Anies Dianggap Tak Transparan, PDIP: Dulu Prapembahasan Dipublikasikan
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono (ANTARA/Arindra Meodia)
Merahputih.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI menyatakan menilai, Anies Baswedan belum transparan dalam mengelola rencana anggaran.
Seharusnya rencana anggaran diunggah ke situs resmi Pemprov DKI sebelum dibahas agar ada tanggapan dari masyarakat.
Baca juga:
"Kalau dulu prapembahasan dipublikasikan. Sebelum membahas pun masyarakat sudah melihat RAPBD," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, Kamis (31/10).
Gembong mengungkapkan kenapa prapembahasan dipublish zaman itu. Karena, hal itu mendapat umpan balik dari masyarakat. Masyarakat tahu duluan, jadi ketika dibahas, ketika program itu tidak tepat sasaran, maka dikomplain publik.
"Maka dalam pembahasan bisa dicoret. Itu yang dulu diharapkan Ahok, kan begitu," kata Gembong.
Baca juga:
Soroti Anggaran Aneh APBD DKI Beli Bolpoin Rp124 M, PSI: Siapa yang Usul?
Tapi soal transparansi dan keterbukaa ini berlaku umum bagi siapapun. Baik Ahok maupun Djarot harus melakukan keterbukaan kepada publik.
"Persoalan kan di situ. Saya tidak mau persoalan personal. Tapi bagaimana keterbukaan yang diharapkan publik," kata Gembong. (*)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah