramono Pastikan Pembangunan Taman Bendera Pusaka Tak Pakai APBD DKI

PSI DKI Bongkar Anggaran Proyektor Rp 50 Juta Dianggarkan Rp 214 Juta

PSI Jakarta Kritik Penambahan BTT APBD P 2025 Senilai Rp 2,89 Triliun

Wagub Rano Ajukan Rancangan APBD Perubahan 2025 Sebesar Rp 91,86 triliun

Pramono Buka Kartu, Tiap Penumpang Transjabodetabek 'Makan' Subsidi APBD Rp 11.500

Stafsus Gubernur Promono Bilang Dedi Mulyadi Salah Hitung APBD Jakarta Bisa Gaji Per KK Rp 10 Juta

Pemprov DKI Efisiensi Anggaran Rp 1,548 Triliun pada Program Pram-Rano
