Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI menyatakan menilai, Anies Baswedan belum transparan dalam mengelola rencana anggaran.
Seharusnya rencana anggaran diunggah ke situs resmi Pemprov DKI sebelum dibahas agar ada tanggapan dari masyarakat.
Baca juga:
"Kalau dulu prapembahasan dipublikasikan. Sebelum membahas pun masyarakat sudah melihat RAPBD," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, Kamis (31/10).
Gembong mengungkapkan kenapa prapembahasan dipublish zaman itu. Karena, hal itu mendapat umpan balik dari masyarakat. Masyarakat tahu duluan, jadi ketika dibahas, ketika program itu tidak tepat sasaran, maka dikomplain publik.
"Maka dalam pembahasan bisa dicoret. Itu yang dulu diharapkan Ahok, kan begitu," kata Gembong.
Baca juga:
Soroti Anggaran Aneh APBD DKI Beli Bolpoin Rp124 M, PSI: Siapa yang Usul?
Tapi soal transparansi dan keterbukaa ini berlaku umum bagi siapapun. Baik Ahok maupun Djarot harus melakukan keterbukaan kepada publik.
"Persoalan kan di situ. Saya tidak mau persoalan personal. Tapi bagaimana keterbukaan yang diharapkan publik," kata Gembong. (*)
