Besok Anies Rapat dengan Menteri Airlangga Bahas Penutupan Perkantoran

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 11 September 2020
Besok Anies Rapat dengan Menteri Airlangga Bahas Penutupan Perkantoran

Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Airlangga Hartarto. (ANTARA/HO-Kementerian Perekonomian/pri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Airlangga Hartarto akan menggelar rapat pada Sabtu (12/9) besok, membahas penutupan perkantoran saat masa PSBB total.

"Untuk menghormati permintaan Bapak Menko Perekonomian sebagai Ketua Satgas detail pembatasan terkait perkantoran akan dibahas besok," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (11/9) besok.

Meski begitu, Anies meminta kepada perkantoran dan pelaku usaha untuk secara mandiri dan taat untuk membatasi kegiatan pada pemberlakuan PSBB total yang dimulai Senin pekan depan.

Baca Juga:

IKAPPI Minta Anies Enggak Sekat Pedagang Saat PSBB Total

"Besok ada pembahasannya, tapi saya minta untuk mulai (penerapan PSBB)," ungkap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Kebijakan pembatasan aktivitas itu digencarkan Gubernur Anies bukan tanpa alasan. Kasus corona di ibu kota saat ini sudah mengkhawatirkan.

"Mengapa? Karena 10 hari terakhir ini, 11 hari terakhir ini, lompatan kasus aktif di Jakarta amat tinggi. Ini membedakan kondisi sekarang dan sebelum-sebelumnya," papar dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengumumkan kembali PSBB awal. (Foto: MP/Asropih)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengumumkan kembali PSBB awal. (Foto: MP/Asropih)

Dilanjutkan Anies, pada 30 Agustus, ada 7.960 kasus aktif virus corona, kemudian 10 September menjadi 11.810 kasus. Kenaikan itu mencapai 48 persen dalam 10 hari pertama di bulan September.

"Belum pernah kita dalam waktu sependek ini melihat pertambahan kasus sampai 3.850 kasus. walaupun yang sembuh juga banyak, yaitu 8.994 kasus. Kematian juga dalam pekan pertama September ini tertinggi kecepatannya," ungkapnya.

Melihat kondisi kasus corona dalam dua pekan terakhir ini sudah sangat mengkhawatirkan. Situasi ini berbeda dengan waktu sebelumnya.

"Itu sebabnya kita berencana melakukan pengetatan selama dua minggu ke depan, supaya ini menjadi rem, agar laju pertambahan kasus ini bisa dikurangi," tutupnya.

Baca Juga:

IKAPPI Minta Anies Enggak Sekat Pedagang Saat PSBB Total

Diketahui, keputusan Gubernur Anies Baswedan menarik rem darurat dan kembali ke PSBB secara total berimbas kepada jatuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih dari 5 persen.

Hal itu diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakornas Kadin, Kamis (10/9).

"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif, berdasarkan indeks sampai dengan kemarin, karena hari ini indeks (IHSG) masih ada ketidakpastian karena announcement Gubernur DKI tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," ujar Airlangga. (Asp)

Baca Juga:

Warga Jakarta Nilai Keputusan Anies Tarik Rem Darurat Tepat

#Airlangga Hartarto #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Program ini juga dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Indonesia
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Pemetaan wilayah rawan dan penguatan early warning system terus didorong agar potensi gangguan produksi dapat diidentifikasi dan dimitigasi lebih dini.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Indonesia
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Hal itu tecermin dari ekspansi sektor manufaktur, surplus neraca perdagangan, serta pertumbuhan ekspor nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Indonesia
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Kebijakan ini disebut sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok perempuan berpenghasilan rendah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Indonesia
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Program tersebut akan menyasar 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang termasuk kelompok desil 1 hingga 4.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Indonesia
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Mitigasi dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan air irigasi, percepatan dan pengaturan pola tanam, pemetaan wilayah rawan, penguatan early warning system, serta koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Indonesia
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak naik hingga akhir 2026.
Yusuf Abdillah - Rabu, 23 September 2026
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Bagikan