Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menyarankan Gubernur Anies Baswedan mempublikasikan usulan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 secepatnya.
Hal itu, menurut Ketua Fraksi NasDem Wibi Andrino, dapat meredam keributan yang kini tengah terjadi di masyarakat terkait kejanggalan usulan anggaran KUA-PPAS.
Baca Juga:
Saat Menjabat, Ahok Unggah Rancangan Anggaran ke Web APBD DKI
"Komponennya dipublikasikan saja ini era keterbukaan. Sekarang ini masyarakat sudah amat kritis. Bilamana tidak akan jadi pertanyaan ada apa di balik ini," kata Wibi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (31/10).
Wibi mengingatkan, Jakarta bukan hanya milik orang Jakarta. Karena itu, masyarakat perlu tahu untuk membantu menyisir dan mengawasi anggaran.
"Karena Jakarta bukan milik semua orang Jakarta. Buka saja semuanya seterang-terangnya. Agar tidak jadi preseden buruk," jelas dia.
Sejak awal, Wibi mengaku, Fraksi NasDem sudah meminta Pemprov DKI terbuka mengenai pengajuan anggaran KUA-PPAS sebagai dasar RAPBD.
Bahkan, ia sempat bertanya kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ihkwal keterbukaan anggaran yang belum final.
Baca Juga:
Anies Dianggap Tak Transparan, PDIP: Dulu Prapembahasan Dipublikasikan
"Waktu Bimtek Kemendagri di Bandung kepada staf kemendagri saya bertanya, 'apa ada kewajiban mempublikasikan rancangan KUAPPAS?' Dijelaskan tidak ada kewajiban. Tidak ada daya paksa. Tapi ketika sudah selesai pembahasan KUA-PPAS memang wajib dibuka," papar dia.
Lebih lanjut, Wibi menegaskan, Fraksi NasDem siap jika nantinya telat menerima gaji selama 6 bulan bila harus melebihi batas waktu yang ditentukan Mendagri untuk menyisir anggaran KUA-PPAS.
"Kita akan fokus terus jalan terus. Jangan intimidasi kita dengan soal uang, tidak jadi soal asal anggaran satu per satu detail kita sisir sampai selesai," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
