DPRD DKI: Anies Ingin Selamatkan Nyawa Rakyat Sesuai Instruksi Jokowi

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 12 September 2020
DPRD DKI: Anies Ingin Selamatkan Nyawa Rakyat Sesuai Instruksi Jokowi

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Riano P Ahmad (tengah). Foto: red/abdjr/dprd-dkijakartaprov.go.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total dan ketat sudah sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi untuk menyelamatkan warga.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah menempatkan kesehatan menjadi fokus utama sebagai respon atas melonjaknya kasus COVID-19 dan per hari sudah mencapai 3.000 lebih pasien yang terinfeksi.

Baca Juga

PSBB Total, Prosedur Pernikahan di DKI Bakal Diperketat

"Tingginya lonjakan kasus COVID-19 di Jakarta membuat Anies harus berfikir keras. Karena kita lagi berada dalam situasi yang tidak terkendali. Artinya, Anies ingin menyelamatkan kesehatan dan keselamatan warga, sesuai arahan Pak Jokowi," ujar Riano di Jakarta, Jumat (11/9)

Riano melanjutkan bahwa keputusan PSBB ketat ini tidak mudah dan merupakan langkah yang tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Namun Anies tak peduli meskipun kebijakannya tidak populer dan akan menuai kritik utamanya dari para pelaku usaha.

Karena itu, Riano meminta semua pihak memahami realitas di DKI karena kemarin pelonggaran dengan PSBB Transisi yang dirancang untuk memulihkan ekonomi kini malah membuat kondisi tidak menentu.

Faktanya, sekarang situasi semakin tidak terkendali, jumlah kasus melonjak, rumah sakit rujukan dan tempat pemakaman di DKI mulai kewalahan.

"Pak Anies sebelumnya sudah mencoba menerapkan PSBB Transisi dengan protokol 3M untuk merangsang perekonomian Jakarta, namun terbukti belum efektif dan justru jumlah kasus positif COVID-19 semakin melonjak," kata Riano.

DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad
DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad

Riano juga menyayangkan bahwa selama PSBB Transisi masyarakat dan perkantoran masih banyak yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Dampaknya COVID-19 bertambah parah apalagi jika dibandingkan dengan awal pandemi.

Menurut anggota Fraksi PAN ini, Anies ingin mengingatkan masyarakat, termasuk pelaku usaha agar tidak lalai lantaran asyik menggerakkan roda ekonomi, tetapi wabah semakin parah dan membuat penanganan kesehatan kedodoran.

"Karena, jika ini tidak segera dicegah, maka dengan sendirinya akan membuat ekonomi pasti terhantam semakin parah dan panjang," ucap Riano dilansir Antara.

Riano meminta penanganan wabah COVID-19 ini perlu dikoordinasikan dengan para kepala daerah penyangga. Anies mustahil kerja sendiri mengatasi persoalan COVID-19, khususnya di Jabodetabek.

Karena bila gerakan pengendalian COVID-19 ini tidak didukung semua pihak, maka penanganan pandemi justru akan menggelinding seperti bola pingpong.

Baca Juga

Besok Anies Rapat dengan Menteri Airlangga Bahas Penutupan Perkantoran

Pemprov DKI membutuhkan dukungan dan kerja sama semua pihak, utamanya kepada daerah Bodetabek. "Harus ada koordinasi yang baik Kami yakin, kebijakan menarik rem darurat yang dilakukan Anies adalah untuk kepentingan dan keselamatan seluruh warga," katanya.

Mestinya, kepala daerah lain juga menyadari bahwa kondisi di lapangan sekarang sudah sangat mengkhawatirkan. "Kasihan tenaga medis di rumah sakit juga sudah sangat kewalahan," pungkasnya. (*)

#COVID-19 #DPRD DKI Jakarta #Anies Baswedan #PSBB
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Penyediaan ruang merokok tersebut lebih diprioritaskan di area terbuka (outdoor), bukan di dalam ruangan (indoor smoking).
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Indonesia
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menunjukkan perhatian besar terhadap isu pengelolaan sampah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Bagikan