Defisit Rp10 Triliun, KUA-PPAS Dikembalikan ke Komisi untuk Dipangkas
Andika Pratama - Senin, 25 November 2019
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. MP/Asropih
MerahPutih.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono mengatakan saat ini komisi-komisi DPRD DKI kembali membahas dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2020.
Lanjut Gembong, pembahasan itu digelar bertujuan untuk memangkas anggaran KUA-PPAS 2020 yang mengalami defisit mencapai Rp 10 triliun.
Baca Juga
RAPBD DKI Defisit Rp 10 Triliun, Sekda Usul Pengurangan Anggaran
"Cuma karena ada defisit 10 triliun, maka pembahasan dikembalikan ke Komisi lagi nih sekarang," kata Gembong saat dikonfirmasi, Senin (25/11).
Setelah selesai memotong anggaran yang defisit, kata Gembong, DPRD DKI baru melaksanakan rapat badan anggaran (Banggar). Tahap selanjutnya anggota dewan akan mengadakan rapat paripurna dalam rangka Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) KUA-PPAS APBD DKI anggaran 2020.
"Baru nanti selesai di Komisi ini dibawa ke banggar, kemudian kita MoU," papar dia.
Baca Juga
Defisit Rp10 Triliun, PSI Desak Anies Tegas Pangkas Anggaran
Seperti diketahui, setelah pembahasan di komisi-komisi DPRD DKI anggaran KUA-PPAS menyetuh angka Rp 97 triliun, tapi kemampuang anggaran yang dimiliki Pemprov DKI hanya Rp 87,1 triliun. Artinya anggaran rancangan KUA-PPAS tahun mengalami defisit hingga Rp 10 triliun.
"Jadi rencana pendapatan kita di 2020 yang akan datang tadi berdasarkan rapat-rapat Komisi itu terungkap angka 97 triliun. Tapi kemampuan keuangan daerah kita, setelah kita hitung, itu ada di 87 triliun sekian-sekian. Jadi masih ada selisih 10 triliun," kata Ketua TAPD Provinsi DKI Jakarta Saefullah di Gedung DPRD DKI, Kamis (21/11).
Baca Juga
DPRD Desak Pemprov DKI Evaluasi KUA-PPAS yang Defisit Rp 10 Triliun
Adanya defisit Rp Rp 10 triliun, Saefullah mengimbau adanya pengurangan usulan anggaran belanja daerah. Sehingga menurutnya, perlu dipilih mana anggaran belanja yang menjadi prioritas. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
