Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Besok Anies Rapat dengan Menteri Airlangga Bahas Penutupan Perkantoran

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 11 September 2020
Besok Anies Rapat dengan Menteri Airlangga Bahas Penutupan Perkantoran

Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Airlangga Hartarto. (ANTARA/HO-Kementerian Perekonomian/pri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Airlangga Hartarto akan menggelar rapat pada Sabtu (12/9) besok, membahas penutupan perkantoran saat masa PSBB total.

"Untuk menghormati permintaan Bapak Menko Perekonomian sebagai Ketua Satgas detail pembatasan terkait perkantoran akan dibahas besok," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (11/9) besok.

Meski begitu, Anies meminta kepada perkantoran dan pelaku usaha untuk secara mandiri dan taat untuk membatasi kegiatan pada pemberlakuan PSBB total yang dimulai Senin pekan depan.

Baca Juga:

IKAPPI Minta Anies Enggak Sekat Pedagang Saat PSBB Total

"Besok ada pembahasannya, tapi saya minta untuk mulai (penerapan PSBB)," ungkap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Kebijakan pembatasan aktivitas itu digencarkan Gubernur Anies bukan tanpa alasan. Kasus corona di ibu kota saat ini sudah mengkhawatirkan.

"Mengapa? Karena 10 hari terakhir ini, 11 hari terakhir ini, lompatan kasus aktif di Jakarta amat tinggi. Ini membedakan kondisi sekarang dan sebelum-sebelumnya," papar dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengumumkan kembali PSBB awal. (Foto: MP/Asropih)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengumumkan kembali PSBB awal. (Foto: MP/Asropih)

Dilanjutkan Anies, pada 30 Agustus, ada 7.960 kasus aktif virus corona, kemudian 10 September menjadi 11.810 kasus. Kenaikan itu mencapai 48 persen dalam 10 hari pertama di bulan September.

"Belum pernah kita dalam waktu sependek ini melihat pertambahan kasus sampai 3.850 kasus. walaupun yang sembuh juga banyak, yaitu 8.994 kasus. Kematian juga dalam pekan pertama September ini tertinggi kecepatannya," ungkapnya.

Melihat kondisi kasus corona dalam dua pekan terakhir ini sudah sangat mengkhawatirkan. Situasi ini berbeda dengan waktu sebelumnya.

"Itu sebabnya kita berencana melakukan pengetatan selama dua minggu ke depan, supaya ini menjadi rem, agar laju pertambahan kasus ini bisa dikurangi," tutupnya.

Baca Juga:

IKAPPI Minta Anies Enggak Sekat Pedagang Saat PSBB Total

Diketahui, keputusan Gubernur Anies Baswedan menarik rem darurat dan kembali ke PSBB secara total berimbas kepada jatuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih dari 5 persen.

Hal itu diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakornas Kadin, Kamis (10/9).

"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif, berdasarkan indeks sampai dengan kemarin, karena hari ini indeks (IHSG) masih ada ketidakpastian karena announcement Gubernur DKI tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," ujar Airlangga. (Asp)

Baca Juga:

Warga Jakarta Nilai Keputusan Anies Tarik Rem Darurat Tepat

#Airlangga Hartarto #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Belum Tetapkan Calon Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo
kementerian koordinator yang ia pimpin menjalankan koordinasi secara berkala bersama pejabat fiskal dan moneter.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Juli 2026
Pemerintah Belum Tetapkan Calon Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo
Berita
Menko Airlangga Temui Mendag China, Indonesia Dorong Investasi Berkualitas dan Perdagangan Seimbang
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, bertemu dengan Menteri Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok, Wang Wentao.
Soffi Amira - Sabtu, 18 Juli 2026
Menko Airlangga Temui Mendag China, Indonesia Dorong Investasi Berkualitas dan Perdagangan Seimbang
Indonesia
Cermati Inflasi Pangan, Pemerintah Tekan Kenaikan Harga Bahan Baku
Badan Pusat Statistik mencatat, pada Juni 2026, terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 3,34 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,89.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Cermati Inflasi Pangan, Pemerintah Tekan Kenaikan Harga Bahan Baku
Indonesia
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp 26,34 Triliun, Fokus Transportasi hingga Bantuan Pangan
Pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi Rp 26,34 triliun pada semester II 2026. Program mencakup diskon transportasi hingga bantuan pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 Juni 2026
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp 26,34 Triliun, Fokus Transportasi hingga Bantuan Pangan
Indonesia
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Pemerintah mematok target awal defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp689,1 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Bagikan