Redam Polemik, NasDem Minta Anies Buka Anggaran KUA-PPAS

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 01 November 2019
Redam Polemik, NasDem Minta Anies Buka Anggaran KUA-PPAS

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menyarankan Gubernur Anies Baswedan mempublikasikan usulan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 secepatnya.

Hal itu, menurut Ketua Fraksi NasDem Wibi Andrino, dapat meredam keributan yang kini tengah terjadi di masyarakat terkait kejanggalan usulan anggaran KUA-PPAS.

Baca Juga:

Saat Menjabat, Ahok Unggah Rancangan Anggaran ke Web APBD DKI

"Komponennya dipublikasikan saja ini era keterbukaan. Sekarang ini masyarakat sudah amat kritis. Bilamana tidak akan jadi pertanyaan ada apa di balik ini," kata Wibi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

Wibi mengingatkan, Jakarta bukan hanya milik orang Jakarta. Karena itu, masyarakat perlu tahu untuk membantu menyisir dan mengawasi anggaran.

Anies Baswedan menjawab pertanyaan wartwan di Balai Kota. (Foto: MP/Asropih)
Anies Baswedan menjawab pertanyaan wartawan di Balai Kota. (Foto: MP/Asropih)

"Karena Jakarta bukan milik semua orang Jakarta. Buka saja semuanya seterang-terangnya. Agar tidak jadi preseden buruk," jelas dia.

Sejak awal, Wibi mengaku, Fraksi NasDem sudah meminta Pemprov DKI terbuka mengenai pengajuan anggaran KUA-PPAS sebagai dasar RAPBD.

Bahkan, ia sempat bertanya kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ihkwal keterbukaan anggaran yang belum final.

Baca Juga:

Anies Dianggap Tak Transparan, PDIP: Dulu Prapembahasan Dipublikasikan

"Waktu Bimtek Kemendagri di Bandung kepada staf kemendagri saya bertanya, 'apa ada kewajiban mempublikasikan rancangan KUAPPAS?' Dijelaskan tidak ada kewajiban. Tidak ada daya paksa. Tapi ketika sudah selesai pembahasan KUA-PPAS memang wajib dibuka," papar dia.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino. (Foto: MP/Asropih)
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino. (Foto: MP/Asropih)

Lebih lanjut, Wibi menegaskan, Fraksi NasDem siap jika nantinya telat menerima gaji selama 6 bulan bila harus melebihi batas waktu yang ditentukan Mendagri untuk menyisir anggaran KUA-PPAS.

"Kita akan fokus terus jalan terus. Jangan intimidasi kita dengan soal uang, tidak jadi soal asal anggaran satu per satu detail kita sisir sampai selesai," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Eks Staf Ahok: Anies Kebobolan

#Anies Baswedan #Anggaran Daerah #NasDem
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Indonesia
DPW NasDem Jatim Sampaikan Sikap Resmi Terkait Isu Merger
DPW Partai Nasdem Jawa Timur menegaskan tetap menghormati kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 April 2026
DPW NasDem Jatim Sampaikan Sikap Resmi Terkait Isu Merger
Indonesia
Willy Aditya Kelakar Soal Merger Gerindra-NasDem di Rapat DPR
Willy Aditya berkelakar soal merger Gerindra dan NasDem dalam rapat DPR. Candaan ini muncul di tengah isu politik yang tengah berkembang.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
Willy Aditya Kelakar Soal Merger Gerindra-NasDem di Rapat DPR
Indonesia
Isu Gibran Akuisisi NasDem, Wibi Andrino: Hebat Banget
Ketua DPW NasDem DKI Wibi Andrino merespons isu Gibran ingin mengakuisisi NasDem. Ia menyebut hal itu berani, namun membuka peluang jika ingin bergabung.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
Isu Gibran Akuisisi NasDem, Wibi Andrino: Hebat Banget
Indonesia
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Jokowi membantah isu ingin mengambil alih Partai NasDem dan NasDem Tower. Ia menegaskan tudingan tersebut tidak benar dan tidak masuk akal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Indonesia
Izin Perjalanan Dinas ASN DKI Jakarta Diperketat demi Efisiensi Anggaran, Bye-Bye SPPD Mewah
Langkah tegas ini selaras dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 April 2026
Izin Perjalanan Dinas ASN DKI Jakarta Diperketat demi Efisiensi Anggaran, Bye-Bye SPPD Mewah
Indonesia
BGN Gandeng Kejaksaan Agung Awasi Anggaran MBG, SPPG Nakal Terancam Ditutup
Anggaran MBG kini akan diawasi oleh Kejagung. SPPG nakal pun terancam bakal ditutup jika ketahuan tak sesuai menggunakan anggaran MBG.
Soffi Amira - Selasa, 17 Maret 2026
BGN Gandeng Kejaksaan Agung Awasi Anggaran MBG, SPPG Nakal Terancam Ditutup
Indonesia
Anggaran Meja Biliar DPRD Sumsel Rp 486 Juta Disorot, Pimpinan Janji Evaluasi
Rencana pengadaan dua meja biliar senilai Rp486 juta oleh DPRD Sumatra Selatan menuai sorotan publik. luasi anggaran tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 Maret 2026
Anggaran Meja Biliar DPRD Sumsel Rp 486 Juta Disorot, Pimpinan Janji Evaluasi
Indonesia
Wacana LPDP Jakarta, DPRD Ingatkan Pemprov DKI Prioritaskan Bansos dan KJP-KJMU
Pemprov DKI diminta untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran LDPD ke luar negeri. Sebab, ada pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp 15 triliun.
Soffi Amira - Jumat, 27 Februari 2026
Wacana LPDP Jakarta, DPRD Ingatkan Pemprov DKI Prioritaskan Bansos dan KJP-KJMU
Bagikan