Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Buntut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan, membuat pemerintah melakukan intervensi dengan mengeluarkan kebijakan investasi dana pension di pasar saham dinaikkan menjadi 20 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai peningkatan batas investasi perusahaan asuransi dan dana pensiun (dapen) ke pasar modal tidak perlu dikhawatirkan.
Sebab, kebijakan tersebut akan diarahkan pada emiten-emiten dengan fundamental yang kuat.
"Indonesia membuka kesempatan dana pensiun untuk melakukan investasi di saham-saham yang baik tentunya. Di saham-saham dengan fundamental kuat,” kata Airlangga dalam acara Indonesia Economic Summit (IEC) 2026 di Jakarta, Selasa (3/2).
Baca juga:
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan peningkatan batas atau limit investasi saham bagi industri dana pensiun (dapen) dan asuransi dari sebelumnya 8 persen menjadi 20 persen.
Pada tahap awal, implementasi kebijakan ini akan difokuskan pada saham-saham berkapitalisasi besar yang masuk dalam indeks LQ45.
“Itu bisa sampai 20 persen untuk investasinya di pasar modal, termasuk BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) dan Kesehatan (BPJS Kesehatan). Dan ini tentu yang saham yang fundamentalnya kuat antara lain (saham) LQ45,” ujar Menko.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari reformasi pasar modal yang tengah dijalankan pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
Selain peningkatan batas investasi dapen dan perusahaan asuransi, reformasi juga mencakup kebijakan peningkatan minimal free float saham menjadi 15 persen serta rencana demutualisasi BEI.
Di sisi lain, sebagai respons atas masukan Morgan Stanley Capital International (MSCI), otoritas juga fokus meningkatkan transparansi melalui pengungkapan ultimate beneficiary owner (UBO).
Airlangga menerangkan, OJK bersama self-regulatory organizations (SRO) akan mendorong keterbukaan kepemilikan saham hingga di atas 1 persen.
"Jadi di atas 1 persen harus di-disclose (dibuka) termasuk ultimate beneficiary ownernya. Dan ini kan sebetulnya di KSEI itu mudah karena mereka sudah dengan digitalisasi. Sehingga itu barangnya sudah ada tinggal disclosure-nya saja dilanjutkan," ujarnya. (*)
